Tag: Tak

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Kejagung telah menetapkan tersangka tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan satu orang dari pihak swasta. Lokasi yang digeledah di Jakarta hingga Bandung.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penyidik saat ini berfokus mencari dokumen dan barang bukti elektronik untuk melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut.

Baca juga: Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan

“Lokasi penggeledahan beberapa saat lalu memang masih berlangsung. Beberapa tempat itu ada yang di Jakarta, ada di Bandung, terus ada di beberapa tempat lain,” ujar Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan dikutip, Sabtu (13/6/2026).

Penyidik masih mendalami barang bukti yang ditemukan dari lokasi penggeledahan. Sejauh ini, tim penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perbuatan para tersangka.

LOMBOK BARAT – Transformasi kesehatan nasional yang tengah berlangsung harus tetap menempatkan mutu pelayanan dan aspek kemanusiaan sebagai fondasi utama. Digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan modernisasi sistem kesehatan dinilai penting, namun tidak boleh menjauhkan pelayanan kesehatan dari kebutuhan dan pengalaman masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) IV yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-6 Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/6/2026). PIFKI) IV mengangkat tema “Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal”. Baca juga: JKN di Ujung Tanduk: Risiko Gagal Bayar yang Tidak Boleh Dibiarkan

Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, pimpinan fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia. Momentum PIFKI IV menjadi penanda enam tahun perjalanan LAFKI dalam mendorong penguatan budaya mutu dan keselamatan pasien di berbagai fasilitas kesehatan Indonesia.

Ketua Panitia PIFKI IV dan HUT Ke-6 LAFKI, DR. Cashtry Meher mengatakan, tantangan terbesar transformasi kesehatan saat ini memastikan manfaat perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. “Transformasi yang tidak dirasakan pasien hanya akan menjadi perubahan di atas kertas,” katanya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan transformasi kesehatan pada akhirnya ditentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bukan semata banyaknya kebijakan atau teknologi yang diterapkan.

Cashtry juga mengingatkan di tengah perkembangan AI dan digitalisasi layanan kesehatan, aspek empati tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan. AI bisa membantu mengambil keputusan lebih cepat, tetapi sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan empati.

Pasien datang bukan hanya membawa data, tetapi juga membawa kecemasan, harapan, dan kepercayaan. ”Masyarakat tidak menuntut pelayanan yang sempurna, tetapi ingin merasa aman, didengar, dan yakin bahwa mereka berada di tangan yang tepat,” ujarnya.

JAKARTA – Sejumlah akademisi mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026). Hal ini dinilai sebagai langkah realistis di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga tersebut pada dasarnya mengikuti karakter Pertamax sebagai BBM nonsubsidi yang memang ditentukan oleh mekanisme pasar dan sudah lebih dahulu dilakukan negara lain.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Komisi XII Ingatkan Dampaknya terhadap Daya Beli

“Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar sesuai dengan harga keekonomian,” ujar Fahmy, Sabtu (13/6/2026).

Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian harga akhirnya sulit dihindari.

Foto: Popbela

Teknologi.id – Peralihan ke arah digitalisasi mendorong kita untuk lebih memperhatikan perlindungan data pribadi, yang menjadi aspek penting dan tidak bisa diabaikan oleh para pengguna layanan telekomunikasi. Ada banyak situasi yang membuat seseorang perlu mengetahui cara menonaktifkan nomor ponsel, mulai dari keinginan berpindah operator, kerusakan kartu SIM, hingga kondisi darurat seperti kehilangan perangkat atau menjadi korban pencurian. Membiarkan nomor yang sudah tidak digunakan tetap aktif terutama jika terhubung dengan akun perbankan atau media sosial dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan identitas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)telah menetapkan kebijakan registrasi kartu prabayar menggunakan NIK dan KK sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan identitas pengguna. Setiap identitas hanya diperbolehkan memiliki jumlah nomor tertentu, sehingga proses unreg menjadi langkah penting agar data kependudukan tetap dapat dikelola dengan baik dan tidak menghambat pendaftaran nomor baru.

Baca Juga: Aturan Baru Daftar Nomor Baru Gunakan Verifikasi Wajah

• Melalui Website Kunjungi registrasi.tri.co.id, pilih menu Unreg, masukkan nomor dan NIK, lalu verifikasi melalui OTP.
• Melalui SMS Ketik: UNREG#NIK Kirim ke 4444.

5. Smartfren

• Melalui SMS Ketik: UNREG#NomorNIK Kirim ke 4444.
• Melalui Website Akses mysf.id/unreg, kemudian ikuti instruksi yang tersedia.

Cara Menonaktifkan Nomor HP yang Hilang atau Dicuri

Jika ponsel hilang, Anda tidak dapat melakukan unreg melalui SMS atau kode dial. Dalam kondisi seperti ini, tindakan cepat sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan nomor.

Langkah yang harus dilakukan:

1. Hubungi Call Center Operator

Segera hubungi layanan pelanggan dari nomor lain untuk meminta pemblokiran nomor.

• Telkomsel: 188
  
• Indosat: 185
  
• XL/AXIS: 817 / 838
  
• Tri: 123
  
• Smartfren: 888

2. Datangi Gerai Resmi Operator

Bawa e-KTP dan KK untuk proses verifikasi identitas. Petugas akan membantu memblokir nomor dan memberikan solusi lanjutan.

3. Lakukan Penggantian Kartu (SIM Swap)

Jika Anda ingin tetap menggunakan nomor yang sama, Anda dapat meminta kartu SIM baru. Kartu lama otomatis dinonaktifkan sepenuhnya.

Baca Juga: Kamu Harus Tau, Penipuan Sekarang Gunakan AI sebagai Medianya!

Baca Berita dan Artikel lainnya diGoogle News

(dim/sa)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Sentimen positif terhadap perekonomian Indonesia kembali terlihat di pasar keuangan. Pada pembukaan perdagangan Jumat (12/6), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sama-sama menguat, mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

IHSG dibuka di zona hijau dengan kenaikan 81,33 poin atau 1,38 persen ke level 5.967 pada pukul 09.50 WIB.

Penguatan tersebut menjadi sinyal bahwa pelaku pasar merespons positif berbagai perkembangan ekonomi dan kebijakan yang ditempuh pemerintah serta otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Di saat yang sama, rupiah juga menunjukkan kinerja yang lebih baik. Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda berada di level Rp17.937 per dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan Jumat pagi.

Posisi tersebut menguat 51 poin atau sekitar 0,29 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp17.988 per dolar AS.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan penguatan rupiah tidak terlepas dari respons positif investor terhadap bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia.

“Pasca kenaikan BI-Rate menjadi 5,50 persen, serta penguatan imbal hasil SRBI dan SBN, investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan tersebut,” ujar Ramdan, Jumat (12/6).

Menurutnya, respons tersebut tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) setelah lelang SRBI pada 10 Juni 2026.

Selain itu, investor asing juga mulai kembali masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), terutama pada tenor pendek dan menengah.

“Hal ini tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI pasca lelang SRBI pada 10 Juni 2026. Aliran masuk modal asing juga mulai kembali terjadi di pasar SBN, terutama pada tenor pendek dan menengah,” katanya.

Ramdan menambahkan, sejalan dengan perkembangan tersebut, nilai tukar rupiah terus menguat dan kembali berada di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Kondisi ini menunjukkan meningkatnya keyakinan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika pasar keuangan global.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik serta menjaga daya tarik instrumen keuangan nasional untuk mendukung aliran masuk modal asing.

“Berbagai langkah stabilisasi nilai tukar, baik melalui intervensi di pasar offshore maupun domestik, juga akan terus dilakukan secara konsisten dan terukur,” tegas Ramdan.

Penguatan yang terjadi secara bersamaan pada pasar saham dan nilai tukar rupiah menjadi indikasi bahwa kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Di tengah ketidakpastian global, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah melalui Danantara tengah melakukan penataan BUMN. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efisien.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memastikan saat ini pihaknya tengah melakukan perampingan BUMN dari 1.077 entitas menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

Dia juga menjamin, efisiensi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seluruh karyawan disebut akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.

Menurut Dony, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi besar-besaran di tubuh BUMN tidak merugikan para pekerja.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegas Dony dalam Podcast Bukan Kaleng-Kaleng, ditulis Kamis (10/6).

Ia menjelaskan proses streamlining atau perampingan BUMN ditargetkan rampung pada 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi banyaknya perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian.

Dony menyebutkan, dari total 1.077 perusahaan yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat merugi. Akumulasi kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp20 triliun.

Danantara pun melakukan perhitungan terkait opsi tanpa PHK. Hasilnya, penghematan yang diperoleh dari konsolidasi jauh lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung.

“Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp2–3 triliun,” jelasnya.

Dengan potensi efisiensi yang mencapai puluhan triliun rupiah, Danantara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibandingkan melakukan PHK. Sebab, penghematan yang diperoleh jauh lebih besar daripada biaya untuk mempertahankan karyawan.

“Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” kata Dony.

Ia menegaskan seluruh pegawai akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Menurutnya, para pekerja tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari restrukturisasi korporasi.

“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita tidak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka,” ungkapnya.

Efisiensi BUMN Hemat Rp50 Triliun

Dony mengungkapkan perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun. Pasalnya, Danantara menemukan praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan cucu yang selama ini menimbulkan inefisiensi besar.

“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” kata Dony.

Salah satu contoh yang disebutnya adalah penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS). Menurut Dony, merger tersebut dilakukan karena ketiga perusahaan berada dalam rantai bisnis yang saling terkait.

Hasilnya, Danantara berhasil memangkas berbagai biaya transaksi internal dan potensi kerugian akuntansi yang selama ini membebani perusahaan.

“Contoh pertama, kita merger sekarang, kita sudah menghemat kurang lebih sekitar USD600–700 juta dari hasil merger ini,” ujarnya.

Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group. Dalam sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik, pekerjaan harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi, sehingga menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu.

Menurut Dony, apabila seluruh proses streamlining selesai dilakukan dan jumlah perusahaan berhasil dipangkas menjadi sekitar 254 entitas, maka Danantara akan memperoleh penghematan langsung sekitar Rp50 triliun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi.

“Jadi kita punya Rp50 triliun kalau proses ini selesai kita laksanakan. Kita punya immediate saving tanpa kita harus melakukan improvement terhadap kualitas pengelolaan dan profitability daripada hasil penggabungan. Di depan mata kita ada Rp50 triliun,” pungkasnya. (her/dav)

JAKARTA – Anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri dan masih berkaitan dengan fungsi kepolisian tidak perlu mengundurkan diri. Apalagi penugasannya dilakukan atas permintaan kementerian atau lembaga terkait serta berdasarkan penugasan Presiden.

Pemerhati hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan mengatakan, ketentuan tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan DPR. Pengaturan tersebut dinilai memberikan kepastian hukum terhadap penempatan anggota Polri pada sejumlah lembaga negara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang kepolisian, penegakan hukum, maupun keamanan nasional.

“Kita memahami bahwa penugasan tersebut bukanlah karena keinginan pribadi anggota Polri, tetapi karena keahlian dan kompetensinya dibutuhkan oleh kementerian atau lembaga tertentu serta dilakukan atas penugasan Presiden. Karena itu, tidak perlu harus mundur sebagai anggota Polri,” ujar Dosen Pascasarjana ini, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Kapolri: ASN Sipil Duduki Jabatan di Polri Akan Diatur lewat PP atau Perpres

Dosen Program Doktoral Fakultas Hukum tersebut menjelaskan selama ini banyak anggota Polri yang ditugaskan pada lembaga-lembaga strategis negara untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keamanan. Kehadiran mereka dinilai penting karena memiliki kompetensi khusus yang tidak selalu dimiliki oleh aparatur lainnya.

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anak-anak dari keluarga kaya dipastikan tidak akan lagi menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik pun menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana refocusing anggaran program MBG agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Iya, iya penerima manfaat. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi,” ujar Nanik kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Nanik, rencana tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto. “Seneng, seneng banget,” kata Nanik saat ditanya tanggapan Prabowo.

Baca juga: Nanik S Deyang Merapat ke Istana, Mau Lapor Efisiensi Anggaran MBG

Ia mengatakan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut akan dilakukan dalam pertemuan lanjutan dengan Presiden pada Jumat (12/6/2026) sore. “Ini kan belum. Besok dibahasnya. Katanya besok sore. Besok sore,” ujarnya.

Lihat juga: TUNTUT AUDIT PROGRAM, KANTOR MBG DIDEMO