Tag: Rakyat
-
Kopdes Merah Putih Tak Bebani APBN, Justru Optimalkan Dana Desa untuk Ekonomi Rakyat
Pemerintah memastikan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema anggaran yang digunakan justru mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu dikatakan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal, Rabu (15/4). (Foto Dok.…
-
Fikri: Bagaimana Sekolah Rakyat Mengubah Jalan Hidup Pemulung, Mengembalikan Senyum dan Harapan
Dari memulung ke Sekolah Rakyat. Hal itu dialami Fikri bocah asal Desa Sukaraja, Sumedang, Jawa Barat. Ia sempat tinggal bersama neneknya di Jakarta dan ikut memulung sampah plastik di jalanan demi bertahan hidup. Dari membawa karung berisi barang bekas, kini ia membawa buku dan pensil ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Sumedang, Jawa Barat. (Foto…
-
Koperasi Jateng: Terobosan Pemprov Perkuat Ekonomi Rakyat
Koperasi di Jawa Tengah memperkuat ekonomi rakyat. Terdapat 19.022 koperasi aktif dengan aset Rp60,13 triliun. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beroperasi di 6.271 unit, mendorong UMKM naik kelas. Dekopinwil Jateng fokus pada pemerataan kesejahteraan dan transformasi digital, serta penguatan usaha.
-
Sekolah Rakyat Boyolali: Pembuka Asa Baru Anak Pedagang Cilok.
Muhammad Fauzan (46), penjual cilok di Boyolali, berjuang menghidupi tiga anaknya. Dengan keterbatasan penglihatan, ia bersyukur anaknya, Fathul Mu’in, kini bersekolah di Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat berasrama gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membantu akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.
-
Solusi Prabowo: Sekolah Rakyat, Penyelamat Anak Yatim dari Jurang Putus Sekolah dan Tawuran
Sekolah Rakyat, inisiasi Presiden RI Prabowo Subianto, menyelamatkan Julio, anak yatim dari Surakarta. Julio, sebelumnya putus sekolah dan terlibat tawuran, kini kembali belajar. Sekolah berasrama gratis untuk anak miskin ekstrem ini menyediakan pendidikan. Ibu Welas (74 tahun) menyaksikan perubahan positif cucunya, Julio, yang kini lebih tenang.
-
Bukan Hanya Sekolah: Anak Orangtua Difabel Raih Pendidikan & Kebutuhan Hidup Gratis di Sekolah Rakyat.
Kuat, seorang difabel 50 tahun dari Sukoharjo, menyampaikan anaknya diterima di Sekolah Rakyat (SR) Dasar 2 Surakarta. SR, program pemerintah, menyediakan pendidikan gratis dan fasilitas lengkap bagi keluarga miskin. Ini adalah upaya memutus rantai kemiskinan. Pemerintah menargetkan 500 SR hingga 2029.
-
Prabowo Minta Hukum Jadi Instrumen Jaga Kekayaan Negara Demi Rakyat Sejahtera
Pemerintah kembali mencatat capaian signifikan dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Melalui penertiban perkebunan dan tambang ilegal oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), negara berhasil mengamankan Rp11,42 triliun sepanjang Januari hingga April 2026. Presiden Prabowo menegaskan capaian tersebut bukanlah hasil kerja yang mudah. Hal itu disampaikannya saat Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara yang…
-
Prabowo Pertahankan Subsidi BBM untuk 80% Rakyat: Jaminan atau Tantangan?
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menjaga BBM bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat tidak mampu, menjamin 80% rakyat kecil mendapatkannya. Di tengah dinamika global, pasokan energi juga dipastikan aman. Indonesia memanfaatkan kekayaan alam domestik seperti batu bara sebagai sumber energi alternatif, serta mencari opsi lain.
-
Cak Imin: Pelayanan Rakyat, Prioritas Mutlak Kantor Partai!
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengingatkan fungsi kantor partai harus berorientasi pelayanan dan manfaat bagi rakyat. Hal ini disampaikannya saat peletakan batu pertama Kantor DPW PKB di Banda Aceh. Cak Imin optimis lokasi strategis ini akan memperkuat eksistensi dan konsolidasi PKB di Aceh, mendorong peningkatan suara partai.
-
Bantah Keras Jokowi Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR: Rakyat Tak Bodoh!
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritik pernyataan mantan Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Cucun membantah klaim Jokowi bahwa revisi tersebut murni inisiatif DPR. Ia menegaskan, DPR tidak mungkin merevisi UU KPK tanpa peran pemerintah atau Surat Presiden. Proses legislasi seluruhnya selalu melibatkan Supres.