Tag: Pemerintah
-
Pemerintah Perkuat Tata Kelola MBG: 16.046 SPPG Resmi Miliki SLHS, Apa Implikasinya?
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keamanan pangan dan SLHS. Laporan 22 Mei 2026 menunjukkan 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi. 16.046 SPPG (55%) telah bersertifikat Laik Higiene Sanitasi. Proses akreditasi SPPG kategori Unggul, Sangat Baik, Baik dimulai 2026.
-
9 WNI Relawan Gaza Ditangani dengan Baik di Türkiye, Pemerintah Kawal Proses Pemulangan
Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan kemanusiaan yang sebelumnya ditahan oleh otoritas Israel usai pencegatan armada Global Sumud Flotilla 2.0 dipastikan akan segera tiba kembali di tanah air setelah dibebaskan dan mendapatkan penanganan di Istanbul, Türkiye. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI)…
-
Cerita Guru Sekolah Rakyat: Pemerintah Benar-Benar Menjamin Pendidikan Anak-Anak di Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di balik proses pembelajaran yang berlangsung setiap hari, para guru menjadi bagian penting dalam mendampingi sekaligus membangun semangat belajar siswa, termasuk di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) …
-
Pemerintah Pastikan Transparansi Aturan Ekspor Baru ke Pelaku Usaha Jelang Implementasi 1 Juni
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan penjelasan secara transparan kepada pelaku usaha mengenai mekanisme aturan baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) sebelum kebijakan tersebut diterapkan pada 1 Juni 2026. Hal itu dikatakan Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola…
-
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Wajibkan Repatriasi 100 Persen Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah merevisi ketentuan devisa hasil ekspor (DHE) yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2023. Revisi kebijakan tersebut, yang rencananya akan tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2026, ditujukan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor sektor sumber daya alam (SDA) dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemakmuran…
-
Penerimaan Pajak hingga April Tumbuh 16,1 Persen, Pemerintah: Bukti Kuatnya Aktivitas Ekonomi
Pemerintah mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 tetap solid di tengah dinamika ekonomi global. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (19/5). (Foto Dok. Istimewa/ Kemenkeu RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 tetap solid di…
-
Dewan Pers Minta Pemerintah Tempuh Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Israel
loading…Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Dewan Pers mengecam keras tindakan Angkatan Laut Israel yang mencegat dan menangkap rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal Global Sumud Flotilla 2.0 pada Senin (18/5/2026). Dewan Pers meminta pemerintah mengambil langkah untuk membebaskan jurnalis tersebut. Kapal tersebut diketahui membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan dan…
-
5,37 Juta Ton! Cadangan Beras Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi, Mengapa Ini Penting?
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa cadangan beras pemerintah telah mencapai 5,37 juta ton per 18 Mei 2026. Oleh karena itu, ia menyebut posisi stok beras pemerintah saat ini merupakan level tertinggi yang pernah diraih Indonesia sejauh ini. Hal itu dikatakan Sudaryono dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (19/8). (Foto Ilustrasi…
-
5 WNI Ditangkap Israel dalam Misi Global Sumud Flotilla, Pemerintah Siapkan Langkah Pelindungan
Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat armada sipil internasional Global Sumud Flotilla di perairan Siprus. Armada ini membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Lima WNI dari sembilan anggota misi ditangkap Israel. Kemlu RI mendesak pembebasan kapal, awak, dan jaminan distribusi bantuan ke Palestina.
-
Gejolak Rupiah: Pemerintah Kupas Tuntas Perbedaan Fundamental Ekonomi RI 2026 vs. Krisis 1998
Rupiah tembus Rp17.600 per dolar AS, memicu kekhawatiran krisis 1998. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia 2026 berbeda. Inflasi terkendali (2,41%), pertumbuhan ekonomi positif (5,61%), perbankan kuat, dan cadangan devisa tinggi (USD 146 miliar) menunjukkan fondasi ekonomi kokoh.