Tag: Mengukir

Ramdansyah

Praktisi Hukum

SETIAP 20 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Upacara digelar, pidato persatuan dikumandangkan, dan optimisme tentang masa depan Indonesia kembali diulang. Namun, di tengah seluruh seremoni itu, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah masyarakat Indonesia hari ini masih memiliki kemampuan untuk hidup bersama sebagai sesama warga negara di tengah krisis kepercayaan yang terus membesar?

Pertanyaan tersebut penting diajukan karena persatuan tidak pernah lahir semata-mata dari slogan kebangsaan. Persatuan hanya dapat bertahan apabila ditopang oleh keadilan sosial, kepercayaan publik, dan ruang demokrasi yang sehat. Tanpa fondasi itu, persatuan mudah berubah menjadi retorika politik yang terdengar indah di permukaan, tetapi rapuh dalam kenyataan sosial.

Dalam Social Cohesion Contested (2024), Dan Swain dan Petr Urban mengingatkan bahwa istilah “kohesi sosial” kerap digunakan negara sebagai bahasa politik untuk menutupi ketimpangan ekonomi dan melemahnya institusi sosial. Masyarakat mungkin tampak tenang, tetapi di bawah permukaan tersimpan kecemasan, ketidakpercayaan, dan kemarahan kolektif yang terus bertumbuh. Ketika ketidakadilan dibiarkan berlarut, solidaritas sosial perlahan terkikis dan hubungan antarwarga menjadi semakin rapuh.

Gejala tersebut semakin terlihat di ruang publik Indonesia. Ketimpangan ekonomi, kekecewaan sosial, dan merosotnya kepercayaan terhadap elite politik dengan mudah berubah menjadi ledakan emosi kolektif. Peristiwa penyerangan kantor kepolisian dan penjarahan rumah anggota DPR menunjukkan bagaimana krisis kepercayaan sosial dapat melahirkan tindakan destruktif yang mengancam tatanan demokrasi.

Tindakan kekerasan tentu harus dikutuk sebagai tindak pidana. Namun, pada saat yang sama, kritik terhadap wakil rakyat dalam bentuk aksi damai tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara.

Perpindahan penanganan perkara melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dari Ditreskrimum pada September 2025 ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Mei 2026 memunculkan pertanyaan publik mengenai kepastian hukum dan jaminan kebebasan berpendapat.

Paris, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Paris, Prancis, pada Senin malam pukul 23.50 waktu setempat (04.50 WIB), setelah menuntaskan agenda diplomatik penting di Moskow, Rusia.

Kedatangan Prabowo di ibu kota Prancis tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian diplomasi strategis Indonesia di Eropa, setelah sebelumnya melaksanakan pertemuan bilateral intensif dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin.

Dari Moskow, Prabowo langsung bertolak menuju Paris dengan waktu tempuh sekitar tiga setengah jam, dan tiba menjelang tengah malam waktu setempat.

Selama berada di Paris, Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut akan membahas peningkatan kerja sama strategis kedua negara di berbagai sektor prioritas.

Indonesia dan Prancis selama ini telah menjalin kerja sama erat di berbagai bidang, antara lain pertahanan, termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan; energi dan transisi energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan; serta infrastruktur dan transportasi.

Selain itu, kerja sama juga mencakup bidang pendidikan dan riset, ekonomi kreatif, serta penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Prancis juga menjadi salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eropa dalam mendorong investasi dan perdagangan.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan strategis kedua negara, sekaligus membuka peluang kolaborasi baru yang lebih konkret dan saling menguntungkan.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategis terkait dinamika global, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia. (her/dav)