Tag: Pemerintah
-
Kemandirian Energi! Strategi Pemerintah Pangkas Impor LPG: DME dan CNG Jadi Kunci Utama.
Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor LPG dan memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia fokus mencari alternatif pengganti LPG, seperti Dimethyl Ether (DME) dari batu bara kalori rendah dan Compressed Natural Gas (CNG) dari gas domestik. Upaya ini mengatasi impor 7 juta ton LPG per tahun.
-
Tragedi Berulang di Lebanon: Personel RI Gugur, Pemerintah Beri Hormat Pahlawan
Pemerintah Indonesia berduka atas gugurnya Praka Rico Pramudia, anggota Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Praka Rico meninggal setelah dirawat intensif akibat luka berat dari insiden akhir Maret 2026 di Lebanon Selatan akibat serangan tank Israel. Indonesia mengutuk keras serangan ini dan mendesak PBB investigasi menyeluruh.
-
Soroti Potensi Pelanggaran, Pemerintah Tegaskan Jangan Ada Pungutan Biaya Tambahan ke Jemaah Haji
Demi meningkatkan kenyamanan jemaah haji dalam beribadah, pemerintah menegaskan kepada Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak memungut biaya tambahan kepada jemaah haji. Pemerintah bakal menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Hal itu dikatakan Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi…
-
Stop Tergiur! Pemerintah Peringatkan Bahaya Haji Ilegal Tanpa Antre, Ini Risiko Fatalnya
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur penawaran haji tanpa antre yang dipastikan ilegal. Ibadah haji hanya bisa dilakukan dengan visa haji resmi Arab Saudi. Berhaji tanpa visa resmi akan dikenai sanksi tegas. Kementerian Haji dan Umrah membentuk Satgas dan mengajak masyarakat melaporkan indikasi penipuan haji ilegal melalui aplikasi Kawal Haji.
-
Wajah Baru SMPN 3 Kunduran: Revitalisasi Pemerintah Tingkatkan Standar Kenyamanan Belajar
Program revitalisasi SMP Negeri 3 Kunduran, Blora, menunjukkan hasil signifikan. Delapan ruang, termasuk kelas dan aula, telah diperbaiki. Fasilitas pendidikan yang lebih baik ini menciptakan lingkungan belajar nyaman bagi siswa. Proyek juga melibatkan pekerja lokal, mendukung perekonomian daerah.
-
Pemerintah Revitalisasi SMPN 3 Jiken: Ini Dampak Nyata Bagi Ekonomi dan Peluang Kerja Warga
Proyek revitalisasi SMP Negeri 3 Jiken di Blora, Jawa Tengah, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Perbaikan fisik sekolah ini meliputi pembongkaran dan pembangunan 14 ruangan, termasuk atap, jendela, pintu, dan lantai. Inisiatif ini meningkatkan fasilitas pendidikan serta mendukung ekonomi warga sekitar secara langsung.
-
Bukti Tak Terbantahkan: Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dorong Swasembada dan Kesejahteraan Petani
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan kebijakan pemerintah kunci di balik swasembada beras dan peningkatan kesejahteraan petani. Produksi beras Indonesia meningkat, didukung data FAO dan USDA, bukan manipulasi BPS. Kebijakan seperti pompanisasi, perbaikan benih, dan pupuk subsidi berhasil meningkatkan stok Bulog serta Nilai Tukar Petani.
-
Pemerintah Aksi Cepat: 6 Pembangkit Sampah Strategis Siap Dilelang, Atasi Krisis Limbah dari Medan hingga Bekasi
Pemerintah akan melelang enam proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada semester I 2026. Kepala KSP Muhammad Qodari menyatakan, ini strategi nasional mengurangi sampah dan menghasilkan energi terbarukan. Proyek PSEL ini ditargetkan mengolah 7.000 ton sampah per hari dari enam lokasi prioritas. Lelang ini mendukung target pembangunan energi.
-
Sampah Jadi Listrik: Terobosan Pemerintah Ungkap Formula Percepatan
Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui Perpres 109 Tahun 2025. Beleid ini memberikan jaminan investasi kuat, termasuk harga listrik tetap dan kontrak 30 tahun. Targetnya, 30 lokasi PSEL akan dibangun di 61 Kabupaten/Kota, mengolah 33.000 ton sampah per hari menjadi energi terbarukan.
-
UU PPRT Disahkan: Pemerintah Tegaskan Perlindungan Universal, Akhiri Istilah Majikan
DPR mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Kementerian PPPA memastikan UU ini melindungi hak dasar Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan pemberi kerja. Ini mencakup upah layak, jam kerja wajar, libur, cuti, serta jaminan sosial. UU PPRT juga bertujuan mencegah diskriminasi dan eksploitasi, menciptakan kesetaraan bagi PRT.