Tag: Pemerintah
-
Pemerintah Sebut 93 Sekolah Rakyat Permanen Siap Beroperasi Pertengahan Tahun Ini
Pemerintah mengatakan bahwa sebanyak 93 Sekolah Rakyat (SR) siap beroperasi pada Juni 2026 dan segera dimanfaatkan oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027. Hal itu dikatakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6…
-
Pemerintah Tegaskan Seleksi Manajer KDKMP dan KNMP Gratis dan Adil, Tidak Ada Jalur Orang Dalam
Pemerintah memastikan proses rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) berlangsung transparan, gratis, serta bebas dari praktik titipan. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam keterangan pers, Senin (4/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan proses rekrutmen manajer…
-
Yusril Tegas: Fungsi Pengawasan Komnas HAM Mutlak, Tak Bisa Diambil Pemerintah.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu Ketua Komnas HAM membahas Rancangan Perubahan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Yusril menekankan penguatan kelembagaan HAM, menegaskan fungsi pengawasan dan penegakan HAM tidak bisa diambil alih pemerintah.
-
Satgas PHK Dikerahkan: Pemerintah Siap Jadi Benteng Hak Buruh Hadapi Pemutusan Kerja.
Presiden Prabowo Subianto umumkan pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Kebijakan ini bertujuan melindungi pekerja, memiliki dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Diumumkan saat Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, pemerintah akan membela kepentingan buruh dari ancaman PHK.
-
Harga Beras Bergejolak: Pemerintah Genjot Pasokan 388,3 Ribu Ton SPHP, Efektifkah?
Pemerintah memperkuat stabilitas harga beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh BULOG. Hingga April 2026, penyaluran beras SPHP mencapai 388,3 ribu ton dari total target 828 ribu ton. Distribusi beras ini penting untuk menjaga pasokan dan memastikan akses harga terjangkau bagi seluruh masyarakat.
-
Pemerintah Amankan Ribuan WNI di Timur Tengah: 2.999 Evakuasi Rampung, Tanpa WNI Telantar
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi 2.999 WNI di kawasan Timur Tengah dan negara-negara Teluk telah difasilitasi. Fasilitasi ini mencakup evakuasi dan repatriasi mandiri akibat ketegangan geopolitik. Per 29 April 2026, tidak ada WNI terlantar. Kondisi WNI terpantau aman seiring situasi umum mulai kondusif. WNI diimbau untuk tetap waspada.
-
Cegah Kecelakaan Kereta, Pemerintah dan KAI Tertibkan Perlintasan Sebidang hingga Kebut Proyek DDT
Pemerintah dan KAI menertibkan perlintasan sebidang, mempercepat pembangunan DDT demi keselamatan kereta api. Menhub Dudy Purwagandhi dan Dirut KAI Bobby Rasyidin meninjau Stasiun Bekasi Timur. Kemenhub akan menyerahkan pengelolaan prasarana ke KAI. Layanan KRL Jabodetabek akan dibuka kembali setelah persetujuan KNKT. Audit taksi Green SM juga dilakukan.
-
Pemerintah Berdiri Bersama Buruh, Prabowo Bakal Hadiri Peringatan May Day di Monas
Pemerintah RI melalui Kepala Bakom Muhammad Qodari menegaskan berdiri bersama buruh jelang Hari Buruh 1 Mei. Negara hadir melindungi pekerja dan menjaga keberlanjutan lapangan kerja. Komitmen ini bertujuan mengatasi kekhawatiran buruh, memastikan kesejahteraan pekerja dan kesehatan dunia usaha.
-
Kekerasan Daycare Yogyakarta Bukti Lemahnya Pengawasan Pemerintah di Lembaga Penitipan Anak
Kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Yogyakarta, kini telah terungkap. Polisi menggerebek lokasi pada Jumat (24/4/2026). Sebanyak 103 anak menjadi korban, 53 di antaranya mengalami luka fisik. Daycare beroperasi tanpa izin resmi, menyoroti lemahnya sistem perlindungan anak di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas didorong untuk kejahatan serius ini.
-
Lindungi Industri dan Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik
Pemerintah menurunkan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0% guna menjaga daya beli dan industri. Bea masuk bahan baku plastik seperti polypropylene juga dihapus untuk menekan kenaikan harga. LPG menjadi alternatif bahan baku petrokimia. Kebijakan ini berlaku enam bulan, bagian dari percepatan ekonomi.