Tag: Kelas

Umar Idris

Alumnus Pasca Sarjana FEB UI, pengamat kebijakan publik, dan pegiat media di Indonesian Institute of Journalism

SEBUAH paradoks ekonomi sedang menguji nalar publik Indonesia hari-hari ini. Di atas kertas statistik resmi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak gagah di atas 5 persen dan inflasi makro diklaim terkendali. Namun di dunia nyata, nilai tukar Rupiah terseok-seok menembus level psikologis Rp17.796 per Dolar AS, Kamis kemarin (28/5), menuju ambang Rp18.000.

Selain itu, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi di sektor manufaktur menjadi hiasan wajib di lini masa media sosial. Namun mengapa riuhnya kritik di media sosial dan pemburukan rupiah akhir-akhir ini tidak bermuara pada gerakan politik seperti tahun 1998 silam?

Jawabannya terletak pada sifat fenomena ekonomi hari ini. Indonesia hari ini tidak sedang dihantam oleh krisis mendadak (sudden crisis) yang meruntuhkan sistem dalam semalam. Kita sedang terjebak dalam kondisi krisis merayap (creeping crisis), mengutip Arjen Boin dan Magnus Ekengren dalam buku The Governing of Creeping Crises (2022).

Sebuah ancaman yang bergerak perlahan, bertahap, bersembunyi di balik normalitas harian, namun secara sistemik sedang meruntuhkan daya tahan ekonomi-politik Indonesia melalui fenomena democratic backsliding (kemunduran demokrasi) dan pelemahan kelas menengah.

Arjen Boin dan Magnus Ekengren adalah dua ilmuwan politik dan pakar manajemen krisis terkemuka asal Eropa. Arjen Boin merupakan Profesor Tata Kelola Pemerintahan di Universitas Leiden, Belanda, sementara Magnus Ekengren adalah Profesor Ilmu Politik di Universitas Pertahanan Swedia (Swedish Defence University). Keduanya dikenal secara global melalui riset-riset mereka yang berfokus pada bagaimana institusi publik dan para pemimpin politik merespons ancaman kontemporer, manajemen krisis transnasional, serta dinamika keamanan institusional.

Dalam buku The Governing of Creeping Crises (2022), Boin dan Ekengren mendefinisikan creeping crisis (krisis merayap) sebagai ancaman yang bergerak secara perlahan, bertahap, dan sering kali tersembunyi di balik normalitas harian sebelum akhirnya mencapai titik kritis yang merusak.

Berbeda dengan krisis mendadak (sudden crisis) seperti ledakan bom atau gempa bumi yang langsung memicu respons cepat, krisis merayap bertumpu pada akumulasi inkremental dari pemburukan sistemik yang diabaikan oleh pembuat kebijakan.

Krisis jenis ini sangat berbahaya karena sifatnya yang samar membuat publik maupun pemerintah cenderung beradaptasi dan menoleransi pemburukan tersebut secara sadar, hingga tanpa disadari seluruh fondasi institusional atau ekonomi telah keropos dari dalam.

Krisis merayap menurut penulis sedang terjadi di Indonesia saat ini. Fenomena pelemahan daya tahan ekonomi kelas menengah dan kemunduran kualitas demokrasi (democratic backsliding) salah satu indikatornya. Begitu pula nilai tukar rupiah saat ini yang perlahan terus melemah menuju level psikologis baru Rp 18.000 per dollar AS.

Secara kasat mata, roda ekonomi Indonesia tampak tetap berputar dan toko-toko ritel dan pusat belanja tetap buka. Namun di bawah permukaan, sedang terjadi pemburukan sistemik yang merayap: penyusutan jumlah kelas menengah hingga 9,48 juta orang, tren “makan tabungan” akibat deindustrialisasi dini, serta lonjakan jeratan utang informal privat (pinjol/paylater).

Melalui kacamata Boin dan Ekengren, pengabaian struktural terhadap kelompok kelas menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi ini—ditambah dengan matinya fungsi checks and balances akibat politik kartel oleh partai politik— adalah bentuk konkret dari krisis merayap tersebut, yang jika terus dibiarkan akan bermuara pada implosi sosial-ekonomi akut yang sulit dimitigasi.

Kata “implosi” (implosion) secara bahasa adalah kebalikan dari ekspos/ledakan ke luar (explosion). Jika ekspos adalah ledakan yang memuntahkan material ke arah luar, maka implosi adalah ledakan hebat ke arah dalam akibat runtuhnya tekanan internal suatu bangunan atau sistem sosial-ekonomi dan politik.

Dalam konteks sosiologi dan ekonomi-politik, implosi sosial-ekonomi berarti suatu kondisi di mana sebuah negara atau masyarakat mengalami keruntuhan tatanan secara mendadak dan masif, bukan karena diserang oleh musuh dari luar (seperti perang) atau bencana alam besar, melainkan karena fondasi internalnya sendiri yang sudah keropos lalu roboh dari dalam.

Fenomena implosi ini pernah terjadi pada Krisis Moneter 1998 di Indonesia dan Revolusi Arab Spring 2011 di Tunisia. Negara tampak tenang dan stabil di permukaannya, namun di dalam sistemnya terjadi pembusukan yang merayap (creeping crisis) selama bertahun-tahun (korupsi, kesenjangan, utang). Ketika menyentuh satu titik picu kecil saja, seluruh sistem sosial dan ekonomi langsung roboh ke dalam dalam hitungan hari, menciptakan kekacauan sipil yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah.

Kasus Hungaria

Dalam studi politik global, pola krisis merayap ini menyerupai cetak biru erosi demokrasi yang terjadi di Hungaria di bawah Viktor Orbán sejak 2010. Orbán tidak menggunakan tank di jalanan atau membubaran parlemen secara paksa. Ia menggunakan mekanisme yang disebut “Autokratisasi Legal”—melemahkan esensi demokrasi dari dalam menggunakan instrumen hukum yang sah. Ia mengubah undang-undang pemilu (gerrymandering), menempatkan loyalis di Mahkamah Konstitusi, dan mengonsolidasikan media arus utama di bawah kendali konglomerat sekutunya. Bagi masyarakat awam Hungaria, selama pemilu masih ada dan toko-toko masih buka, mereka merasa demokrasi baik-baik saja, padahal substansinya telah mati.

Di Indonesia, skenario serupa perlahan sedang terjadi. Politik kartel yang merangkul hampir semua faksi ke dalam koalisi besar pemerintahan, secara de facto telah mematikan fungsi oposisi di parlemen. Ketika sebagian besar partai politik “makan dari meja yang sama”, fungsi checks and balances lumpuh.

Sebagai kelas menengah yang bisa terpeleset kapan saja, saya benar-benar pengin kaya.

Jujur, saya tidak pernah percaya orang yang bilang secara terbuka tidak ingin kaya. Kalau yang dimaksud sekaya para konglo yang hartanya triliunan, oke, saya masih percaya. Tapi tidak ingin punya penghasilan besar, aset banyak, serta dana yang buanyak, saya tidak percaya. Omongan taek.

Terlebih di masa-masa seperti ini. Rasa-rasanya, tidak punya ketiganya kok rasanya seperti hukuman. Tidak ada rasa aman ketika bangun, diliputi ketakutan menjelang tidur. Menatap minggu depan saja rasanya pesimis.

Makanya ketika ada petinggi suatu negara bilang bahwa rakyatnya tidak mengejar jadi kaya, lha aku ki bingung, terus kerjo tibo tangi ngene iki buat apa kalau tidak jadi kaya? Kelas menengah kayak saya ini kalau nggak ngejar kaya, buat apa berjuang keras?

Kekayaan seperti barang tabu

Saya benar-benar nggak paham sama konsep bahwa secara terbuka ngomong pengin jadi kaya ini tabu. Kalian yang baca ini mungkin kaget, kok ada yang kayak gitu. Padahal jujur saja, ini kelewat umum.

Secara terbuka, saya selalu bilang ke orang tua saya bahwa saya bekerja mengejar uang. Hidup saya tentang uang, uang, dan uang. Berkali-kali saya diperingati untuk tidak seperti itu. Saya tentu heran dengan itu semua, soalnya, saya dan orang tua sama-sama kelas menengah yang bisa miskin kapan saja, harusnya mereka tahu betul apa itu jadi kaya.

Mereka sudah merasakan bagaimana pusingnya tidak punya uang untuk bayar SPP sekolah saya. Pusing saat token bunyi, dan pusing saat harga-harga naik. Mereka adalah orang yang seharusnya paling mengerti keadaan saya.

Baiklah, saya mengejar uang itu alasan saya untuk menolak daftar PNS, yang kalian pikir adalah pekerjaan paling aman, padahal untuk perkara penghasilan, tidak sebesar yang kalian duga. Tapi tetap saja, saya merasa tabu perkara ingin jadi kaya ini aneh.

Mungkin bagi orang-orang seperti orang tua saya, mengejar kekayaan itu menggadaikan etika dan norma. Orang-orang seperti ini dianggap menghalalkan segala cara agar pundi-pundi terisi.

“Ora kabeh-kabeh iku perkara duit,” biasanya seperti itu. Tapi, saya pengin nanya ke kalian sesama kelas menengah seperti saya: apa kiranya yang sekarang tidak berhubungan dengan uang?

BACA JUGA: Kelas Menengah Dipaksa Terima Nasib Saat Kelas Bawah Dianakemaskan

Kelas menengah bisa “mati” kapan saja

Kalian mungkin bosan dengan pernyataan yang sudah saya ulang beberapa kali di tulisan ini. Tapi, nyatanya memang begitu, kelas menengah bisa mati kapan saja.

Cukup satu kali masuk rumah sakit, sudah habis uang saya. Cukup sekali motor saya masuk bengkel, sebagian besar uang saya menghilang. Dan cukup sekali bisnis sampingan saya seret, makan saja mikir dua kali.

Kita ini, kelas menengah, nggak punya jaring pengaman sama sekali. Baiklah, menabung memang harus, tapi berapa sih yang bisa kita tabung? Apa cukup jika keadaan menghajar kita terus-terusan?

Sembako kerap naik ugal-ugalan. BBM bisa kapan saja naik gila-gilaan (masih ingat pertamax naik macam setan?). Biaya masuk sekolah anak beneran nggak masuk akal. Dolar naik umpak-umpakan, yang artinya, akan bikin banyak barang naik sama umpak-umpakan.

Dihajar dari segala sisi, gimana nggak gila?

Bisnis sampingan pun lesu

Saya memang punya bisnis sampingan, tapi lesu. Keluhan ini tak milik saya saja, tapi ribuan orang di luar sana juga berbagi rasa yang sama. Hal yang kerap jadi safety net, kini malah jadi liability yang merongrong pelan-pelan.

Tapi ya saya tidak mau menyalahkan konsumen. Sekarang, siapa yang berani mengeluarkan uang jika keadaan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda aman? Siapa yang mau, katakanlah, keluar uang lumayan besar untuk pengembangan diri? Makan saja belum tentu bisa bergizi, kok mikir aktualisasi diri.

Kelas menengah seperti saya, akhirnya harus menyadari, naik kelas ke kelas atas itu jauh lebih tidak masuk akal ketimbang hujan emas ANTAM batangan. Tidak jatuh miskin saja sudah ajaib di masa seperti ini.

Pertanyaannya jadi seperti ini: siapa yang pemimpin itu maksud? Siapa orang yang tidak ingin kaya di masa-masa seperti ini?

***

BPKB motor saya pun terpaksa saya “sekolahkan” agar jadi “pintar”. Cincin nikah pun sudah saya jual untuk biaya hidup. Oke, cincin ini memang tak mau lagi saya pakai, tapi tetap saja, uang tersebut membantu keluarga saya ngebul dan bisa makan enak.

Beberapa orang yang sama-sama kelas menengah seperti saya pun melakukan hal yang sama. Cuma beda barang saja yang dijual, tujuannya tetap sama: memastikan tidak goyah dan terjerembab pada kesengsaraan.

Lalu saya melihat dolar hari ini, dalam hati saya menggerutu, sebenarnya, siapa yang nggak pengin kaya?

Penulis: Rizky Prasetya


Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Kelas Menengah ke Bawah Harus Mawas Diri, Pemasukan Pas-pasan Gaya Hidup Jangan Pakai Standar dan Tren Media Sosial

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat carainiya.

Terakhir diperbarui pada 29 Mei 2026 oleh Rizky Prasetya

JEPARA – Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendukung program UMKM Naik Kelas yang dicanangkan Bupati Jepara, pemerintah kabupaten setempat menggelar Sosialisasi Perpajakan, Ketenagakerjaan, Literasi Keuangan, dan Akses Permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, di Pendapa Kartini, Selasa (26/5/2026).

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Subiyanto, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan IKM, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

“Kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi UMKM Jepara. Walaupun kondisi sekarang tidak baik-baik saja, semoga kegiatan seperti ini bisa membantu pelaku usaha IKM dan UMKM mendapatkan dukungan dan bantuan yang baik,” ujarnya.

Bupati Jepara melalui Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Samiadji menyampaikan, pelaku usaha perlu dibekali pemahaman mengenai regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat literasi keuangan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Selain meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, agar mampu berkembang dan semakin kompetitif,” katanya.

Dia menambahkan, dalam lima tahun kepemimpinan Bupati Jepara, pemerintah daerah berkomitmen mendorong UMKM agar terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, kontribusi pajak dari pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Samiadji menegaskan, pentingnya pendataan UMKM yang sudah berkembang, agar pemerintah dapat mengetahui kondisi riil pelaku usaha di Jepara.

“Kita harus mengidentifikasi pelaku UMKM yang sudah naik kelas dan yang belum. Pelaku usaha bisa memberikan informasi agar pemerintah mengetahui perkembangan UMKM di Jepara, sehingga nantinya dukungan permodalan dapat diberikan secara tepat,” jelas Samiadji.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong adanya fasilitasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di sela kegiatan pelatihan UMKM. Menurutnya, pembuatan NIB dilakukan secara gratis dan perlu dipermudah, agar seluruh pelaku usaha memiliki legalitas usaha.

“Harapannya, Diskop UKM Nakertrans Jepara dapat memedomani kebijakan ini, sehingga para pelaku usaha mendapatkan izin usaha secara gratis dan lebih mudah,” tambahnya.

Penulis: Diskominfo Jepara/MB


Editor: Di/Ul, Diskomdigi Jateng

Nganjuk, Idola 92.6 FM-Sebuah surat kecil dari seorang anak berusia 11 tahun mungkin tidak akan mengubah jalannya kebijakan negara. Tapi isinya cukup untuk menghangatkan hati siapa saja yang membacanya.

Alkhalifi Muhammad Marfen, siswa kelas 5D Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sidoarjo, Jawa Timur, menulis surat untuk Presiden Prabowo Subianto. Dengan tulisan tangan dan bahasa yang polos, Marfen menyampaikan rasa terima kasihnya atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini ia nikmati di sekolah.

Surat itu diterima Prabowo di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Sabtu (16/5). Presiden siang tadi meresmikan Museum Ibu Marsinah, monumen penghormatan atas perjuangan aktivis buruh Pahlawan Nasional Marsinah, sekaligus meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Terima kasih Bapak atas makan bergizi gratis. Saya senang menerimanya, karena makanannya bergizi,” tulis Marfen dalam suratnya.

Di penghujung surat, Marfen menyisipkan satu permohonan sederhana yang mencerminkan impian banyak anak seusianya: ingin melihat langsung sang Presiden, bukan hanya lewat layar televisi.

“Saya ingin bertemu dengan Bapak Presiden dengan ikut upacara 17 Agustus 1945 di Istana Negara, karena cuma bisa melihat di TV,” tulisnya.

Surat itu ditutup dengan doa yang tulus. “Terima kasih Bapak Presiden, sehat selalu,” demikian Marfen mengakhiri suratnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintahan Prabowo menyasar siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita) di seluruh Indonesia. Bagi Marfen dan jutaan anak lainnya, program ini bukan sekadar menu makan siang, melainkan perhatian nyata negara yang terasa hingga ke bangku sekolah. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan penguatan UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga sekaligus memperluas kelas menengah di Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, pelatihan, penciptaan pasar, hingga program penciptaan lapangan kerja.

“Hari ini saya akan melaporkan semua tanggung jawab pekerjaan saya sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, mulai dari mengatasi kemiskinan, program-program pemberdayaan dan target-target penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas UMKM,” kata Cak Imin sebelum menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/5) sore.

Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus memperluas ruang pertumbuhan ekonomi rakyat melalui program pembangunan 1.001 titik pasar rakyat yang diharapkan mampu membuka akses pasar lebih luas bagi para pelaku UMKM di berbagai daerah.

“1.001 titik pasar rakyat untuk mendorong para pelaku UMKM menemukan pasar-pasar yang lebih bergairah. Subsidi di bidang pelatihan dan juga akses permodalan yang akan terus kita dorong,” jelas Cak Imin.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat dukungan melalui pelatihan usaha dan kemudahan akses pembiayaan. Salah satu instrumen yang terus didorong yakni penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.

“Alhamdulillah, KUR terus meningkat dan akan terus kita tingkatkan untuk UMKM kita,” imbuhnya.

Tak hanya memperkuat UMKM, pemerintah juga menyiapkan generasi tenaga kerja berikutnya melalui program SMK Go Global yang ditujukan untuk memperluas akses kerja lulusan SMK ke luar negeri, terutama bagi lulusan dari wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

“SMK Go Global terus bertambah setiap hari jumlah yang berangkat, dengan pendampingan, bantuan, pelatihan, dan target-target terutama lulusan SMK di Desil 1. Desil 1 yang paling daerah-daerah paling miskin,” ujarnya.

Cak Imin menyebut target program tersebut mencapai 500 ribu lulusan hingga 2029, dengan sasaran minimal 70 hingga 80 ribu peserta pada tahun ini. Negara tujuan kerja sama meliputi Jepang, Korea, Timur Tengah, Amerika Serikat, hingga kawasan Eropa Barat dan Eropa Timur.

Menurut Cak Imin, pemerintah saat ini juga menjalankan program “10 juta bekerja dan 10 juta naik kelas” untuk memperkuat UMKM sekaligus menciptakan kelas menengah baru yang lebih kuat dan produktif.

“Ya, kita punya program 10 juta bekerja dan 10 juta naik kelas. Salah satunya agar UMKM kita tumbuh dan melahirkan kelas menengah yang kuat, yang tumbuh,” katanya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan berkualitas di seluruh pelosok Indonesia. Salah satunya melalui program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pemerintah berharap upaya ini bisa menekan beban biaya transportasi bagi pasien di wilayah terpencil untuk mengakses layanan kesehatan.

Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, biaya transportasi bagi pasien dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) yang harus dirujuk ke rumah sakit besar di kota dapat mencapai Rp2 juta hingga Rp10 juta per kunjungan. Jumlah tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan potensi kehilangan pendapatan selama pasien tidak dapat bekerja.

“Dengan tersedianya RSUD berkualitas di dekat tempat tinggal mereka, beban ini dapat berkurang secara signifikan,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, di Jakarta, Rabu (29/4).

Peningkatan kualitas RSUD yang merupakan bagian dari program Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ini akan menaikkan kelas rumah sakit dari tipe D dan D Pratama, menjadi tipe C berkualitas.

RSUD tipe C tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas yang komprehensif, mulai dari ruang operasi, layanan rawat jalan dan rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, hingga Central Sterile Supply Department (CSSD) atau pusat sterilisasi. Dengan kelengkapan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi perlu dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan penanganan kasus yang lebih kompleks.

“Ini menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo, bahwa setiap warga negara Indonesia, di mana pun mereka berada, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan berkualitas,” imbuh Qodari.

Sepanjang 2025 hingga 2027, pemerintah menargetkan peningkatan kelas sebanyak 66 RSUD dari tipe D dan D Pratama menjadi tipe C berkualitas, dengan fokus pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Hingga saat ini, Qodari melaporkan sebanyak 16 RSUD tipe C telah selesai 100 persen pembangunannya. Sementara itu, 5 RSUD lainnya berada dalam tahap penyelesaian akhir, dan 10 RSUD masih dalam tahap konstruksi aktif.

Ia juga menyampaikan sebanyak 21 rumah sakit—yang terdiri atas 16 RSUD yang telah rampung dan 5 RSUD yang berada pada tahap akhir penyelesaian—telah siap diresmikan oleh Presiden pada Mei 2026.

RSUD tersebut akan dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar, yaitu spesialis anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obstetri dan ginekologi (obgyn), radiologi, serta patologi klinik.

“Ini artinya, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan spesialis,” kata Qodari. (her/dav)