Tag: Negara

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto meminta hukum dijadikan instrumen dalam menjaga kekayaan negara dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia mengatakan, kekayaan yang diselamatkan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda penyerahan denda administratif, hasil penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI, di Jakarta, Jumat (10/4).

“Semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju, hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera, tidak ada pilihan lain bagi kita,” ujarnya.

Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menghentikan segala macam praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat. Ia menyakini, hanya dengan pemerintahan yang bersih hal itu dapat diberantas.

“Mari lah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik. Menipu rakyat, menipu atasan, mem-backing praktik-praktik yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo meminta seluruh pejabat, kabinet, dan kepala daerah untuk bekerja kompak, mengabdi sepenuhnya, serta tidak gentar dalam menjalankan amanah demi kepentingan rakyat.

“Saya mengimbau, ayo kita semua yang diberi kepentingan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik,” ucapnya.

Prabowo turut memberikan apresiasi atas dedikasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyelamatkan keuangan negara. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah selalu berada di pihak rakyat untuk menjaga dan menyelamatkan uang negara.

“Kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat, berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara, terima kasih, selamat berjuang,” pungkasnya.

Pada Jumat (10/4) ini, Kejaksaan Agung menyerahkan pengenaan denda administratif dan pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan sebesar Rp 11,42 triliun yang disaksikan Prabowo. Ini merupakan hasil penindakan periode Januari-April 2026 yang berasal di antaranya dari denda administratif, PNBP penanganan tindak pidana korupsi, setoran pajak, dan PNBP denda lingkungan hidup.

Adapun sepanjang Oktober 2025 sampai April 2026, Satgas PKH berhasil menyetorkan Rp 31,3 triliun kepada negara yang didapatkan dari penegakan administratif terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.

Sementara bila dihitung sejak Februari 2025 lalu, Satgas PKH telah berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp 371 triliun. Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan dari aktivitas perkebunan ilegal seluas 5,89 juta hektare dan pertambangan ilegal seluas 10.257 hektar. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti ancaman penyebaran hoaks dan manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dinilai dapat mengganggu stabilitas negara. Hal tersebut disampaikan dalam taklimat kepada jajaran menteri, kepala lembaga, hingga pejabat eselon I di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden mengungkapkan, perkembangan teknologi digital saat ini memungkinkan penyebaran disinformasi dilakukan secara masif, bahkan oleh segelintir pihak.

“Sekarang teknologi AI, kecerdasan buatan, dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1.000 account. Dia bisa beli alat-alat tidak terlalu mahal yang dari 1.000 ini bisa diperbanyak lagi,” ujar Presiden, Rabu (8/4).

Presiden menilai kondisi tersebut membuat kelompok kecil sekalipun mampu menciptakan kegaduhan di ruang publik melalui fenomena yang dikenal sebagai echo chamber. “Mungkin 100 orang, 1.000 orang bisa bikin heboh. Nah ini namanya echo chamber. Dalam pelajaran-pelajaran intelijen itu ada bagaimana mau merusak negara lain,” katanya, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Menurut Presiden, pola ancaman terhadap negara kini telah berubah, dari pendekatan militer menjadi manipulasi informasi di ruang digital. “Dulu kirim pasukan, kirim bom. Sekarang? Tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed. Dengan fitnah, hoax,” tegasnya.

Presiden juga mencontohkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat memanipulasi suara dan konten sehingga menampilkan sesuatu yang tidak pernah terjadi.

“AI bisa membuat seorang bicara yang dia enggak bicara gitu lho. Saya sering tuh, suara saya jelek saya ndak bisa nyanyi, ada di Youtube Prabowo nyanyi suaranya bagus banget,” ujarnya. “Ada lagi, saya pidato dalam bahasa mandarin. Ada lagi, saya pidato dalam bahasa arab,” sambung Prabowo.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa kritik tetap merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab.

“Nanti kita terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai peringatan supaya kita waspada,” kata Presiden.

Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap waspada terhadap perkembangan teknologi informasi, menjaga persatuan, serta berpegang pada prinsip konstitusi dalam menghadapi dinamika di era digital. (her/dav)