Tag: Kuat

JAKARTA – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago melihat eksistensi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) justru semakin kuat meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut Pangi, anggapan bahwa Jokowi akan kehilangan pengaruh politik setelah lengser ternyata tidak terbukti.

Ia menilai kekuatan politik Jokowi masih terlihat hingga saat ini. “Fakta yang terjadi hari ini ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi Presiden saya sadar kok makin kuat,” kata Pangi dalam dialog Interupsi di iNews, Kamis (28/5/2026).

Pangi mengatakan, persepsi publik sebelumnya menganggap Jokowi akan kehilangan pengaruh setelah masa jabatannya selesai. Namun, kondisi saat ini menurutnya menunjukkan hal berbeda.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kasih Tahu Semua Termul-termul Itu, Jokowi Jadi Presiden karena Saya

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan kepada TNI dan Polri untuk menciptakan lulusan dengan jiwa kepemimpinan yang kuat, bijaksana, dan adaptif untuk menghadapi berbagai dinamika hingga tantangan.

Hal itu ditegaskan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat kepada 1.000 perwira siswa dari berbagai lembaga pendidikan pengembangan TNI dan Polri di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, Jawa Barat, pada Senin (25/5/2026).

Baca juga: Prabowo Beri Taklimat kepada 1.000 Perwira Siswa TNI dan Polri di Seskoad Bandung

“Pembekalan yang diberikan Presiden juga merupakan bentuk dukungan bagi TNI dan Polri dalam menciptakan kepemimpinan yang kuat, bijaksana, dan adaptif untuk menghadapi berbagai dinamika hingga tantangan,” tulis akun media sosial @presidenrepublikindonesia.

Diketahui, para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri atas perwira siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Sesko Angkatan Darat, Sesko Angkatan Laut, Sesko Angkatan Udara, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah membuat langkah besar dalam reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam strategis nasional.

Melalui kebijakan baru, ekspor komoditas sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, hingga ferro alloy akan dikonsolidasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang memperoleh penugasan resmi dari negara.

Kebijakan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi untuk menjaga hasil kekayaan sumber daya alam agar tidak terus mengalir ke luar negeri secara terselubung.

Langkah tersebut berangkat dari amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam praktiknya, pemerintah melihat masih terdapat celah dalam perdagangan ekspor yang menyebabkan penerimaan negara tidak optimal.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, menilai konsolidasi ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam.

Menurut dia, kebijakan ini pada dasarnya bertujuan mempertahankan kekayaan alam melalui sistem ekspor yang lebih transparan dan terintegrasi.

“Intinya kita ingin mempertahankan kekayaan negara kita melalui konsolidasi ekspor lewat Danantara Sumberdaya Indonesia. Esensinya adalah perbaikan tata kelola ekspor,” ujar Fithra, Jumat (22/5).

Apa Itu Under-invoicing dan Transfer Pricing?

Fithra menjelaskan, selama ini masih ditemukan praktik ekspor yang tidak terdokumentasi dengan baik, salah satunya melalui mekanisme under-invoicing.

Dalam praktik ini, perusahaan domestik melaporkan nilai barang ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya dalam dokumen perdagangan. Selisih keuntungan sengaja disembunyikan.

Selain under-invoicing, praktik transfer pricing juga menjadi persoalan serius. Transfer pricing adalah praktik mengekspor komoditas ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah standar internasional.

Ketika komoditas tersebut masuk ke negara tujuan, perusahaan afiliasi kemudian menjualnya kembali menggunakan harga pasar global. Selisih keuntungan pun tercatat di negara dengan pajak lebih rendah, bukan di Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam.

Meski pada dasarnya legal dalam transaksi antarperusahaan afiliasi, praktik ini menjadi bermasalah ketika dipakai untuk menggeser keuntungan dan mengurangi kewajiban pajak di Indonesia.

“Yang terjadi adalah pencatatan nilai ekspor di bawah harga seharusnya. Akibatnya, keuntungan lebih banyak direalisasikan di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah,” kata Fithra.

Menurut Fithra, pola semacam itu pada akhirnya membuat kekayaan negara tidak sepenuhnya tercermin dalam nilai ekspor nasional.

“Ada perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki produknya, tetapi justru tercatat mengekspor barang tersebut ke negara lain. Di situ kekayaan negara kita diambil,” ujarnya.

Tingkatkan Daya Tawar Indonesia di Mata Dunia

Di sisi lain, ungkap Fithra, konsolidasi ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia diyakini akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global.

Dengan data perdagangan yang lebih akurat dan ekspor yang terkonsolidasi, Indonesia dapat memperkuat pengaruhnya dalam menentukan harga maupun arah perdagangan komoditas strategis.

“Ini adalah instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar negara, memperbaiki integritas data perdagangan,” tegas Fithra.

Kebijakan ini, menurutnya, juga mampu memastikan bahwa nilai ekonomi sumber daya alam Indonesia benar-benar tercatat sebagai ekspor Indonesia, bukan negara transit perdagangan. (her/dav)

JAKARTA – Anggota DPR RI Lola Nelria Oktavia resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR. Penetapan pimpinan pansus itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopadi Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Pembentukan Pansus RUU Desain Industri dianggap menjadi langkah strategis DPR untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi industri nasional di tengah perkembangan teknologi dan industri kreatif yang semakin pesat. Lola mengatakan, revisi UU Desain Industri penting dilakukan agar mampu melindungi hasil karya anak bangsa dari praktik peniruan, pembajakan, maupun klaim pihak lain terhadap produk nasional.

“Kalaupun kita jual produk itu ke luar negeri, itu tidak gampang ditiru orang. Jadi nanti kalau kita sudah punya sertifikasinya, orang lain tidak gampang membuat, mengklaim, atau meniru. Itu tidak mudah karena itu sudah menjadi hak kita,” ujar Lola kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga: Traceability Sawit Jadi Tantangan Industri Nasional

Lola berpendapat, pembentukan pansus juga dilakukan agar pembahasan revisi undang-undang tersebut bisa lebih fokus dan cepat diselesaikan. Ia mengungkapkan pembahasan RUU Desain Industri sempat terhenti pada periode DPR sebelumnya sehingga kini diperlukan perhatian khusus agar regulasi tersebut segera rampung.

“Mungkin sekarang lebih fokus dibentuk pansus supaya bisa selesai,” ungkap Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) XI ini.

Lola melanjutkan, penguatan regulasi desain industri merupakan bagian dari upaya negara dalam mendorong pengembangan produk nasional sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku industri kreatif dan usaha nasional. Ia menilai desain industri saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan unsur estetika, tetapi telah menjadi bagian penting dalam inovasi produk dan penguatan daya saing industri Indonesia di pasar global.

JAKARTA – DPR menyoroti tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, di perairan Malaysia. Saat ini 7 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, 23 orang diselamatkan, 7 orang lainnya masih dalam pencarian.

Peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di perairan Barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia tersebut dinilai bukan sekadar kecelakaan laut biasa, melainkan cerminan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri. DPR menyebut ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam insiden tersebut.

Baca juga: Update Kecelakaan Kapal di Perairan Malaysia, 7 WNI Meninggal Dunia

“Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh melihat ini hanya sebagai musibah kecelakaan laut. Ada indikasi kuat pelanggaran HAM karena warga negara dipaksa bekerja dalam situasi berbahaya akibat lemahnya pengawasan dan pembiaran praktik pengiriman PMI ilegal,” kata Anggota Komisi XIII DPR Mafirion dalam keterangannya dikutip, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, praktik pengiriman PMI ilegal yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perlindungan pekerja migran. Negara dinilai belum serius menutup jalur-jalur perekrutan ilegal yang selama ini beroperasi secara terbuka di berbagai daerah kantong migran.

“Selama bertahun-tahun sindikat perekrut PMI ilegal bergerak leluasa. Mereka merekrut warga dengan iming-iming pekerjaan, mengirim mereka tanpa dokumen resmi, lalu membiarkan mereka menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, hingga kematian. Ini tidak bisa terus dianggap persoalan biasa,” katanya.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut realisasi dua kebijakan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara year-on-year (yoy).

Kontribusi tersebut tercermin dari pertumbuhan output sektor konstruksi dan pertanian, yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sektor konstruksi tumbuh 5,49 persen secara tahunan, didorong oleh pembangunan KDKMP dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Data Badan Gizi Nasional menunjukkan terdapat 27.427 SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia per 5 Mei 2026, meningkat tajam dari 900 unit pada Maret 2025. Sementara itu, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan 30.000 KDKMP di seluruh Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

“Konstruksi tumbuh menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik, yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi dan aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya bertambahnya jumlah SPPG dan KDKMP yang meningkatkan penyediaan bahan baku konstruksi,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/5).

Ia menambahkan, pertumbuhan tersebut menjadikan sektor konstruksi sebagai salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha. Pada kuartal I 2026, sektor konstruksi menyumbang 9,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya kontributor terbesar keempat.

Khusus program MBG, Amalia mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap sektor konstruksi, tetapi juga sektor pertanian.

Berkat perluasan cakupan program MBG, sektor pertanian tercatat tumbuh 4,97 persen secara tahunan dan menyumbang 12,57 persen terhadap PDB pada kuartal I 2026. Hal ini menjadikan sektor pertanian sebagai kontributor terbesar ketiga terhadap PDB dari sisi lapangan usaha.

“Pertanian tumbuh sebesar 4,97 persen didorong oleh peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik. Peternakan juga tumbuh 11,84 persen seiring meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya demi memenuhi permintaan selama momen Ramadan dan Idul Fitri dan juga program MBG,” imbuh dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Ekonom global menilai fondasi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid di tengah ketidakpastian global.

Chief Economist Shan Saeed dari IQI Global menegaskan bahwa kekuatan fundamental tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 6%.

Dalam pernyataannya, Shan Saeed mengingatkan bahwa dunia saat ini tidak berada dalam kondisi normal.

Tekanan global yang datang dari berbagai arah, mulai dari gejolak geopolitik hingga dinamika pasar keuangan, membuat hanya negara dengan fondasi kuat yang mampu bertahan dan melaju.

“Saya ingin mulai dengan satu hal: kita tidak hidup di masa yang normal. Di tengah kondisi global yang penuh tekanan seperti sekarang, negara yang punya demografi kuat, stabilitas makroekonomi, pertumbuhan yang konsisten, dan disiplin kebijakan—mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan ini,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menilai Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki daya tahan tersebut. Indikator makroekonomi Indonesia dinilai tetap terjaga, mulai dari rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen, defisit anggaran di bawah 3 persen, hingga inflasi yang terkendali.

“Kalau bicara Indonesia, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%, defisit anggaran di bawah 3%, inflasi juga terkendali. Bank Indonesia juga melakukan pekerjaan yang bagus menjaga inflasi di bawah 3,5%. Di banyak negara maju, inflasi sudah tembus 5–6%,” terangnya.

Menurutnya, kombinasi indikator tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat.

Stabilitas ini menjadi faktor kunci yang mendorong kepercayaan pasar sekaligus membuka ruang untuk pertumbuhan yang lebih tinggi.

Shan Saeed menekankan bahwa ada empat pilar utama yang menopang optimisme terhadap Indonesia, yakni stabilitas makroekonomi, konsistensi pertumbuhan, disiplin fiskal, serta kemampuan dalam mengeksekusi kebijakan.

“Indonesia sejauh ini cukup solid. Dan saya tetap optimistis terhadap Indonesia karena empat hal utama: stabilitas makroekonomi, stabilitas pertumbuhan, disiplin fiskal, dan eksekusi kebijakan,” tambah Shan.

Ia juga menyoroti pentingnya kredibilitas dalam kebijakan ekonomi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kredibilitas menjadi “modal baru” yang menentukan kepercayaan investor dan pelaku pasar.

“Sekarang ini, kredibilitas itu ibarat ‘modal baru’. Kalau kebijakan dijalankan dengan disiplin, kepercayaan akan terbentuk. Yang penting bukan cuma visi yang jelas, tapi juga keyakinan dan cara eksekusi yang cerdas,” katanya.

Lebih lanjut, ia melihat kondisi global saat ini memiliki kemiripan dengan periode krisis di masa lalu, seperti era 1970-an yang ditandai dengan lonjakan harga minyak dan tekanan geopolitik.

Karena itu, pembelajaran dari sejarah ekonomi dinilai penting dalam mengambil kebijakan yang tepat.

Di tengah dinamika tersebut, Shan Saeed tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-6%. Bahkan, menurutnya, angka tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar yang melihat potensi pertumbuhan di atas 5,4%.

Ia menjelaskan, secara sederhana kesehatan ekonomi Indonesia tercermin dari keseimbangan antara pertumbuhan dan berbagai indikator lainnya.

“Kalau dijelaskan simpel, kondisi ekonomi Indonesia itu sehat. PDB sekitar 5%, suku bunga 4,75%, inflasi 3,5%, defisit 2,9%. Artinya, pertumbuhan lebih tinggi dari biaya hidup, biaya usaha, dan defisit pemerintah,” Shan melanjutkan.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai tidak hanya mampu tumbuh, tetapi juga menjaga konsistensi pertumbuhan dalam jangka menengah.

“Jadi ekonomi Indonesia bukan cuma tumbuh, tapi tumbuh secara konsisten. Itu yang bikin pasar percaya,” tutupnya. (her/dav)