Tag: Tahun

JAKARTA – Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014 Hari Karyuliarto (HK) menyatakan keberatan atas vonis 4,5 tahun penjara yang diterimanya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG. Dia menilai, putusan tersebut tidak adil.

“Ini putusan yang jahat dan sungguh tidak adil buat saya,” kata Hari usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurut Hari, majelis hakim banyak mengabaikan fakta-fakta yang mencuat selama proses persidangan. “Fakta tersebut misalnya, penjualan kembali dilakukan pada masa Covid, berkurangnya surat berharga pada masa Covid, hampir semuanya rugi, ya kan. Kemudian fakta keuntungan tidak dipertimbangkan,” ujarnya.

Baca juga: 3 Terdakwa Kasus Minyak Mentah Dituntut 8 hingga 14 Tahun Penjara

“Jadi ini putusan yang sangat jahat, tidak adil, dan ini saya kira sudah settingan dari awalnya memang sudah begitu. Karena pertimbangan-pertimbangan dari para advokat, pledoi saya, tidak dibacakan sama sekali,” sambungnya.

Akan hal itu, Hari mengaku saat ini tidak terpikirkan untuk mengajukan banding atas vonis yang ia terima. “Saya saat ini tidak berpikir untuk upaya banding, karena sudah tidak ada gunanya kalau peradilannya sesat seperti ini. Dalam 7 hari ini saya berpikir untuk berdoa saja. Semoga peradilan di Indonesia akan ada perbaikan,” ucapnya.

Lihat video: Hari Karyuliarto Mengeklaim Tak Bersalah, Kasus LNG Disebut Murni Perkara Bisnis

Diberitakan sebelumnya, dua terdakwa kasus kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) pada 2013-2020 divonis 4,5 dan 3,5 tahun penjara.

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bersalah dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan LNG. Mereka dihukum dengan pidana penjara selama 4,5 dan 3,5 tahun.

Merespons hal tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengapresiasi putusan yang dijatuhkan majelis hakim. “KPK menyampaikan apresiasi pada majelis hakim yang telah memutus bersalah terhadap terdakwa saudara HK dan saudara YA,” kata Budi Prasetyo, Senin (4/5/2026).

Budi menjelaskan, dengan putusan tersebut dua terdakwa yang dimaksud terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan gas cair.

Baca juga: Dua Terdakwa Kasus LNG Divonis 4,5 dan 3,5 Tahun Penjara

“Di antaranya terkait dengan ketidakhati-hatian dalam proses pengadaan dengan tidak melihat harga pembanding untuk para penyuplai lainnya, sehingga terdakwa HK dan YA ini juga tidak melakukan atau melakukan pencarian harga yang lebih murah dalam pengadaan LNG,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dua terdakwa kasus kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020 divonis 4,5 dan 3,5 tahun penjara.

Lihat video: Hari Karyuliarto Mengeklaim Tak Bersalah, Kasus LNG Disebut Murni Perkara Bisnis

Hakim meyakini, keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua

JAKARTA – Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020 divonis 4,5 tahun penjara dan 3,5 tahun penjara. Dua terdakwa itu yakni Hari Karyuliarto (HK) selaku Direktur Gas PT Pertamina 2012-2014 dan Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina periode 2015-2018.

Hakim meyakini keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua

Baca juga: 2 Terdakwa Kasus Korupsi LNG Dituntut 6,5 dan 5,5 Tahun Penjara

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta terdakwa II Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Suwandi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/5/2026).

Selain itu, 2 terdakwa juga dikenai denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan. Diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa Hari Karyuliarto dituntut 6,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Sementara, Yenni dituntut 5,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sekadar informasi, JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar USD113 juta kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020.

Jaksa menjelaskan Hari tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc.

Banyumas, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan, model pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Berbasis Lingkungan dan Edukasi Banyumas, Jawa Tengah, layak dijadikan prioritas nasional karena dinilai efektif, sederhana, dan berbasis produk lokal.

Presiden menegaskan, pengelolaan sampah kini menjadi salah satu prioritas nasional. Ia menargetkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan persoalan sampah di seluruh Indonesia harus mulai terkendali.

“Semua kita kembangkan, sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua tiga tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia ya,” tegas Prabowo di TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu) BLE (Berbasis Lingkungan & Edukasi) Banyumas Pusat Pengolahan Sampah, Selasa (28/4).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden meninjau langsung fasilitas TPST BLE Banyumas. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas atas terobosan pengelolaan sampah yang dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten.

“Saya sangat terkesan dan saya terima kasih, Pak Bupati dan Kepala Dinas ya, ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal, dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten,” jelas Presiden.

Menurut Prabowo, sistem tersebut terbukti efektif dan berpotensi menjadi model bagi berbagai daerah di Indonesia, bahkan menarik perhatian dari negara lain.

“Jadi ini saya kira sangat efektif ya menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” lanjutnya.

Presiden juga menyatakan akan memberikan dukungan langsung dari pemerintah pusat untuk memperkuat dan memperluas sistem pengolahan sampah tersebut. Ia turut menyambut target Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai zero sampah pada tahun 2028. (her/dav)