Tag: Langkah

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendukung empat langkah Badan Gizi Nasional (BGN) baru dalam upaya menata ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditetapkan jajaran pimpinan baru BGN.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditetapkan jajaran pimpinan baru BGN,” kata Budi Gunadi Sadikin saat menerima kunjungan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dan dua Wakilnya Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono di Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan selama sekitar 1 jam itu, kepada Menteri Kesehatan yang didampingi Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan beberapa Direktur Jenderal, Nanik menjelaskan empat langkah yang akan diambil pimpinan BGN dalam rangka menata ulang, dan menampilkan wajah baru BGN, dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak Bakal Direkrut sebagai Dewan Pengarah BGN

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru saja dilantik Nanik Sudaryati Deyang telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memantapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan efektivitas program, memperkuat kualitas layanan, serta memastikan bantuan gizi tepat sasaran tanpa membebani keuangan negara. Nanik mengatakan ada empat langkah yang dilakukan.

Langkah pertama adalah melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium pembangunan titik layanan dan dapur baru. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kembali distribusi dapur yang saat ini dinilai belum merata.

“Agar tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” kata Nanik usai dilantik di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6).

Dia mencatat saat ini terdapat 27.877 dapur operasional berdasarkan virtual account yang tercatat di BGN. Pihaknya akan menghentikan sementara penambahan dapur baru untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan di setiap daerah.

“Kita akan tata. Apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Artinya, kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya,” ujarnya.

Langkah kedua adalah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat. BGN akan memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi gizi. BGN akan meninjau kembali jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.

“Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi, kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” jelasnya.

Langkah ketiga adalah memperkuat pengawasan kualitas layanan. Nanik menegaskan pihaknya bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, bukan hanya meningkatkan kuantitas penerima manfaat, tapi juga memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai standar.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Sehingga, kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading,” katanya.

Langkah keempat adalah mencari skema pembiayaan alternatif untuk anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). BGN berupaya mengurangi ketergantungan pada APBN dengan menggandeng investor, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga membuka peluang hibah.

“Kami coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar yang misalnya berinvestasi. Masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” ujar Nanik.

Mencari pola terbaik

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa berbagai langkah evaluasi yang dilakukan BGN merupakan bagian dari upaya mencari pola terbaik dalam pelaksanaan program MBG, terutama untuk wilayah yang memiliki karakteristik berbeda.

“Tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem,” kata Prasetyo Hadi.

Menurutnya, sejumlah alternatif sedang dikaji oleh jajaran pimpinan baru BGN, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program di daerah tertentu.

“Salah satunya misalnya ada usul atau ide untuk yang tadi saudara sebutkan, dalam melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru,” ujarnya.

Prasetyo Hadi menegaskan evaluasi yang dilakukan tidak berarti seluruh sistem yang sudah berjalan akan dirombak total. Menurutnya, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kondisi yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula.

“Semua di-review, tapi bukan berarti akan diganti atau semua dirombak total. Kalaupun ada catatan-catatan, ada masalah, sesungguhnya itukan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Sehingga, penanganannya masing-masing tentu berbeda” tegasnya.

Dia menegaskan tujuan utama seluruh evaluasi tersebut adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

“Terutama untuk adik-adik kita para siswa, kemudian untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, serta kepada adik-adik usia di bawah lima tahun, itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.(her/dav)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya. Keputusan tersebut sinyal kuat pemerintah responsif terhadap masukan publik dan tidak alergi terhadap kritik.

Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Akhrom Saleh memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah tegasnya melakukan perombakan kepemimpinan di BGN. Pergantian pimpinan BGN adalah langkah yang tepat demi menyelamatkan program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Langkah Presiden Prabowo mencopot pimpinan BGN adalah bukti nyata bahwa beliau tidak antikritik. Presiden menunjukkan bahwa integritas program negara di atas kepentingan personal maupun kelompok. Ini adalah kabar baik bagi masyarakat bahwa aspirasi yang selama ini disuarakan, termasuk oleh kelompok pemuda dan elemen sipil, benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” kata Akhrom, Rabu (3/6/2026).

Baca juga: Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional

Lingkar Pemuda Indonesia menilai, akumulasi kritik masyarakat terhadap BGN muncul dalam beberapa bulan terakhir. “Ini dampak dari buruknya komunikasi publik yang tidak mampu dibangun oleh BGN, seperti projek yang tidak masuk akal saat negara melakukan efisiensi anggaran, manajemen dapur umum buruk, ada persoalan jual beli titik SPPG, hingga kontroversi berapa pernyataan pimpinan BGN sebelumnya, yang menjadi catatan merah dan tidak bisa terus diabaikan.” ujarnya.

Menurut Akhrom, Presiden pastinya telah melakukan fungsi kontrol dengan baik, melakukan audit dan evaluasi kinerja terhadap sejumlah pimpinan BGN tersebut. “Kami melihat ada komitmen untuk membenahi tata kelola agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak sekadar jalan, tetapi tepat sasaran, berkualitas, dan akuntabel. Dengan digantinya pimpinan BGN, kami berharap profesionalisme dan transparansi dapat segera dipulihkan,” ujarnya.

Lihat video: Dasco Ungkap Alasan Dadan Hindayana Dicopot Sebagai Kepala BGN!

JAKARTA – Pengamat Sosial Politik sekaligus aktivis Gerakan Reformasi 1998 Andrianto Andri menilai pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu didukung. Menurut dia, negara ini membutuhkan banyak terobosan yang bertujuan memberikan manfaat bagi rakyat.

“Kita optimis jika DSI bekerja dengan baik dan amanah maka akan memberikan dampak yang tidak kecil bagi rakyat. Pada gilirannya cita-cita konstitusi nasional Indonesia akan terwujud,” ujar Andrianto Andri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).

Dia menilai pembentukan DSI sebagai terobosan untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1944, yaitu semua sumber daya alam (SDA) yang ada di Tanah Air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Semua itu merupakan koreksi atas apa yang terjadi sejak Indonesia 81 tahun yang lalu,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Pastikan Skema Pajak DSI Berlaku Normal

JAKARTA – Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menyarankan lima pendekatan strategis yang bisa dipakai pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik. Kelima pendekatan itu disebut Noorsy pernah ia sampaikan ke tim Presiden Prabowo.

Menurut Noorsy, Presiden Prabowo tahu cara berpikir dirinya. Sebab, dirinya pernah menjadi tim inti pada 2019. Kepada lingkungan Presiden Prabowo, dirinya pun sudah menyerahkan makalah terkait persoalan ekonomi.

Noorsy mengatakan, dirinya memiliki lima pendekatan yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo. Pendekatan pertama adalah memperbaiki pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach).Pendekatan kedua adalah memperbaiki pendekatan produktivitas (productivity-based approach).

Baca Juga: Rupiah Tertekan, Ichsanuddin Noorsy: Beban Fiskal dan Sektor Riil Kian Berat

“Ini kata kuncinya adalah, kita harus melakukan reindustrialisasi pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Noorsy dalam podcast EdShareOn, dikutip Kamis (28/5/2026).

JAKARTA – Fenomena keluhan para pelaku UMKM dan seller online shop kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Sebuah unggahan viral memperlihatkan simulasi penjualan produk Rp50 ribu yang disebut hanya menyisakan sekitar Rp28 ribu setelah dipotong berbagai biaya platform, mulai dari admin, gratis ongkir, promo, affiliate, hingga iklan.

Menanggapi isu tersebut, anggota DPR RI Fraksi PAN, Arizal Tom Liwafa menilai kondisi ini menjadi alarm serius bagi keberlangsungan UMKM digital di Indonesia.

“Marketplace memang membantu UMKM berkembang, tapi jangan sampai ekosistemnya justru membuat penjual kecil sulit bernapas. Banyak seller saat ini omzet naik, tapi profit makin tipis,” ujar Tom Liwafa dalam keterangannya.

Tom menyoroti bahwa sebagian besar pelaku UMKM saat ini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka harus mengikuti promo dan program platform agar produknya tetap muncul di algoritma marketplace, namun di sisi lain biaya yang ditanggung semakin besar.

“Seller dipaksa ikut perang harga, gratis ongkir, voucher, iklan, affiliate, sementara biaya operasional dan daya beli masyarakat juga sedang tertekan. Kalau kondisi ini terus terjadi, yang bertahan hanya brand besar dengan modal kuat,” tambahnya.

Menurut Tom, pemerintah perlu mulai mengevaluasi keseimbangan ekosistem digital perdagangan agar tidak hanya menguntungkan platform besar, tetapi juga melindungi keberlangsungan UMKM lokal sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Ia juga meminta adanya dialog terbuka antara pemerintah, marketplace, dan komunitas seller untuk membahas struktur biaya yang dianggap memberatkan.

SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mendorong percepatan integrasi data nasional, melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI). Dengan begitu, bisa menjadi landasan dalam membuat setiap kebijakan.

Hal itu disampaikan sekda, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyambut kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dalam rangka pembahasan RUU Satu Data Indonesia, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Sumarno berharap, penyusunan rancangan undang-undang tersebut dipercepat, sehingga bisa semakin cepat implementasinya.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan, RUU SDI dinilai penting, karena menyangkut fondasi arah pembangunan Indonesia ke depan.

“Data sudah menjadi bagian dari infrastruktur strategis negara. Data bukan lagi sekadar angka-angka di laporan, atau pelengkap administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Febrian, data telah menjadi dasar bagi negara untuk memahami kondisi riil dari masyarakat. Bahkan, sebagai bahan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran secara tepat, dan mengevaluasi kebijakan. Dengan begitu, setiap program pemerintah benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan.

“Kualitas pembangunan pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki,” jelasnya.

Ditambahkan, saat ini keragaman data masih berjalan sendiri-sendiri. Seperti, perbedaan format, standar, tata kelola dan multisektoral, yang tidak mudah dicari, diakses, diintegrasikan dan dimanfaatkan secara optimal.

Febrian menambahkan, rancangan undang-undang SDI diharapkan memperkuat sejumlah aspek. Mulai dari penguatan kelembagaan, penguatan fungsi pengawasan, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan keamanan data, hingga pengaturan akses serta pemanfaatan data.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, kedatangannya ke Provinsi Jawa Tengah untuk mendengarkan aspirasi, pendapat, pandangan, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan. Di Jawa Tengah, Baleg akan mendengarkan masukan dari akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan DPRD.

Anggota Baleg DPR RI, Darori Wonodipuro, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah, yang telah banyak memberi masukan baru atas RUU tersebut.

“Banyak sekali masukannya yang baru, kami sudah berkeliling di beberapa provinsi. Nantinya poin-pon ini bisa masuk di pasal RUU,” katanya. (Humas Jateng)*ul