Tag: Tahun

JAKARTA – Delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) divonis empat hingga 7,5 tahun penjara. Salah satu terdakwa, Haryanto selaku Dirjen Binapenta 2024-2025 divonis hukuman 7,5 tahun penjara terkait kasus tersebut.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryanto dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Lucy Ermawati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, ia juga dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan badan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp40.722.027.432 subsider 4 tahun kurungan badan.

Baca juga: 8 Terdakwa Kasus Pemerasan RPTKA Dituntut 4 sampai 9,5 Tahun Penjara

Dalam kesempatan ini, hakim juga membacakan vonis terhadap tujuh terdakwa lainnya, yakni Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023; Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019; dan Devi Angraeni selaku Direktur PPTKA 2024-2025.

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mencatat sebanyak 162 kejadian bencana terjadi sejak 1 Januari hingga 12 April 2026. Dari jumlah tersebut, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi wilayah ini.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, di Gedung A Kantor Gubernur Jateng, Rabu (22/4/2026).

Dia menyatakan, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penanggulan bencana secara komprehensif, mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pasta bencana.

“Kami juga melakukan langkah-langkah strategis, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/ kota,” kata dia.

Upaya-upaya yang dilakukan saat terjadi bencana di antaranya penguatan logistik kebencanaan, guna memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan yang cepat dan tepat, saat terjadi kebencanaan. Selain itu juga peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung mengenai penanganan bencana tanah gerak, yang sempat terjadi di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang.

Sebagai informasi, bencana tanah bergerak sendiri terjadi di sejumlah titik dengan dampak signifikan. Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, peristiwa yang terjadi sejak awal Februari 2026 telah merusak ratusan rumah serta infrastruktur warga. Sementara itu di Kota Semarang, bencana serupa terjadi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, pada periode Februari hingga April 2026.

Menurut wagub, bencana tanah bergerak membutuhkan perhatian khusus, karena dampaknya langsung menghilangkan tempat tinggal warga.

Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, merespons dengan memastikan persoalan hunian korban tanah bergerak akan segera dibawa ke pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB, agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegasnya.

Selain penanganan tanah bergerak, pertemuan tersebut juga menyinggung sejumlah upaya mitigasi bencana lain, seperti rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Demak.

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan untuk Jawa Tengah, dengan nilai total mencapai triliunan rupiah. Bantuan tersebut meliputi dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2,76 triliun, sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp21,8 miliar, program Baznas Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rp7,95 miliar.(Humas Jateng)*ul

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman dan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil. Dan hingga akhir 2026, pemerintah juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai melaporkan perkembangan sektor energi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4).

“Kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar,” kata Bahlil, seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Bahlil pun mengatakan pemerintah akan mengupayakan agar harga BBM tetap berapa di bawah pasar. “Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar,” lanjut dia.

Bahlil juga menyampaikan, berdasarkan arahan Prabowo, pemerintah telah menindaklanjuti langkah pengamanan pasokan energi nasional termasuk memastikan ketersediaan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri hingga Desember 2026.

“Untuk crude (minyak mentah) satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau,” ujar Bahlil.

Harga BBM subsidi tak naik

Lebih lanjut, selain pasokan minyak mentah, pemerintah juga memastikan stok BBM dan LPG nasional berada di atas standar minimum.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi domestik khususnya BBM subsidi.

Bahlil juga turut menegaskan bahwa pemerintah telah bersepakat, atas arahan Prabowo, untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.

“Harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” tegasnya.

Terkait penguatan ketahanan energi jangka panjang, Bahlil juga melaporkan perkembangan kerja sama energi Indonesia dengan Rusia. Menurutnya, Rusia siap memasok kebutuhan minyak Indonesia.

“Kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Pihak Rusia juga siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ujarnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menceritakan perjalanan panjang pengabdiannya di dunia pencak silat selama lebih dari tiga dekade. Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-16 Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Masa Bakti 2026–2030 di Jakarta Convention Center, Sabtu (11/4).

Dalam suasana penuh haru dan kebanggaan, Prabowo menyebut momen tersebut sebagai bagian penting dalam perjalanan hidupnya bersama pencak silat. Prabowo menuturkan, keterlibatannya di IPSI telah berlangsung selama 34 tahun, baik sebagai Wakil Ketua Umum maupun Ketua Umum.

“Kalau dihitung hari ini, bisa dikatakan saya sudah mengabdi di pencak silat selama 34 tahun. Kalau tidak salah Sebagai Wakil Ketua Umum 4 periode. Kemudian sebagai Ketua Umum 5 periode,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan keputusan untuk tidak melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum PB IPSI, seiring tanggung jawabnya sebagai Presiden RI.

“Alhamdulillah hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai Ketua Umum PB IPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya, sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketua Umum PB IPSI,” ucapnnya, seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Ia mengakui, dalam beberapa tahun terakhir dirinya tidak lagi aktif secara langsung, namun tetap memberikan dukungan bagi perkembangan pencak silat nasional.

“Saya pun minta maaf berapa saat ini, bisa dikatakan sudah hampir 3 tahun saya tidak terlalu aktif di depan. Tapi saya mendukung selalu dari belakang. Apalagi sekarang presiden, saya kira pembinaan PB IPSI akan lebih dahsyat lagi,” bebernya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa kepemimpinan di IPSI adalah bagian dari estafet perjuangan, sekaligus menyinggung sosok pendahulunya. “Sebenarnya Ketua Umum PB IPSI itu adalah Pak Eddy Nalapraya. Saya hanya penggantinya. Saya tidak tahu pengganti saya siapa. Saudara yang akan putuskan,” ujar Prabowo.

Dalam refleksi pribadinya, Prabowo mengungkapkan bahwa kecintaannya terhadap pencak silat telah tumbuh sejak kecil, dipengaruhi oleh keluarga yang juga memiliki kedekatan dengan dunia pencak silat.

“Saya ingin sedikit nostalgia karena kakek saya salah satu juga Penggemar dan pendiri perguruan pencak silat di Madiun, Setia Hati. Itu tahun sebelum kemerdekaan,” katanya.

“Kemudian orang tua saya juga salah satu pembina Pengurus Besar IPSI cukup lama juga. Sehingga bagi saya, pencak silat adalah suatu panggilan sebagai anak bangsa,” Prabowo melanjutkan.

Meski tak lagi menjabat, Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pencak silat. “Dengan jabatan atau pun tidak, seorang pendekar adalah sampai napas dia terakhir, dia pendekar,” Prabowo menyatakan komitmennya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena belum berhasil membawa pencak silat masuk Olimpiade, namun tetap optimistis hal itu dapat terwujud di masa mendatang.

“Banyak tugas PB IPSI ke depan. Saya minta maaf belum berhasil membawa pencak silat ke Olimpiade. Kita terus berusaha. Saya yakin pengganti saya nanti akan akan berhasil membawa ke Olimpiade. Saya yakin,” ucapnya.

Prabowo mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi mengharumkan nama bangsa melalui pencak silat di kancah internasional. Ia menegaskan, selain mengejar prestasi global, menjaga kemurnian nilai pencak silat tetap menjadi hal utama.

“Kita mendukung norma berbangsa di mata dunia. Perjalanan masih jauh, kita berharap pencak silat akan masuk Olimpiade. Kita yakin akan masuk, tapi kita tidak perlu juga terlalu obsesi. Obsesi kita harus menjaga untuk kemurnian pencak silat itu sendiri. Kalau ilmunya murni, ilmunya kuat,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan adanya pengusaha tambang nakal yang tetap mengeruk kekayaan alam milik negara, meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegangnya telah dicabut sejak delapan tahun lalu.

Prabowo mengaku geram karena pengusaha nakal tersebut tidak menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Kekayaan alam yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, justru dikeruk secara ilegal untuk kekayaan pribadi. Tindakan itu merupakan penghinaan terhadap negara dan para pendiri bangsa.

Demikian disampaikan Prabowo saat Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara yang diselenggarakan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4).

“Sudah ada izin yang dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia, delapan tahun si pengusaha itu ndableg (masa bodoh) terus. Dia laksanakan tambang tanpa izin, dia mentertawakan Republik Indonesia, dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI,” kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menindak tegas pengusaha nakal tersebut. “Saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Pidanakan! Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar,” ucap Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan dilakukan tanpa pandang bulu. Akibatnya, banyak pengusaha-pengusaha nakal yang melakukan perlawanan.

Bahkan, Prabowo menuturkan, para pengusaha nakal ini menggunakan kekayaannya untuk membiayai gerakan-gerakan yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Namun pemerintah tidak takut. Prabowo pun meminta jajarannya untuk tidak mundur sedikit pun demi kepentingan rakyat.

“Semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan. Semakin kita akan diserang, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Tidak gentar kita, rakyat bersama kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah bekerja keras menyelamatkan aset-aset negara bernilai triliunan rupiah.

“Kita tidak akan berhenti. Kita tidak akan gentar. Kita maju terus membela bangsa dan negara. Terima kasih, selamat berjuang. Saya hormat dengan pekerjaan kalian. Kita siap mati di atas jalan yang benar. Membela rakyat adalah pekerjaan yang sangat mulia,” tutupnya.

Pada Jumat (10/4) ini, Kejaksaan Agung menyerahkan pengenaan denda administratif dan pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan sebesar Rp 11,42 triliun yang disaksikan Prabowo. Ini merupakan hasil penindakan periode Januari-April 2026 yang berasal di antaranya dari denda administratif, PNBP penanganan tindak pidana korupsi, setoran pajak, dan PNBP denda lingkungan hidup.

Adapun sepanjang Oktober 2025 sampai April 2026, Satgas PKH berhasil menyetorkan Rp 31,3 triliun kepada negara yang didapatkan dari penegakan administratif terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.

Sementara bila dihitung sejak Februari 2025 lalu, Satgas PKH telah berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp 371 triliun. Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan dari aktivitas perkebunan ilegal seluas 5,89 juta hektare dan pertambangan ilegal seluas 10.257 hektar. (her/dav)