Kejagung: Proyek Motor Listrik BGN Rp1 Triliun Jatuh ke Vendor yang Tak Penuhi Syarat
loading…
Kejagung mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di Program MBG. Foto/SindoNews
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun yang dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi syarat.
“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, Kamis (4/6/2026).
Dadan bersama dua mantan wakilnya itu diduga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara.
Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan adanya rincian mark up pada sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG secara langsung.
Semarang Menuju Pusat Investasi Hijau: Proyek Rp3 Triliun Walikota Agustina Kebanjiran Peminat
loading…
Proyek Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) Semarang Raya di TPA Jatibarang
SEMARANG – Komitmen Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi semakin mendapatkan pengakuan. Salah satu buktinya adalah tingginya minat investor global terhadap proyek Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) Semarang Raya di TPA Jatibarang yang nilai investasinya mencapai Rp3 triliun.
Sebanyak 85 investor dari berbagai negara tercatat menunjukkan ketertarikan terhadap proyek strategis tersebut. Bahkan, pada Kamis (4/6), sebanyak enam perusahaan melakukan kunjungan langsung ke lokasi PSEL Semarang Raya untuk meninjau lokasi proyek. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring rencana kunjungan investor lainnya pada 8 Juni 2026 mendatang.
Tingginya minat investor tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap kesiapan Kota Semarang dalam mengembangkan proyek pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang mendukung transisi menuju energi bersih.
Agustina menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata. Menurutnya, diperlukan lompatan inovasi agar sampah tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari transformasi sebuah kota. Kota Semarang ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan energi bagi masyarakat,” tegas Agustina Rabu (3/6).
Pulang dari Prancis, Prabowo Bawa Capaian Kerja Sama Bernilai Rp 61,25 Triliun
Presiden RI Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Pesawat yang membawa Prabowo mendarat di Lanasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (30/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Pesawat yang membawa Prabowo mendarat di Lanasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (30/5) pukul 09.50 WIB.
Prabowo disambut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.
Kunjungan Prabowo ke Prancis menghasilkan sejumlah capaian penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Dalam rangkaian agenda kenegaraan tersebut, kedua negara memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi, investasi, perdagangan, dan pertahanan.
Salah satu capaian utama kunjungan tersebut adalah peluncuran France–Indonesia High Level Business Council yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha kedua negara. Forum tersebut turut menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial baru yang diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.
Momentum peluncuran dewan bisnis tersebut menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai USD 3,5 miliar atau Rp 61,25 triliun (asumsi kurs Rp 17.500/USD) yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.
Selain agenda kenegaraan, Prabowo juga menyempatkan diri bertemu dan bersilaturahmi dengan diaspora Indonesia di Paris, termasuk melaksanakan Salat Iduladha bersama masyarakat Indonesia.
Kehadiran Presiden di tengah diaspora menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sekaligus memperkuat hubungan antarmasyarakat kedua negara.
Kepulangan Presiden Prabowo menandai berakhirnya rangkaian kunjungan kenegaraan di Prancis. Kunjungan ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia dalam memperluas kemitraan strategis dengan berbagai negara sahabat guna mendukung pembangunan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Perkuat Kemitraan Ekonomi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut baik pembentukan France–Indonesia High Level Business Council.
Rosan menilai forum tersebut menjadi tonggak penting dalam mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis, sekaligus memperluas peluang investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan.
Peresmian dewan bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta Presiden Prancis Emmanuel Macron.
“Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Rosan melalui keterangan tertulis yang dirilis oleh Biro Pers Media dan Informasi.
Forum tersebut mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar mencapai USD 1,3 triliun. Dewan bisnis ini dipimpin bersama oleh Chair France–Indonesia Business Council MEDEF International yang juga CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
Menurut Rosan, peluncuran dewan bisnis ini juga menghasilkan empat kesepakatan komersial baru dengan nilai total USD 3,5 miliar. Kesepakatan tersebut mencakup sektor ketahanan energi, perdagangan, hingga kerja sama pertahanan.
“Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” kata Rosan.
Ke depan, Dewan Bisnis Indonesia–Prancis menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035. Dengan dukungan pemerintah kedua negara, Kadin Indonesia bersama Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) International berkomitmen memperkuat kolaborasi ekonomi dan membuka peluang kemitraan baru di berbagai sektor strategis. (her/dav)
Prabowo Bongkar Rp 15.400 Triliun Lenyap: Kecurangan Ekspor 34 Tahun Gerogoti Kekayaan Negara
Presiden Prabowo Subianto mengungkap kerugian negara Rp 15.400 triliun (USD 908 miliar) akibat manipulasi perdagangan dan ekspor sejak 1991. Praktik under-invoicing dan transfer pricing ini didukung data PBB. Prabowo menyoroti perlunya perbaikan Bea Cukai serta tata kelola di sektor komoditas strategis untuk menjaga kekayaan ekonomi Indonesia.
Uang Rp10 Triliun Kembali ke Negara, Prabowo: Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dana sebesar Rp10,2 triliun yang berhasil diselamatkan negara dapat langsung dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, termasuk renovasi ribuan puskesmas di seluruh Indonesia yang selama puluhan tahun belum pernah diperbaiki. Hal itu dikatakan Prabowo di Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dana sebesar Rp10,2 triliun yang berhasil diselamatkan negara dapat langsung dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, termasuk renovasi ribuan puskesmas di seluruh Indonesia yang selama puluhan tahun belum pernah diperbaiki.
Prabowo menyatakan bahwa dana Rp10,2 triliun yang baru berhasil dikembalikan kepada negara tersebut dapat digunakan untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas.
“Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/5).
Prabowo menegaskan bahwa penyelamatan kekayaan negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, rakyat kini ingin melihat bukti konkret dari kerja pemerintah.
“Rakyat kita harus lihat, ini lho uang hari ini Rp10 triliun,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan laporan yang diterimanya dari Menteri Kesehatan mengenai kondisi ribuan puskesmas di Indonesia yang belum pernah direnovasi selama puluhan tahun.
“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menkes. Pak, kita punya 10.000 puskesmas sejak zaman Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa kebutuhan renovasi satu puskesmas diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan untuk memperbaiki seluruh puskesmas mencapai sekitar Rp20 triliun.
“Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Prabowo pada hari ini menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung RI.
Negara menerima penyerahan dana administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 serta lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare. (her/dav)
Kasus Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 Triliun, Hakim: Ada Mark Up Rp4 Juta per Unit
loading…
Majelis hakim menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook dan CDM mencapai Rp5,2 triliun. Itu disampaikan hakim dalam sidang pembacaan putusan terdakwa Ibam, Selasa (12/5/2026). Foto: Dok Sindonews
JAKARTA – Majelis hakim menaksir kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) mencapai Rp5,2 triliun. Hal itu disampaikan majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam selaku mantan konsultan di Kemendikbudristek, Selasa (12/5/2026).
“Yang secara langsung membuktikan keterlibatan operasional terdakwa dalam aktivasi Chrome Device Management yakni instrumen utama yang menyebabkan kerugian negara USD44.054.426 setara dengan Rp621.387.678.730,” ujar Hakim Anggota Sunoto.
Terdapat penggelembungan harga atau mark up laptop dari harga pasar mencapai tiga kali lipat. “Dan secara matematis sederhana menunjukan adanya mark up sebesar Rp4 juta per unit atau tiga kali lipat dari harga pasar,” katanya.
Sehingga, jumlah kerugian negara melebihi dari yang sudah dihitung BPKP. “Apabila dikalikan dengan jumlah pengadaan sebanyak 1.159.327 unit Chromebook setara dengan kerugian Rp4 triliunan lebih yang justru jauh lebih besar dari perhitungan BPKP sebesar Rp1.567.888.602.716,74,” ucapnya.
Jika dijumlah, maka Rp4 juta (harga mark up) dikali 1.159.327 (jumlah pengadaan), hasilnya Rp4.637.308.000.000 (Rp4,6 triliun). Dengan demikian, taksiran kerugian negara terkait kasus tersebut mencapai Rp5,2 triliun.
Sebelumnya, Ibam divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Majelis hakim meyakini Ibam terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan laptop Chromebook dan CDM.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam, karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/5/2026). Ibam juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari penjara.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Aceh menandatangani kerja sama senilai Rp1,06 triliun. Perjanjian di Banda Aceh pada 23 April 2026 ini mencakup berbagai sektor, seperti OPD, BUMD, dan asosiasi. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pembangunan ekonomi daerah dan menciptakan potensi baru bagi pertumbuhan kedua provinsi.
Rp 498 Triliun Investasi: Bukti Konkret Hilirisasi Mengukuhkan Kebangkitan Industri Nasional
Realisasi investasi triwulan I-2026 mencapai Rp 498,8 triliun, tumbuh 7,2%. Sektor hilirisasi menyumbang Rp 147,5 triliun, naik 8,2%. Ini menandai hasil nyata kebijakan hilirisasi pemerintah untuk nilai tambah ekonomi. Investasi luar Jawa mendominasi, menyerap 706.569 tenaga kerja. Kepercayaan investor global meningkat terhadap arah ekonomi Indonesia.
Mantan Ketua MK: Denda Rp11,4 Triliun Bermanfaat bagi Rakyat dan Negara
loading…
Satgas PKH melaksanakan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kejaksaan Agung, Jumat, 10 April 2026. Foto: Dok Kejagung
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva merespons penyerahan denda administratif pelaku pelanggaran kawasan hutan senilai Rp11,4 triliun. Penyerahan dilakukan di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan disaksikan Presiden Prabowo Subianto.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang pelaksanaan teknisnya dikomandoi Kejagung banyak mengenakan sanksi denda administratif terhadap pelaku pelanggaran izin kawasan hutan. Jika tidak mau membayar denda administratif, mereka dikejar dengan tindak pidana.
Hamdan Zoelva melihat langkah Satgas PKH yang pelaksanaan teknisnya dikomandoi Kejagung dalam mengedepankan denda administratif triliunan rupiah akan lebih membawa kemanfaatan lebih besar bagi negara maupun masyarakat.
Pemerintah Alokasikan Rp 4,06 Triliun Tiap Bulan untuk BPJS PBI, Jangkau 96,8 Juta Jiwa
Pemerintah menegaskan kuota PBI BPJS Kesehatan 96,8 juta jiwa secara nasional. Anggaran APBN Rp4,06 triliun per bulan atau Rp48,7 triliun per tahun disiapkan untuk tingkat pusat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan peserta PBI warga desil 1-5 DTSEN. Sebanyak 11 juta peserta dinonaktifkan, namun 2,15 juta telah direaktivasi.