Tag: Pemerintah

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Salah satu langkah strategis itu diwujudkan melalui pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi terobosan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan, yang ditandai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan sekitar 30 hektare yang telah clean and clear,” ujar Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4).

Qodari menegaskan pemerintah akan terus mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas kebutuhan perumahan di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek ini memiliki potensi penyediaan hingga 141.000 unit hunian vertikal dengan penyelesaian secara bertahap.

Dalam pelaksanaannya, Qodari mengatakan pemerintah juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk Lippo Group, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta Danantara Indonesia.

Kolaborasi tersebut dinilai berperan penting dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Selain fokus pada kawasan perkotaan, Qodari menyampaikan pemerintah juga menunjukkan komitmen dalam penanganan pascabencana melalui pembangunan hunian tetap (huntap) bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan gotong royong,” ucapnya.

Lebih lanjut, Qodari mengungkapkan program penyediaan hunian tetap telah menunjukkan pencapaian melalui serah terima 120 unit rumah untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penyerahan hunian tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana serta peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.

“Capaian terbaru berupa serah terima 120 unit hunian tetap di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026,” ujar dia. (her/dav)

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) bisa memberikan konstruktif kepada pemerintah. Menurutnya, posisi Persaja bukan untuk menekan pemerintah seperti dahulu.

“Dulu kita bisa menekan pemerintah ya dengan Persaja-nya. Tapi kita sekarang tidak, bukan untuk menekan, tetapi setidak-tidaknya bisa memberikan masukan-masukan yang yang konstruktif, yang bisa masukan-masukan yang lebih bagus lagi pada institusi, pada pemerintah tentunya,” ujar ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

Burhanuddin pun berharap jaksa tak pasif dalam menyikapi dinamika dan tantangan ke depan. “Berikan masukan, berikan masukan yang lebih membangun,” katanya.

Baca Juga: Akui Sempat Jadi Perdebatan, ST Burhanuddin Tegaskan Peran Jaksa Tetap Dominus Litis di KUHAP Baru

Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan, kegiatan ini bukanlah kegiatan rutin belaka. Ia meminta Persaja menjadikan forum munas menjadi momentum merefleksikan diri.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah menegaskan penerapan skema kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengurangi tingkat pengawasan. Sebaliknya, mekanisme baru ini justru memperkuat sistem kontrol berbasis kinerja yang lebih terukur, transparan, dan terdokumentasi secara digital.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan pola kerja kombinasi empat hari Work from Office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari Work From Home (WFH) pada hari Jumat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN yang menekankan capaian kinerja dibandingkan kehadiran fisik. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, sistem kerja fleksibel tetap menuntut disiplin dan akuntabilitas tinggi dari setiap ASN.

“Setiap ASN terikat pada Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Jumat (10/4).

Dalam skema ini, pengawasan tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang terukur melalui sistem digital. Setiap pimpinan instansi memiliki tanggung jawab langsung untuk memantau dan memastikan kinerja bawahannya tetap optimal, termasuk saat pelaksanaan WFH.

Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Kebijakan ini juga menjadi akselerator percepatan penerapan pemerintahan digital. Optimalisasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital memungkinkan setiap aktivitas kerja ASN terdokumentasi secara sistematis, sehingga meningkatkan akuntabilitas sekaligus menutup ruang bagi praktik kerja formalitas.

“Kerangka regulasinya sudah ada melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel di Instansi Pemerintah. Sementara itu, secara sistem dan infrastruktur digitalnya ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” jelas Menteri Rini.

Pemerintah juga memastikan bahwa skema WFH tidak mengganggu pelayanan publik. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi diwajibkan mengatur proporsi pegawai sesuai karakteristik layanan, sehingga layanan esensial tetap berjalan optimal.

Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan bersifat kedaruratan tetap tersedia, termasuk bagi kelompok rentan. Skema kerja fleksibel justru diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan dengan efektif sesuai kriteria, pengawasan, dan dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai,” tuturnya.

Pemerintah menegaskan, WFH bukan berarti pelonggaran disiplin, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN menuju sistem yang lebih modern, adaptif, dan berbasis kinerja. Dengan dukungan pengawasan digital dan evaluasi berkelanjutan, kinerja ASN tetap terjaga sekaligus semakin akuntabel. (her/dav)

JAKARTA – Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) menyoroti munculnya gerakan yang mendorong pemakzulan terhadap pemerintah. Langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menegaskan, demokrasi Indonesia memiliki mekanisme. “Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Haris mengaku heran dengan narasi yang berkembang, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun justru telah menunjukkan berbagai capaian nyata.

Baca juga: Lagi, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Dilaporkan ke Polisi

“Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan,” katanya.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kementerian Pertanian (Kementan) memfasilitasi kesepakatan antara importir dan pengrajin tahu tempe untuk menjaga stabilitas harga kedelai melalui penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp 11.500 per kilogram (kg) di tingkat importir.

Kesepakatan ini memastikan harga kedelai di tingkat pengrajin tetap berada di bawah Rp 12.000 per kg sampai dengan adanya perubahan kebijakan berikutnya, sehingga stabilitas harga pangan berbasis kedelai tetap terjaga di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok dunia.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan bersama asosiasi dan pelaku usaha pada Kamis (9/4), sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga ketersediaan pasokan kedelai sebagai bahan baku industri tahu dan tempe.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Yudi Sastro, menegaskan bahwa isu yang berkembang di masyarakat telah terverifikasi dan tidak benar, serta memastikan komitmen bersama seluruh pihak tetap terjaga.

“Kami sudah verifikasi langsung ke pelaku usaha, dan informasi yang menyebut harga kedelai tembus Rp 20.000 itu tidak benar. Harga tetap di bawah HAP, bahkan di level importir masih sekitar Rp 11.500 (per kg),” tegas Yudi, seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Ia memastikan kondisi pasokan dan harga saat ini masih terkendali. “Persediaan masih cukup, harga juga masih terkendali sesuai dengan acuan pemerintah. Jadi tidak perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Yudi menjelaskan bahwa dinamika global memang memberikan tekanan, terutama pada biaya logistik, transportasi, hingga komponen penunjang lainnya.

“Memang ada dampak dari perubahan geopolitik yang menyebabkan ongkos produksi dan distribusi meningkat. Tapi untuk kondisi saat ini pasokan masih cukup dan harga masih terkendali. Ini yang perlu kami sampaikan agar tidak terjadi kekhawatiran di masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita sudah berkomitmen bersama untuk menjaga implementasi HAP di lapangan tetap berjalan. Ini penting agar stabilitas pangan tetap terjaga,” katanya.

Kementan memastikan akan terus memantau implementasi kesepakatan ini serta mendorong peningkatan produksi kedelai dalam negeri.

“Tahun ini kita punya program pengembangan kedelai sekitar 37.500 hektare. Ini akan terus kita dorong sehingga ke depan ketergantungan terhadap impor bisa kita kurangi,” tegas Yudi.

Berdasarkan data Gakoptindo yang diolah Badan Pangan Nasional per 8 April 2026, harga kedelai di berbagai wilayah masih berada dalam rentang yang wajar dan sesuai dengan HAP.

Di Jakarta, rerata harga kedelai berada di kisaran Rp 10.500–11.000 per kg, Jawa Rp 10.555 per kg, Bali dan NTB Rp 10.550 per kg, Sumatra Rp 11.450 per kg, Sulawesi Rp 11.113 per kg, dan Kalimantan Rp 10.908 per kg. Angka ini masih berada di bawah HAP kedelai impor di tingkat konsumen (pengrajin tahu tempe) yang ditetapkan maksimal Rp 12.000 per kg.

Dari sisi importir, Direktur PT FKS Multi Agro Tbk, Tjung Hen Sen, menyampaikan bahwa harga dan pasokan kedelai masih dalam kondisi terkendali meskipun menghadapi tekanan global.

“Saya rasa di tingkat importir saat ini sudah wajar, mungkin di sekitar Rp 10.100 sampai Rp 10.300 per kg tergantung wilayah. Di tingkat pengrajin mungkin sekarang ini sekitar Rp 10.500 sampai dengan Rp 11.000 per kg,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelaku usaha terus berupaya menjaga stabilitas di tengah tantangan eksternal. Hen Sen menambahkan bahwa semua pihak harus terus bersinergi untuk menjaga stabilitas harga kedelai.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo, menegaskan bahwa harga produk tahu dan tempe di tingkat pengrajin masih stabil.

“Kami jamin tahu tempe tidak naik harganya, tapi mungkin ada penyesuaian dari sisi volume. Dari sisi rasa dan kualitas tetap kami jaga. Hasil pantauan kami harga tahu tempe tetap stabil di kisaran Rp 12.000 sampai Rp 13.000, tidak ada kenaikan yang cukup signifikan,” kata Wibowo

Ia juga memastikan bahwa harga kedelai sebagai bahan baku utama masih berada dalam batas aman. Wibowo menambahkan, pihaknya bersama para importir telah berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan.

“Untuk kedelainya kami beli dari importir itu di harga Rp 10.200 dan itu masih sangat jauh di bawah HAP (harga acuan penjualan), jadi kalau dari harga kami masih stabil,” jelasnya.

Secara terpisah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran importir dalam menjaga stabilitas harga di tengah situasi global yang tidak menentu.

“Terkait kedelai, kami sudah minta teman-teman importir jangan mengambil keuntungan besar. Naik bolehlah naik tetapi jangan sampai itu menekan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” tegas Amran. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan, buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.

Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujarnya.

Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.

Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.

“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” kata Qodari.

Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku “0%” merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. (her/dav)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya telah menunjukkan kinerja yang efektif dan andal selama satu setengah tahun masa kepemimpinan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam taklimatnya kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menegaskan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pemerintahan.

Baca juga: Presiden Prabowo Akan Beri Taklimat ke Seluruh Menteri, Wamen, hingga Eselon 1 di Istana

“Maksud dan tujuan rapat kerja ini, ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan di, bisa dikatakan tahap satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat,” ungkap Prabowo mengawali taklimatnya.

Prabowo mengakui bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, berbagai capaian penting telah berhasil diraih. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mampu bekerja secara efektif meskipun dihadapkan pada situasi global yang tidak menentu.

Prabowo menyoroti kondisi dunia yang tengah dilanda berbagai konflik dan ketegangan geopolitik, yang berdampak pada stabilitas global. Namun demikian, ia menilai Indonesia mampu menjaga arah pembangunan dan stabilitas nasional.

Baca juga: Pejabat Negara Mulai Berdatangan ke Istana Jelang Taklimat Presiden Prabowo