Tag: Korupsi

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) segera membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Menurut Charles, program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah memerlukan sistem pengelolaan dan pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Baca juga: Dudung Ungkap Alasan Dadan Dicopot karena Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG

“Saya berharap Kepala BGN yang baru fokus membenahi tata kelola MBG yang selama ini masih buruk. Program sebesar ini tidak bisa hanya diukur dari berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak penerima manfaat yang dicatat,” ujar Charles, Rabu (3/6/2026).

Politikus PDIP itu mengatakan, aspek yang lebih penting adalah kualitas pelaksanaan program di lapangan, terutama terkait kandungan gizi makanan yang diterima anak-anak.

JAKARTA – DPR akan memperketat pengawasan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) , khususnya yang berkaitan dengan anggaran. Hal ini menyusul penetapan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG.

“DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN di internal seperti apa, termasuk proses perencanaan, proses penganggaran sampai di ujung post audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan,” ujar Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Baca juga: Dadan Hindayana Cs Tersangka Korupsi, Politikus PDIP Sebut Bolak-balik Singgung Kelemahan Tata Kelola MBG

Maka itu, Komisi IX DPR sebagai mitra kerja BGN akan menjalankan tugas-tugas kedewanan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Khususnya berkaitan dengan anggaran keperluan di tahun mendatang.

“Nanti Komisi IX akan mengevaluasi sekaligus membahas RKA-KL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri,” katanya.

Tak hanya dari DPR, dia meminta pengawasan yang ketat juga harus dilakukan oleh internal BGN. Selain itu, pihak-pihak terkait juga ikut mengawasi.

“Semua dalam negara ini sudah ada fungsi masing-masing. Pengawasan di DPR, di internal mereka punya inspektorat, pengawas internal. Apalagi DPR kan punya catatan misalkan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dibahas catatan-catatan penting terkait tadi misalkan temuan-temuan yang ada,” ungkap Cucun.

(jon)

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) turut mengomentari kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Baginya, perkara itu memprihatinkan.

“Ya ini juga memprihatinkan, ya,” ujar Noel usai divonis 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Noel menilai perkara itu telah mencederai kerja Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh terkait perkara tersebut.

Baca juga: Manfaat MBG Perlu Diperluas, Partai Perindo Dukung Penguatan BGN di Sulut

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait nasib ribuan motor listrik dalam proyek pengadaan senilai Rp1 triliun di kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Kejagung mengatakan, tidak akan menyita motor-motor tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, barang-barang hasil pengadaan tersebut saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah.

“Oh, enggak (disita). Jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan,” kata Syarief kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Baca juga: Kejagung: Proyek Motor Listrik BGN Rp1 Triliun Jatuh ke Vendor yang Tak Penuhi Syarat

Syarief menjelaskan, penyitaan dilakukan untuk digunakan sebagai sampel. Pihaknya, kata dia, meneliti jejak-jejak dari pengadaan tersebut.

“Jadi tidak perlu semuanya disita. Semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu,” ujar dia.

JAKARTA – Sebanyak dua wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto terjerat kasus korupsi. Satu di antaranya telah divonis hukuman 4,5 tahun penjara.

Diketahui, Kabinet Merah Putih dibentuk oleh Prabowo Subianto pada Oktober 2024 setelah dirinya dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Selain para menteri, kabinet tersebut juga diisi oleh para wamen.

Pengumuman nama wamen tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam, seusai melakukan jamuan santap malam dalam rangka pelantikan Presiden ke-8.

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore. Foto/Tangkapan layar YouTube BPMI Setpres

Berikut ini susunan lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pada awal dibentuk alias sebelum dilakukan reshuffle.

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus

2. Wakil Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto

4. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro

5. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto

6. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk

7. Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta

8. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir

9. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Hugro Seno

10. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan

11. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i

12. Wakil Menteri Hukum Edward Oemar Syarif Hiariej

13. Wakil Menteri HAM Mugiyanto

14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim

15. Wakil Menteri Keuangan Thomas AM Djiwandono

16. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

17. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu

18. Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ulhaq

19. Wakil Menteri Pendidikan Atip Latipulhayat

20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan

21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie

22. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha

23. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono

24. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono

25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer

26. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Cristina Ariyani 27. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala

28. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza

29. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti

30. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot

31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti

32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah

33. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria

34. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi

35. Wakil Menteri Perhubungan Suntana

36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo

37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria

38. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono

39. Wakil Menteri Kehutanan Sulaeman Umar

40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf

41. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan

42. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard

43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto

44. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo

45. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Maruf

46. Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria

47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan dan Keluarga Berencana Nasional Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono

49. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu

50. Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Yuliantono

51. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza

52. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa

53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar

54. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan

55. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat.

Selain itu, diumumkan pula Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang saat itu dipercayakan kepada Muhammad Qodari.

Wamen Terjerat Kasus Korupsi

Dalam perjalanan Kabinet Merah Putih, ada dua wakil menteri (wamen) yang terjerat kasus korupsi.

1. Immanuel Ebenezer Gerungan

Immanuel Ebenezer Gerungan. Foto/Dok SindoNews

Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel awalnya merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pria yang berlatar belakang aktivis ini lahir pada 22 Juli 1975.

Baca Juga: Breaking News: Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara

JAKARTA – Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya masih syok setelah diamankan penyidik Jampidsus Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis ( MBG ). Hal itu disampaikan pengacara Sony, Krisna Murti

“Ya, kondisinya pasti syok lah karena ketika dicopot, langsung ditangkap, ya pasti syok lah. Kondisinya dalam keadaan masih syok beliau semalam,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Menurut Krisna, kliennya itu diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan. Saat itu, kliennya merasa kecapekan dan sudah pulang larut malam sehingga memilih beristirahat di hotel.

Baca Juga: Waka BGN Irjen Pol Sony Sonjaya Ungkap Maraknya Penipuan Jual Beli SPPG di Daerah

“Enggak ada kegiatan. Beliau cuman lagi ngobrol, terus kemalaman, capek pulang, ya terus tidur di hotel, itu saja,” katanya.

Krisna menambahkan, pihaknya bakal segera mengirimkan surat ke Jampidsus Kejagung meminta agar kliennya bisa menjadi justice collaborator, sehingga kliennya bisa membeberkan nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut.

(zik)

JAKARTA – Silmy Karim ditetapkan tersangka kasus korupsi pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur yang seharusnya memberikan pelayanan publik secara bersih dan profesional.

“Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. Kasus ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” kata Abdullah, dikutip Jumat (5/6/2026).

Baca Juga: 2 Wamen Kabinet Prabowo Terjerat Korupsi, Nomor 1 Divonis 4,5 Tahun Penjara

Menurutnya, KPK harus menjalankan proses hukum secara profesional, independen, dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam penanganan perkara tersebut.

“KPK harus mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus ini sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) di Kabinet Merah Putih.

Keputusan tersebut diambil setelah Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut,” tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/6).

Mensesneg menegaskan, pemberhentian Silmy Karim menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penegakan hukum serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.

“Di dalam berbagai kesempatan Beliau (Presiden) berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,” ucapnya.

Saat ini, pemerintah belum menentukan sosok yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditinggalkan Silmy Karim.

“Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan oleh Bapak Menteri. Sebab, yang sedang menjalani proses hukum adalah pejabat yang menjabat sebagai Wakil Menteri,” ujarnya.

Prasetyo Hadi memastikan bahwa kasus hukum yang menjerat Silmy Karim tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemerintah, kata dia, telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk menjamin seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

“Dan tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa kami telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu sama sekali pelayanan kepada masyarakat yang berada di bawah naungan Kementerian Imipas,” kata Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan pemerintah atas peristiwa yang menimpa Silmy Karim. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Berkenaan dengan peristiwa yang menimpa saudara Silmy Karim, tentunya kita sangat prihatin karena kembali terjadi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan,” ujar Prasetyo.

Pada kesempatan yang sama, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi demi mewujudkan negara yang bersih dari perilaku koruptif.

“Kami juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus bekerja keras untuk bersama-sama memerangi tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (her/dav)

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku tak kaget mendengar kabar terjeratnya mantan Kepala BGN Dadan Hindayana hingga Wamen Imipas Silmy Karim dalam perkara korupsi. Noel mengatakan telah bersuara akan adanya ejanat yang dijerat kasus korupsi, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Sebelumnya kan saya sudah ingatkan ke kawan-kawan, nanti ada pejabat juga yang akan seperti saya. Dulu yang saya ingatkan Pak Purbaya, tapi ternyata yang kena ada dua hari ini, selain Pak Dadan, ada Pak Silmy,” ucap Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Bahkan, eks Ketua Umum Jokowi Mania ini pun menggulirkan isu bahwa akan banyak pejabat yang tersandung masalah hukum pada bulan ini. Namun, Noel tak menyebut lebih detail identitas pejabat itu.

Baca juga: Jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang: Mohon Dikoreksi Kalau Kami Salah

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan komitmen untuk menghormati proses hukum terkait kasus yang menimpa Silmy Karim yang telah dicopot dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Prasetyo juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meskipun demikian, pemerintah memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan publik.

Baca juga: KPK Ungkap Silmy Karim Masih Terima Aliran Uang Hasil Pemerasan saat Jabat Wamen Imipas