Tag: Pemerintah

Jakarta, Idola 92.6 FM-Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan kemanusiaan yang sebelumnya ditahan oleh otoritas Israel usai pencegatan armada Global Sumud Flotilla 2.0 dipastikan akan segera tiba kembali di tanah air setelah dibebaskan dan mendapatkan penanganan di Istanbul, Türkiye.

Perkembangan positif tersebut merupakan hasil kerja keras dan koordinasi intensif yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia sejak menerima laporan pencegatan armada Global Sumud Flotilla 2.0 dan penahanan sejumlah relawan internasional, termasuk WNI, oleh Militer Israel.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul turut menyambut dan bertemu langsung dengan para WNI setibanya mereka di Istanbul.

Dalam video yang diterima pada Jumat (22/5), Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul Darianto Harsono terlihat berbincang dengan kesembilan WNI yang seluruhnya dilaporkan berada dalam kondisi sehat dan baik.

Pemerintah Indonesia pun menegaskan akan terus mengawal proses pemulangan hingga seluruh WNI tiba kembali di tanah air dengan selamat.

Dalam upayanya memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh WNI, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh jalur diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Cairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan berbagai otoritas dan mitra internasional.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono juga terus menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia mengecam perlakuan yang diterima para relawan selama masa penahanan.

“Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi,” ujar Sugiono.

Pemerintah Indonesia pun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Türkiye atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pembebasan dan repatriasi para WNI tersebut.

Dalam keterangan resmi Kedutaan Besar Republik Türkiye di Jakarta, Pemerintah Türkiye menyatakan telah memfasilitasi proses pembebasan dan kepulangan para relawan Indonesia dengan selamat.

“Kedutaan Besar Republik Türkiye di Jakarta dengan tulus berharap agar Warga Negara Indonesia dapat kembali ke Indonesia dengan selamat dan menegaskan kembali komitmen kami untuk bekerja sama secara erat dengan pihak berwenang terkait di semua area,” imbuhnya.

Adapun sembilan WNI relawan yang telah dibebaskan tersebut adalah Bambang Noroyono (jurnalis Republika), Thoudy Badai (jurnalis), Andre Prasetyo Nugroho (jurnalis Tempo TV), Rahendro Herubowo (jurnalis), Andi Angga Prasadewa (Rumah Zakat), Herman Budianto Sudarno (Dompet Dhuafa), Ronggo Wirosanu (Dompet Dhuafa), Hendro Prasetyo (Global Peace Convoy Indonesia/GPCI), dan Asad Aras Muhammad (Global Peace Convoy Indonesia/GPCI). (her/dav)

Bekasi, Idola 92.6 FM-Program Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di balik proses pembelajaran yang berlangsung setiap hari, para guru menjadi bagian penting dalam mendampingi sekaligus membangun semangat belajar siswa, termasuk di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi.

Salah satu pengajar di sekolah tersebut, Haikal, guru sejarah SRMA 13 Bekasi, menceritakan perjalanannya hingga akhirnya bergabung menjadi pengajar di Sekolah Rakyat. Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu mengaku tertarik menjadi bagian dari program ini karena memiliki ketertarikan pada dunia pendidikan sekaligus isu kesejahteraan sosial.

“Saya memang dari dulu tertarik dengan kesejahteraan sosial dan juga dunia pendidikan. Di Sekolah Rakyat ini, dua-duanya bisa saya jalani sekaligus,” ujar Haikal.

Haikal menjelaskan dirinya mengetahui proses rekrutmen Sekolah Rakyat saat sedang menunggu pengumuman seleksi guru di sekolah lain.

Ia kemudian mengikuti serangkaian tahapan seleksi, mulai dari tes psikologi, tes bahasa Inggris, hingga wawancara sebelum akhirnya dinyatakan lolos dan ditempatkan di Bekasi.

Meski sempat memiliki kekhawatiran mengenai proses belajar siswa dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, pandangannya berubah setelah bertemu langsung dengan para murid.

“Awalnya saya berpikir mungkin akan berbeda. Tapi setelah bertemu langsung, ternyata sama saja seperti anak-anak sekolah lainnya. Semangat belajarnya juga luar biasa,” katanya.

Menurut Haikal, pengalaman yang paling membekas justru ketika dirinya mengunjungi rumah beberapa siswa.

Ia melihat secara langsung kondisi tempat tinggal yang sangat terbatas, bahkan tanpa ruang khusus untuk belajar. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat mereka untuk menuntut ilmu.

“Ketika saya datang ke rumahnya, saya sampai berpikir mereka belajar di mana. Rumahnya hanya satu ruangan untuk semuanya. Tapi begitu di sekolah, semangat belajar mereka luar biasa. Bahkan setelah belajar di kelas selesai, mereka masih meminta tambahan belajar kepada wali asuh,” ungkapnya.

Dalam proses pembelajaran, Sekolah Rakyat juga memanfaatkan fasilitas digital seperti laptop dan smart board untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Namun menurut Haikal, tantangan lain muncul karena sebagian siswa masih belum terbiasa menggunakan perangkat teknologi.

“Kadang ada sedikit kendala karena mereka belum terbiasa menggunakan laptop atau teknologi pembelajaran. Tapi justru di situ proses belajarnya berjalan. Mereka jadi perlahan lebih melek teknologi,” jelasnya.

Ia menambahkan, fasilitas tersebut sangat membantu guru untuk membuat metode belajar yang lebih kreatif dan interaktif. Penggunaan internet di sekolah pun tetap diawasi dengan pembatasan akses media sosial agar siswa lebih fokus pada kegiatan belajar.

Selain pembelajaran akademik, Sekolah Rakyat juga menanamkan pendidikan karakter melalui pembiasaan adab dan disiplin sehari-hari. Salah satunya melalui budaya 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.

“Setiap pagi anak-anak dibiasakan salim dengan guru. Kami selalu mengingatkan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu,” ujar Haikal.

Sebagai sekolah berasrama, Sekolah Rakyat juga dinilai membantu siswa lebih fokus belajar tanpa distraksi penggunaan telepon genggam.

Berbagai aktivitas positif disiapkan agar siswa tetap aktif dan produktif sepanjang hari.

“Banyak anak yang justru lebih suka sibuk. Mereka minta kegiatan terus, mulai dari olahraga sampai nonton film bersama supaya tidak bosan,” tambahnya.

Bagi Haikal, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu bentuk nyata upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Menurutnya, siswa tidak hanya mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, tetapi juga dukungan penuh untuk melanjutkan cita-cita mereka.

“Anak-anak di sini benar-benar dijamin pendidikannya. Bahkan orang tua mereka juga mendapat pendampingan dan bantuan sosial. Jadi mereka bisa lebih fokus mengejar masa depan,” katanya.

Haikal pun mengaku bangga dapat menjadi bagian dari Sekolah Rakyat dan mendampingi para siswa yang memiliki semangat belajar tinggi di tengah keterbatasan hidup yang mereka hadapi.

Kisah lengkap mengenai semangat belajar dan perjuangan para guru di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi dapat disaksikan melalui program Sinergi Indonesia di kanal YouTube Badan Komunikasi Pemerintah RI. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan penjelasan secara transparan kepada pelaku usaha mengenai mekanisme aturan baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) sebelum kebijakan tersebut diterapkan pada 1 Juni 2026.

Airlangga mengatakan langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha memahami mekanisme aturan baru dengan jelas sekaligus meredakan kekhawatiran di kalangan dunia usaha.

“Nanti akan ada penjelasan kepada para investor, sehingga sebelum 1 Juni nanti para pelaku sudah bisa mengetahui,” jelas Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5).

Aturan baru tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (20/5).

Melalui aturan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap ekspor serta devisa hasil ekspor (DHE) komoditas SDA strategis sekaligus menutup celah praktik kecurangan ekspor.

Berdasarkan beleid tersebut, ekspor tiga komoditas strategis, yakni batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi, wajib dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Selanjutnya, hasil penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha terkait.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mulai menerapkan aturan tersebut pada 1 Juni 2026 sebagai tahap awal implementasi atau masa transisi, yang direncanakan berlangsung selama tiga bulan hingga 31 Agustus 2026.

Pada tahap tersebut, transaksi ekspor masih akan dilakukan langsung oleh perusahaan dengan pembeli, namun dokumentasi ekspor akan dilakukan oleh BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Setelah itu, mulai 1 September 2026, pemerintah akan memasuki tahap kedua implementasi, di mana seluruh proses transaksi ekspor, mulai dari kontrak hingga pembayaran, akan dilakukan sepenuhnya oleh DSI.

Airlangga berharap masa transisi tersebut tidak mengganggu aktivitas dunia usaha. Ia juga mengatakan pemerintah akan terus menyempurnakan mekanisme ekspor baru selama periode transisi berlangsung.

“Jadi tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing. Dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” ujarnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah merevisi ketentuan devisa hasil ekspor (DHE) yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2023.

Revisi kebijakan tersebut, yang rencananya akan tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2026, ditujukan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor sektor sumber daya alam (SDA) dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, kebijakan tersebut juga memiliki tiga tujuan utama, yakni mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi SDA, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan SDA, serta mendukung stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

“Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor di sektor SDA dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (20/5).

Secara lebih rinci, Airlangga menjabarkan sejumlah poin penting dalam revisi aturan tersebut.

Pertama, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) atau repatriasi DHE dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Kedua, eksportir sektor migas diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi sebesar 30 persen selama tiga bulan pada rekening khusus di SKI. Sementara itu, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan retensi DHE sebesar 100 persen selama 12 bulan.

“Dan kemudian repatriasi penempatan DHE SDA wajib dilakukan melalui bank Himbara,” papar dia.

Ketiga, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Namun demikian, eksportir yang melakukan ekspor dalam skema perjanjian atau kesepakatan perdagangan bilateral diperbolehkan menempatkan DHE SDA dari sektor pertambangan di bank non-Himbara dengan retensi sebesar 30 persen selama minimal tiga bulan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen sesuai jangka waktu penempatan atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA.

Insentif itu dinilai lebih kompetitif dibandingkan tarif PPh final sebesar 20 persen yang terdapat di instrumen reguler. “Regulasi ini akan berlaku 1 Juni 2026,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.

Penerimaan pajak tercatat tumbuh 16,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 646,3 triliun, yang dinilai menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pertumbuhan penerimaan negara menunjukkan prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (19/5).

“Di pendapatan negara, itu tumbuhnya 13,7 persen. Di mana pajak tumbuhnya 16,1 persen. Dan mungkin akan lebih tinggi lagi, mungkin mendekati 20 persen ya. Ini jelas bagus prospeknya dibanding tahun lalu,” ujar Purbaya.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika penerimaan pajak masih mengalami kontraksi.

“Tahun lalu kan negatif ya pertumbuhannya pajaknya. Minus 10,8 persen. Sekarang 16,1 persen pertumbuhannya. Jadi lumayan lah,” katanya.

Secara lebih rinci, ia menyoroti realisasi dua kelompok pajak yang dinilainya mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat selama empat bulan pertama tahun ini.

Pertama, ia menyoroti Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21 yang mencapai Rp 101,1 triliun per April, atau tumbuh 25,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kedua, ia juga menyoroti realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp 221,2 triliun, atau melonjak 40,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Purbaya mengatakan, pertumbuhan dua jenis pajak yang mencapai dua digit tersebut menjadi bukti bahwa permintaan domestik masih kuat dan belum terlihat adanya tanda perlambatan ekonomi.

“Ini semua mematahkan tuduhan bahwa ekonomi sedang melambat dengan signifikan. Jadi ini data yang bicara, ini keadaan ekonomi kita sesungguhnya sampai bulan April,” tambahnya.

Menurut dia, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, termasuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan mempercepat belanja negara.

“Kita usaha mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu. Bukan hanya ngasih duit ya. Ada sistem koordinasi dengan bank sentral, jaga stabilitas di pasar obligasi dan lain-lain,” kata Purbaya.

Ia menambahkan pemerintah juga mempercepat penyaluran anggaran kementerian dan lembaga agar dampak stimulus lebih cepat dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

“Kalau ada kementerian lembaga yang minta uang, kita kasih cepat-cepat, dipercepat. Jadi untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” katanya. (her/dav)

JAKARTA – Dewan Pers mengecam keras tindakan Angkatan Laut Israel yang mencegat dan menangkap rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal Global Sumud Flotilla 2.0 pada Senin (18/5/2026). Dewan Pers meminta pemerintah mengambil langkah untuk membebaskan jurnalis tersebut.

Kapal tersebut diketahui membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan untuk warga Gaza, Palestina. Rombongan berangkat dari Marmaris, Turki, bersama 54 kapal lain yang berasal dari 70 negara.

Dari sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), tiga di antaranya merupakan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan, yakni Bambang Noroyono dari Republika, Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV.

“Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Angkatan Laut Israel yang menghalangi tugas kemanusiaan dan kemerdekaan pers dunia,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam pernyataan resminya. Selasa (19/5/2026), dikutip dari laman Dewan Pers.

Baca Juga: Jumlah WNI yang Diculik Israel Bertambah Menjadi 7 Orang

Jakarta, Idola 92.6 FM-Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa cadangan beras pemerintah telah mencapai 5,37 juta ton per 18 Mei 2026.

Oleh karena itu, ia menyebut posisi stok beras pemerintah saat ini merupakan level tertinggi yang pernah diraih Indonesia sejauh ini.

“Cadangan beras sampai dengan 18 Mei mencapai 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” jelas Sudaryono dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (19/8).

Menurut Sudaryono, capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif Perum Bulog dalam menyerap beras dan setara beras sepanjang tahun ini.

Sejak awal tahun hingga 18 Mei 2026, ia menyebut Bulog telah merealisasikan pengadaan sebesar 2,8 juta ton, atau sekitar 70 persen dari target penyerapan tahun ini sebesar 4 juta ton.

Berdasarkan capaian tersebut, ia memproyeksikan penyerapan beras dan setara beras Bulog hingga akhir semester I 2026 dapat mencapai 3,3 juta ton, atau sekitar 82 persen dari target tahunan.

“Angka ini (proyeksi semester I) naik 25,54 persen dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu 2,65 juta ton,” tambahnya.

Dengan demikian, Sudaryono optimistis target penyerapan beras tahun ini dapat tercapai mengingat Indonesia masih memiliki potensi panen yang cukup tinggi.

Sebagai gambaran, ia mengatakan bahwa potensi luas panen di Mei bisa mencapai 929 ribu hektare (ha) sementara potensi luas panen di Juni diproyeksikan menyentuh 841 ribu ha.

Oleh karena itu, ia meyakini penyerapan beras pada semester II akan membantu pemerintah mencapai target pengadaan sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.

“Pada Juli hingga Desember, target pengadaan sebesar 670 ribu ton, atau naik 24,16 persen dari tahun sebelumnya,” pungkas dia. (her/dav)