Punijah, buruh tani di Sragen, bersyukur anaknya, Ahmad Lutfi, dapat kembali bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 78 Sragen. Sebelumnya, Lutfi putus sekolah karena kendala biaya. Program ini menjamin pendidikan anak tanpa biaya. Punijah juga menerima bantuan sosial untuk menopang ekonomi keluarga.
KLH/BPLH dan Pemprov Bali berkomitmen menghentikan praktik open dumping di Bali melalui deklarasi. Langkah ini bagian transformasi pengelolaan sampah menuju pengurangan di sumber dan pemilahan. Target nasional penghentian open dumping paling lambat 2026.
Mbah Aina (73) di Surakarta mengasuh Aditya, anak yatim piatu. Ia berjuang membiayai pendidikan Aditya. Kini, Aditya bersekolah gratis di SMA Sekolah Rakyat 17 Surakarta, program Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini memfasilitasi Aditya mewujudkan cita-citanya menjadi tentara.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman dan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil. Dan hingga akhir 2026, pemerintah juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai melaporkan perkembangan sektor energi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4).
“Kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar,” kata Bahlil, seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Bahlil pun mengatakan pemerintah akan mengupayakan agar harga BBM tetap berapa di bawah pasar. “Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar,” lanjut dia.
Bahlil juga menyampaikan, berdasarkan arahan Prabowo, pemerintah telah menindaklanjuti langkah pengamanan pasokan energi nasional termasuk memastikan ketersediaan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri hingga Desember 2026.
“Untuk crude (minyak mentah) satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau,” ujar Bahlil.
Harga BBM subsidi tak naik
Lebih lanjut, selain pasokan minyak mentah, pemerintah juga memastikan stok BBM dan LPG nasional berada di atas standar minimum.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi domestik khususnya BBM subsidi.
Bahlil juga turut menegaskan bahwa pemerintah telah bersepakat, atas arahan Prabowo, untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.
“Harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” tegasnya.
Terkait penguatan ketahanan energi jangka panjang, Bahlil juga melaporkan perkembangan kerja sama energi Indonesia dengan Rusia. Menurutnya, Rusia siap memasok kebutuhan minyak Indonesia.
“Kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Pihak Rusia juga siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ujarnya. (her/dav)
Kementerian Kesehatan RI memberlakukan aturan label gizi Nutri Level pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis. KMK HK.01.07/MENKES/301/2026 ini menyasar usaha skala besar. Tujuannya mengedukasi masyarakat agar mencegah konsumsi gula, garam, lemak (GGL) berlebih. Ini demi mengurangi risiko penyakit dan mendorong pola konsumsi yang lebih sehat.
Pemerintah melalui panselnas resmi membuka rekrutmen nasional 35.476 pegawai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menteri Zulkifli Hasan menegaskan seleksi dilakukan adil, transparan, dan tanpa jalur khusus, guna menyaring kandidat terbaik. Pendaftaran terpusat hingga 24 April 2026. Waspada penipuan.
Pemerintah menegaskan kuota PBI BPJS Kesehatan 96,8 juta jiwa secara nasional. Anggaran APBN Rp4,06 triliun per bulan atau Rp48,7 triliun per tahun disiapkan untuk tingkat pusat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan peserta PBI warga desil 1-5 DTSEN. Sebanyak 11 juta peserta dinonaktifkan, namun 2,15 juta telah direaktivasi.
KENDAL – Sebanyak 237 warga Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal menerima bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP), berupa beras dan minyak goreng, Rabu (15/4/2026). Masing-masing penerima memperoleh bantuan untuk dua bulan, yakni 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari berharap, bantuan CPP dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Melalui bantuan cadangan pangan ini, kami berharap masyarakat dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti beras dan minyak. Dengan demikian, pengeluaran untuk kebutuhan pokok bisa ditekan dan dialihkan ke kebutuhan lain yang tidak kalah penting, termasuk pemenuhan gizi keluarga,” ujarnya.
Disampaikan, program tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, kecukupan pangan dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak.
Lurah Trompo, Isrita Hanifah menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal kepada warganya. Bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Bantuan beras dan minyak ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kelurahan Trompo,” ungkapnya.
Dia berharap, penyaluran bantuan CPP tersebut dapat terus berlanjut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah, dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.
Penulis: Diskominfo Kendal/Heri
Editor: Di, Diskomdigi Jateng
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga kedelai bagi pengrajin tahu dan tempe. Harga kedelai dipantau ketat agar tetap sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan. Pemerintah akan menindak tegas importir dan distributor yang menaikkan harga melebihi batas, memastikan akses pangan terjangkau.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan dan percepatan dalam merealisasikan program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau miskin mempunyai rumah layak huni.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari mengatakan program 3 Juta Rumah sangat penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat miskin bisa mempunyai rumah layak, sekaligus mengatasi backlog perumahan untuk sekitar 9,9 juta keluarga.
Tak hanya memastikan masyarakat mendapatkan tempat berlindung, program ini juga akan dijalankan bersama dengan renovasi sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni.
“Bapak Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Qodari dalam Konferensi Pers Pemerintah: Update PHTC dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, di Jakarta, Rabu (15/4).
Untuk mempermudah masyarakat miskin memiliki rumah, pemerintah berupaya merampingkan aturan dan memperbanyak insentif. Salah satunya menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR dan Percepatan perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi hanya 10 hari.
Sementara, untuk insentif, pemerintah memutuskan untuk menggratiskan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Pemerintah juga kembali memberikan paket kebijakan ekonomi berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada 2026 dan 2027.
Tak berhenti di situ, kebijakan moneter juga ikut mendukung melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia dari 5 persen menjadi 4 persen melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang didukung alokasi likuiditas hingga Rp80 triliun untuk 100.000 unit rumah komersial.
Prabowo juga memastikan agar masyarakat bisa mendapatkan bunga pembiayaan yang murah melalui KUR Perumahan/Kredit Program Perumahan (KPP). Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp130 triliun, dengan subsidi bunga 5 persen.
“Seluruh langkah ini merupakan wujud nyata arahan Presiden agar kebijakan berpihak pada rakyat kecil, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak,” terangnya.
Dengan berbagai langkah yang dijalankan, sepanjang 2025 penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 278.868 unit rumah bagi MBR di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini, Prabowo memerintahkan untuk menambah kuota masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan murah ini.
Prabowo memerintahkan penambahan kuota dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Ini merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah.
“Penambahan kuota ini didukung skema KPR yang semakin terjangkau dengan DP 1% dan bunga tetap 5% guna memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat,” kata Qodari. (her/dav)