TNI Ikut Atasi Begal, DPR: Harus Terukur dan Punya Dasar Hukum yang Jelas
loading…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti pelibatan prajurit TNI dalam mengatasi tindak kriminal seperti begal. Foto/Dok SindoNews
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti pelibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam mengatasi tindak kriminal seperti begal. Dave menegaskan, pelibatan militer itu harus terukur dan punya dasar hukum yang jelas.
Dave mengatakan, keamanan dan rasa aman masyarakat adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan, negara memang memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang tanpa rasa takut.
“Dalam konteks pelibatan TNI, tentu perlu dilihat secara proporsional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Dave dalam keterangannya, dikutip Jumat (29/5/2026).
Prinsipnya, kata dia, TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sementara penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat berada dalam ranah kepolisian. Untuk itu, ia menilai, penanganan tindak kriminal seperti begal pada dasarnya merupakan kewenangan aparat kepolisian.
Kelas Menengah Itu Menderita: Kaya Nggak Mungkin, Miskin Jelas
Sebagai kelas menengah yang bisa terpeleset kapan saja, saya benar-benar pengin kaya.
Jujur, saya tidak pernah percaya orang yang bilang secara terbuka tidak ingin kaya. Kalau yang dimaksud sekaya para konglo yang hartanya triliunan, oke, saya masih percaya. Tapi tidak ingin punya penghasilan besar, aset banyak, serta dana yang buanyak, saya tidak percaya. Omongan taek.
Terlebih di masa-masa seperti ini. Rasa-rasanya, tidak punya ketiganya kok rasanya seperti hukuman. Tidak ada rasa aman ketika bangun, diliputi ketakutan menjelang tidur. Menatap minggu depan saja rasanya pesimis.
Makanya ketika ada petinggi suatu negara bilang bahwa rakyatnya tidak mengejar jadi kaya, lha aku ki bingung, terus kerjo tibo tangi ngene iki buat apa kalau tidak jadi kaya? Kelas menengah kayak saya ini kalau nggak ngejar kaya, buat apa berjuang keras?
Kekayaan seperti barang tabu
Saya benar-benar nggak paham sama konsep bahwa secara terbuka ngomong pengin jadi kaya ini tabu. Kalian yang baca ini mungkin kaget, kok ada yang kayak gitu. Padahal jujur saja, ini kelewat umum.
Secara terbuka, saya selalu bilang ke orang tua saya bahwa saya bekerja mengejar uang. Hidup saya tentang uang, uang, dan uang. Berkali-kali saya diperingati untuk tidak seperti itu. Saya tentu heran dengan itu semua, soalnya, saya dan orang tua sama-sama kelas menengah yang bisa miskin kapan saja, harusnya mereka tahu betul apa itu jadi kaya.
Mereka sudah merasakan bagaimana pusingnya tidak punya uang untuk bayar SPP sekolah saya. Pusing saat token bunyi, dan pusing saat harga-harga naik. Mereka adalah orang yang seharusnya paling mengerti keadaan saya.
Baiklah, saya mengejar uang itu alasan saya untuk menolak daftar PNS, yang kalian pikir adalah pekerjaan paling aman, padahal untuk perkara penghasilan, tidak sebesar yang kalian duga. Tapi tetap saja, saya merasa tabu perkara ingin jadi kaya ini aneh.
Mungkin bagi orang-orang seperti orang tua saya, mengejar kekayaan itu menggadaikan etika dan norma. Orang-orang seperti ini dianggap menghalalkan segala cara agar pundi-pundi terisi.
“Ora kabeh-kabeh iku perkara duit,” biasanya seperti itu. Tapi, saya pengin nanya ke kalian sesama kelas menengah seperti saya: apa kiranya yang sekarang tidak berhubungan dengan uang?
Kalian mungkin bosan dengan pernyataan yang sudah saya ulang beberapa kali di tulisan ini. Tapi, nyatanya memang begitu, kelas menengah bisa mati kapan saja.
Cukup satu kali masuk rumah sakit, sudah habis uang saya. Cukup sekali motor saya masuk bengkel, sebagian besar uang saya menghilang. Dan cukup sekali bisnis sampingan saya seret, makan saja mikir dua kali.
Kita ini, kelas menengah, nggak punya jaring pengaman sama sekali. Baiklah, menabung memang harus, tapi berapa sih yang bisa kita tabung? Apa cukup jika keadaan menghajar kita terus-terusan?
Sembako kerap naik ugal-ugalan. BBM bisa kapan saja naik gila-gilaan (masih ingat pertamax naik macam setan?). Biaya masuk sekolah anak beneran nggak masuk akal. Dolar naik umpak-umpakan, yang artinya, akan bikin banyak barang naik sama umpak-umpakan.
Dihajar dari segala sisi, gimana nggak gila?
Bisnis sampingan pun lesu
Saya memang punya bisnis sampingan, tapi lesu. Keluhan ini tak milik saya saja, tapi ribuan orang di luar sana juga berbagi rasa yang sama. Hal yang kerap jadi safety net, kini malah jadi liability yang merongrong pelan-pelan.
Tapi ya saya tidak mau menyalahkan konsumen. Sekarang, siapa yang berani mengeluarkan uang jika keadaan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda aman? Siapa yang mau, katakanlah, keluar uang lumayan besar untuk pengembangan diri? Makan saja belum tentu bisa bergizi, kok mikir aktualisasi diri.
Kelas menengah seperti saya, akhirnya harus menyadari, naik kelas ke kelas atas itu jauh lebih tidak masuk akal ketimbang hujan emas ANTAM batangan. Tidak jatuh miskin saja sudah ajaib di masa seperti ini.
Pertanyaannya jadi seperti ini: siapa yang pemimpin itu maksud? Siapa orang yang tidak ingin kaya di masa-masa seperti ini?
***
BPKB motor saya pun terpaksa saya “sekolahkan” agar jadi “pintar”. Cincin nikah pun sudah saya jual untuk biaya hidup. Oke, cincin ini memang tak mau lagi saya pakai, tapi tetap saja, uang tersebut membantu keluarga saya ngebul dan bisa makan enak.
Beberapa orang yang sama-sama kelas menengah seperti saya pun melakukan hal yang sama. Cuma beda barang saja yang dijual, tujuannya tetap sama: memastikan tidak goyah dan terjerembab pada kesengsaraan.
Lalu saya melihat dolar hari ini, dalam hati saya menggerutu, sebenarnya, siapa yang nggak pengin kaya?
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat carainiya.
Prabowo Hadir Langsung di DPR: Sinyal Optimisme & Kepastian Arah Negara Terungkap Jelas
loading…
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR terkait KEM-PPKF RAPBN 2027 membawa pesan optimisme yang kuat. Foto/Ist
JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) Chamad Hojin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa pesan optimisme yang kuat. Hal itu di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.
Substansi pidato Presiden tidak hanya berbicara mengenai target-target ekonomi makro seperti pertumbuhan, inflasi, dan fiskal negara. Tetapi juga memperlihatkan arah pembangunan yang ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.
“Pidato Presiden Prabowo di DPR membawa pesan optimisme yang tidak main-main. Target pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta komitmen menjaga rasio gini agar tidak semakin timpang menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba merumuskan agenda pembangunan yang tidak sekadar mengejar angka, tetapi juga memperhatikan siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu,” ujar Chamad Hojin di Jakarta, Rabu (20/5/2025).
65,4% Masyarakat Dukung MBG: Sebuah Mandat Publik yang Jelas
Survei Cyrus Network (1-5 April 2026) menunjukkan dukungan publik kuat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) inisiasi Presiden Prabowo Subianto. 65,4% masyarakat Indonesia mendukung MBG. Program ini dinilai membantu pemenuhan gizi dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Optimisme tinggi terlihat pada dampak ekonomi, kesehatan, dan peningkatan kecerdasan generasi muda.
Natalius Pigai Kecam Rencana Penghapusan MBG: Itu Jelas Pelanggaran HAM!
Menteri HAM Natalius Pigai menilai pihak yang ingin meniadakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta layanan kesehatan dan pendidikan gratis menentang hak asasi manusia. Pernyataan ini merespons kritik terhadap program tersebut. Pigai menekankan pentingnya program ini bagi masyarakat dan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan elektoral.