Tag: Rakyat

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema anggaran yang digunakan justru mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal, menyampaikan bahwa berbagai sumber pendanaan seperti dana desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) memang telah dialokasikan sejak awal melalui mekanisme fiscal recycling atau daur ulang fiskal. Oleh karena itu, implementasinya saat ini tidak menambah beban baru bagi keuangan negara.

“Sudah dianggarkan, jadi itu bukan beban tambahan, tetapi merupakan fiscal recycling,” ujarnya pada Rabu (15/4).

Lebih lanjut, Fithra menjelaskan bahwa distribusi anggaran ke desa tidak bersifat merata dalam jumlah yang sama.

Besaran dana yang diterima setiap desa bergantung pada skala usaha dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Sebenarnya, dengan skala usaha seperti ini, ada yang mendapat Rp500 juta, ada yang Rp1 miliar. Tidak semuanya mendapat Rp3 miliar,” jelasnya.

Fithra juga menekankan bahwa dana desa harus segera disalurkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dana desa itu memang sudah memiliki alokasi per desa. Jadi, harus segera disalurkan,” tegasnya.

Dalam konteks distribusi, Fithra mengatakan pemerintah telah mengusung pendekatan pembangunan dari desa dengan menciptakan ‘engine’ atau mesin penggerak ekonomi daerah melalui sistem yang telah disiapkan sejak awal.

“Engine daerah itu dibangun dan disiapkan sejak awal. Dalam perkembangannya, hal tersebut dapat menciptakan efek skala ekonomi yang memadai,” ungkapnya.

Pemerintah berharap, melalui optimalisasi penggunaan dana desa serta penguatan sistem di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dari akar rumput.

“Pemerintah menyadari bahwa permasalahan kemiskinan struktural memerlukan intervensi yang sistematis. Salah satunya, sesuai dengan Asta Cita, adalah membangun dari desa, membangun dari bawah,” pungkas Fithra. (her/dav)

Sumedang, Idola 92.6 FM-Fikri tersenyum lebar saat tangannya sibuk mewarnai gambar di dalam kelas. Anak berusia 6 tahun itu kini menikmati hari-harinya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Sumedang, Jawa Barat, sesuatu yang dulu terasa jauh dari kehidupannya.

Fikri adalah bocah asal Desa Sukaraja, Sumedang, Jawa Barat. Ia sempat tinggal bersama neneknya di Jakarta dan ikut memulung sampah plastik di jalanan demi bertahan hidup. Dari membawa karung berisi barang bekas, kini ia membawa buku dan pensil ke sekolah.

Di ruang kelas, Fikri menjalani hari-hari seperti anak seusianya. Ia belajar membaca dan berhitung, menggambar, hingga bermain bersama teman-teman. Sesekali, ia mencoba permainan edukatif di papan tulis interaktif (interactive flat panel) atau bermain lego dengan penuh antusias.

“Sekolahnya seru banget. Aku jadi ngerasain punya kakak, punya bapak, punya ibu, banyak teman juga. Semuanya baik-baik,” ujar Fikri polos, seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Tak hanya belajar, Fikri juga merasakan perhatian yang sebelumnya jarang ia dapatkan. Di sekolah, ia memperoleh makanan bergizi setiap hari. “Aku juga bisa makan. Makanannya enak banget. Badanku jadi kuat,” katanya sambil tersenyum.

Kini, perlahan, rasa percaya dirinya tumbuh. “Sekarang aku bisa belajar baca, belajar nulis, dan main lari-larian,” tuturnya.

“Aku Fikri, aku senang sekali di Sekolah Rakyat. Terima kasih Pak Prabowo, aku sayang Bapak,” ujarnya dengan suara lantang dan wajah ceria.

Perjalanan Fikri menuju bangku pendidikan bukanlah cerita mudah. Kehidupan di jalanan membuatnya harus kehilangan masa kecil yang semestinya diisi dengan bermain dan belajar. Kondisi itu kemudian menarik perhatian aparat kepolisian yang membantu memulangkannya ke kampung halaman di Sumedang.

Sejak saat itu, berbagai bentuk pendampingan diberikan. Pemerintah memastikan Fikri mendapatkan akses pendidikan yang layak sekaligus dukungan kebutuhan dasar untuk keluarganya. Tak hanya Fikri, adiknya, Naufal, juga kini didaftarkan ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar keduanya bisa tumbuh dengan hak pendidikan yang terpenuhi sejak dini.

Bantuan lain turut mengalir, mulai dari kebutuhan pokok, pengurusan administrasi kependudukan, hingga jaminan layanan kesehatan melalui BPJS. Bahkan, rumah keluarga Fikri juga mendapatkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui kolaborasi pemerintah daerah, kepolisian, dan PMI. Sang ibu pun memperoleh bantuan modal usaha untuk memperkuat ekonomi keluarga.

Kini, langkah kecil Fikri di ruang kelas menjadi awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih cerah. Dari jalanan yang keras, ia menemukan harapan baru, di bangku sekolah, bersama mimpi-mimpi yang perlahan tumbuh. (her/dav)