Sekolah Rakyat Boyolali: Pembuka Asa Baru Anak Pedagang Cilok.
Muhammad Fauzan (46), penjual cilok di Boyolali, berjuang menghidupi tiga anaknya. Dengan keterbatasan penglihatan, ia bersyukur anaknya, Fathul Mu’in, kini bersekolah di Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat berasrama gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membantu akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.
Solusi Prabowo: Sekolah Rakyat, Penyelamat Anak Yatim dari Jurang Putus Sekolah dan Tawuran
Sekolah Rakyat, inisiasi Presiden RI Prabowo Subianto, menyelamatkan Julio, anak yatim dari Surakarta. Julio, sebelumnya putus sekolah dan terlibat tawuran, kini kembali belajar. Sekolah berasrama gratis untuk anak miskin ekstrem ini menyediakan pendidikan. Ibu Welas (74 tahun) menyaksikan perubahan positif cucunya, Julio, yang kini lebih tenang.
Bukan Hanya Sekolah: Anak Orangtua Difabel Raih Pendidikan & Kebutuhan Hidup Gratis di Sekolah Rakyat.
Kuat, seorang difabel 50 tahun dari Sukoharjo, menyampaikan anaknya diterima di Sekolah Rakyat (SR) Dasar 2 Surakarta. SR, program pemerintah, menyediakan pendidikan gratis dan fasilitas lengkap bagi keluarga miskin. Ini adalah upaya memutus rantai kemiskinan. Pemerintah menargetkan 500 SR hingga 2029.
Prabowo Minta Hukum Jadi Instrumen Jaga Kekayaan Negara Demi Rakyat Sejahtera
Pemerintah kembali mencatat capaian signifikan dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Melalui penertiban perkebunan dan tambang ilegal oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), negara berhasil mengamankan Rp11,42 triliun sepanjang Januari hingga April 2026. Presiden Prabowo menegaskan capaian tersebut bukanlah hasil kerja yang mudah. Hal itu disampaikannya saat Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara yang diselenggarakan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto meminta hukum dijadikan instrumen dalam menjaga kekayaan negara dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia mengatakan, kekayaan yang diselamatkan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikannya dalam agenda penyerahan denda administratif, hasil penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI, di Jakarta, Jumat (10/4).
“Semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju, hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera, tidak ada pilihan lain bagi kita,” ujarnya.
Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menghentikan segala macam praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat. Ia menyakini, hanya dengan pemerintahan yang bersih hal itu dapat diberantas.
“Mari lah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik. Menipu rakyat, menipu atasan, mem-backing praktik-praktik yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo meminta seluruh pejabat, kabinet, dan kepala daerah untuk bekerja kompak, mengabdi sepenuhnya, serta tidak gentar dalam menjalankan amanah demi kepentingan rakyat.
“Saya mengimbau, ayo kita semua yang diberi kepentingan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik,” ucapnya.
Prabowo turut memberikan apresiasi atas dedikasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyelamatkan keuangan negara. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah selalu berada di pihak rakyat untuk menjaga dan menyelamatkan uang negara.
“Kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat, berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara, terima kasih, selamat berjuang,” pungkasnya.
Pada Jumat (10/4) ini, Kejaksaan Agung menyerahkan pengenaan denda administratif dan pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan sebesar Rp 11,42 triliun yang disaksikan Prabowo. Ini merupakan hasil penindakan periode Januari-April 2026 yang berasal di antaranya dari denda administratif, PNBP penanganan tindak pidana korupsi, setoran pajak, dan PNBP denda lingkungan hidup.
Adapun sepanjang Oktober 2025 sampai April 2026, Satgas PKH berhasil menyetorkan Rp 31,3 triliun kepada negara yang didapatkan dari penegakan administratif terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.
Sementara bila dihitung sejak Februari 2025 lalu, Satgas PKH telah berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp 371 triliun. Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan dari aktivitas perkebunan ilegal seluas 5,89 juta hektare dan pertambangan ilegal seluas 10.257 hektar. (her/dav)
Prabowo Pertahankan Subsidi BBM untuk 80% Rakyat: Jaminan atau Tantangan?
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menjaga BBM bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat tidak mampu, menjamin 80% rakyat kecil mendapatkannya. Di tengah dinamika global, pasokan energi juga dipastikan aman. Indonesia memanfaatkan kekayaan alam domestik seperti batu bara sebagai sumber energi alternatif, serta mencari opsi lain.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengingatkan fungsi kantor partai harus berorientasi pelayanan dan manfaat bagi rakyat. Hal ini disampaikannya saat peletakan batu pertama Kantor DPW PKB di Banda Aceh. Cak Imin optimis lokasi strategis ini akan memperkuat eksistensi dan konsolidasi PKB di Aceh, mendorong peningkatan suara partai.
Bantah Keras Jokowi Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR: Rakyat Tak Bodoh!
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritik pernyataan mantan Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Cucun membantah klaim Jokowi bahwa revisi tersebut murni inisiatif DPR. Ia menegaskan, DPR tidak mungkin merevisi UU KPK tanpa peran pemerintah atau Surat Presiden. Proses legislasi seluruhnya selalu melibatkan Supres.
Jeratan STNK Belum Cukup, Kini Parkir Tahunan Membayangi: Analisis Beban Baru Rakyat.
Pemerintah mewacanakan integrasi biaya parkir tahunan ke pembayaran STNK mulai 2027. Proposal ini menetapkan motor Rp365 ribu dan mobil Rp730 ribu, dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan ketertiban lalu lintas. Namun, integrasi retribusi parkir ke pajak kendaraan ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dan potensi beban baru bagi pemilik kendaraan.
Rp1.294 Triliun dalam 9 Bulan: 1,2 Juta AgenBRILink Buktikan Kekuatan Inklusi Keuangan Rakyat
BRI memperkuat ekonomi kerakyatan melalui inovasi sharing economy. Hingga September 2025, 1,2 juta AgenBRILink mencakup 80% desa Indonesia, memperluas akses keuangan. Mereka memfasilitasi 826 juta transaksi senilai Rp1.294 triliun. Layanan AgenBRILink kini meliputi asuransi mikro, tarik tunai internasional, dan tiket perjalanan, mendukung inklusi keuangan.
Mandat Prabowo untuk APINDO: Industri Harus Berpihak ke Rakyat, Bukan Cuma Profit!
Presiden RI Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Bogor (9/2). Prabowo menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Ia mendorong kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat ekonomi nasional. APINDO berkomitmen mendukung visi Prabowo dalam pengentasan kemiskinan dan industrialisasi.