Kekerasan Daycare Yogyakarta Bukti Lemahnya Pengawasan Pemerintah di Lembaga Penitipan Anak
Kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Yogyakarta, kini telah terungkap. Polisi menggerebek lokasi pada Jumat (24/4/2026). Sebanyak 103 anak menjadi korban, 53 di antaranya mengalami luka fisik. Daycare beroperasi tanpa izin resmi, menyoroti lemahnya sistem perlindungan anak di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas didorong untuk kejahatan serius ini.
Lindungi Industri dan Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik
Pemerintah menurunkan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0% guna menjaga daya beli dan industri. Bea masuk bahan baku plastik seperti polypropylene juga dihapus untuk menekan kenaikan harga. LPG menjadi alternatif bahan baku petrokimia. Kebijakan ini berlaku enam bulan, bagian dari percepatan ekonomi.
Kemandirian Energi! Strategi Pemerintah Pangkas Impor LPG: DME dan CNG Jadi Kunci Utama.
Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor LPG dan memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia fokus mencari alternatif pengganti LPG, seperti Dimethyl Ether (DME) dari batu bara kalori rendah dan Compressed Natural Gas (CNG) dari gas domestik. Upaya ini mengatasi impor 7 juta ton LPG per tahun.
Tragedi Berulang di Lebanon: Personel RI Gugur, Pemerintah Beri Hormat Pahlawan
Pemerintah Indonesia berduka atas gugurnya Praka Rico Pramudia, anggota Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Praka Rico meninggal setelah dirawat intensif akibat luka berat dari insiden akhir Maret 2026 di Lebanon Selatan akibat serangan tank Israel. Indonesia mengutuk keras serangan ini dan mendesak PBB investigasi menyeluruh.
Soroti Potensi Pelanggaran, Pemerintah Tegaskan Jangan Ada Pungutan Biaya Tambahan ke Jemaah Haji
Demi meningkatkan kenyamanan jemaah haji dalam beribadah, pemerintah menegaskan kepada Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak memungut biaya tambahan kepada jemaah haji. Pemerintah bakal menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Hal itu dikatakan Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Demi meningkatkan kenyamanan jemaah haji dalam beribadah, pemerintah menegaskan kepada Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak memungut biaya tambahan kepada jemaah haji.
Pemerintah bakal menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.
“Kami perlu menegaskan kepada KBIHU agar tidak memungut tambahan biaya apapun kepada jemaah haji. Kami akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran,” kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4).
Berdasarkan catatan Kementerian Haji dan Umrah per 24 April 2026, jemaah haji Indonesia yang telah berangkat ke Arab Saudi mencapai 56 kloter dengan jumlah 22.051 jemaah. Sebanyak 17.747 jemaah dari 45 kloter telah tiba di Madinah, Arab Saudi.
Pada kesempatan ini, Maria juga mengingatkan para jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah bahwa suhu di Madinah hari ini diperkirakan bisa mencapai 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 25 persen.
“Jadi mohon tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, gunakan pelindung kepala, dan kenakan pakaian yang nyaman. Manfaatkan waktu untuk istirahat yang cukup untuk bisa menjaga energi. Manfaatkan pula fasilitas hotel yang sudah disiapkan dan utamakan ibadah yang wajib,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan pada jemaah haji untuk tidak ragu menghubungi petugas jika membutuhkan bantuan apa pun.
“Kami siap membantu kapan pun diperlukan. Mari jaga kebersamaan, saling bantu, dan semoga ibadah haji kita berjalan dengan lancar serta peduh keberkahan. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita dan memberikan haji yang mabrur bagi seluruh jemaah,” tutupnya. (her/dav)
Stop Tergiur! Pemerintah Peringatkan Bahaya Haji Ilegal Tanpa Antre, Ini Risiko Fatalnya
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur penawaran haji tanpa antre yang dipastikan ilegal. Ibadah haji hanya bisa dilakukan dengan visa haji resmi Arab Saudi. Berhaji tanpa visa resmi akan dikenai sanksi tegas. Kementerian Haji dan Umrah membentuk Satgas dan mengajak masyarakat melaporkan indikasi penipuan haji ilegal melalui aplikasi Kawal Haji.
Wajah Baru SMPN 3 Kunduran: Revitalisasi Pemerintah Tingkatkan Standar Kenyamanan Belajar
Program revitalisasi SMP Negeri 3 Kunduran, Blora, menunjukkan hasil signifikan. Delapan ruang, termasuk kelas dan aula, telah diperbaiki. Fasilitas pendidikan yang lebih baik ini menciptakan lingkungan belajar nyaman bagi siswa. Proyek juga melibatkan pekerja lokal, mendukung perekonomian daerah.
Pemerintah Revitalisasi SMPN 3 Jiken: Ini Dampak Nyata Bagi Ekonomi dan Peluang Kerja Warga
Proyek revitalisasi SMP Negeri 3 Jiken di Blora, Jawa Tengah, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Perbaikan fisik sekolah ini meliputi pembongkaran dan pembangunan 14 ruangan, termasuk atap, jendela, pintu, dan lantai. Inisiatif ini meningkatkan fasilitas pendidikan serta mendukung ekonomi warga sekitar secara langsung.
Bukti Tak Terbantahkan: Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dorong Swasembada dan Kesejahteraan Petani
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan kebijakan pemerintah kunci di balik swasembada beras dan peningkatan kesejahteraan petani. Produksi beras Indonesia meningkat, didukung data FAO dan USDA, bukan manipulasi BPS. Kebijakan seperti pompanisasi, perbaikan benih, dan pupuk subsidi berhasil meningkatkan stok Bulog serta Nilai Tukar Petani.
Pemerintah Aksi Cepat: 6 Pembangkit Sampah Strategis Siap Dilelang, Atasi Krisis Limbah dari Medan hingga Bekasi
Pemerintah akan melelang enam proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada semester I 2026. Kepala KSP Muhammad Qodari menyatakan, ini strategi nasional mengurangi sampah dan menghasilkan energi terbarukan. Proyek PSEL ini ditargetkan mengolah 7.000 ton sampah per hari dari enam lokasi prioritas. Lelang ini mendukung target pembangunan energi.