Kemenhaj Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,8 Triliun untuk Tahun 2027
loading…
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf. Foto/Dok SindoNews
JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengaku kementeriannya masih menghadapi tantangan fiskal yang serius untuk tahun 2027. Saat ini, pagu indikatif yang diterima untuk tahun anggaran tersebut baru mencapai Rp1,9 triliun.
Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menyebut jumlah Rp1.945.764.141.000 ini belum cukup untuk mendukung aktivitas inti (core business) terkait pelayanan jemaah.
Anggaran sebesar Rp1,9 triliun tersebut saat ini hanya dialokasikan untuk belanja pegawai, biaya operasional dasar perkantoran, serta pembangunan infrastruktur melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Di situ belum ada besaran anggaran untuk teknis penyelenggara ibadah haji dan umrah yang ditempatkan pada unit teknis Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal,” kata Menhaj saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama sejumlah mitra termasuk Kemenhaj di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Foto/Felldy Utama
Menurut Gus Irfan, ruang fiskal yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung aktivitas inti atau core business penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari (kiri) memberikan keterangan soal program MBG. Foto/Binti Mufarida
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dihentikan sementara selama masa libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim negara menghemat anggaran lebih Rp3 triliun dari penghentian sementara itu.
Diketahui, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan pada 17 Juni 2026.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara distribusi MBG dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program.
“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
loading…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan tambahan Rp6,27 triliun ke dalam Pagu Anggaran Tahun 2027. Foto/Achmad Al Fiqri
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mengajukan tambahan Rp6,27 trilun ke dalam Pagu Anggaran Tahun 2027. Dengan demikian, total usulan Pagu Anggaran 2027 Kemendagri mencapai Rp10,93 triliun dari pagu indikator 2027 sebesar Rp4,65 triliun.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026). Tito mengaku pihaknya masih butuh tambahan anggaran untuk menjalankan sejumlah program.
“Dari kebutuhan program kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Kemendagri, memerlukan dukungan tambahan sebanyak Rp6,27 triliun, sehingga kami mohon izin dengan segala hormat mengusulkan pagu anggaran Kemendagri 2027 total adalah Rp10,93 triliun,” ucap Tito dalam rapat.
Tito menjelaskan, usulan tambahan anggaran ini sudah mencakup Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Usulan tambahan anggaran ini lebih tinggi dibanding Pagu Anggaran Awal (PAA) 2026 sebesar Rp7,8 triliun.
Menurut Tito, usulan tambahan ini untuk melaksanakan kegiatan pemberian award kepada daerah yang berprestasi, dibagi dalam enam region dengan alokasi anggaran sebanyak Rp1 triliun. Anggaran dalam kegiatan ini sempat berkurang lantaran mengalami realomasi anggaran Kemenkeu pada tahun ini.
“Oleh karena itu, di tahun depan untuk memperkuat sistem reward and punishment, iklim kompetitif antardaerah, kami tetap mengusulkan tahun depan diberikan anggaran sebanyak Rp1 triliun dalam rangka untuk insentif fiskal daerah,” ucap Tito.
Mahasiswa Soroti Pemborosan APBN, Qodari: Prabowo Berhasil Hemat Rp300 Triliun
loading…
Kabakom RI, Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto berhasil menghemat Rp300 triliun. Foto/SindoNews
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto selama ini juga telah fokus menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sekaligus menjawab salah satu tuntutan dari demo mahasiswa yang terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari, Sabtu (13/6/2026).
Qodari menjelaskan, Prabowo sejak awal pemerintahan melakukan penghemat terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut, menurutnya, berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun.
Menurut Qodari, Prabowo selama ini merupakan sosok paling depan untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.
Kontribusi BUMN ke Negara Bisa Capai Rp600–700 Triliun per Tahun
Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap negara yang mencapai Rp600–700 triliun setiap tahun. Hal itu dikatakan Dony saat menjadi pembicara dalam podcast Bukan Kaleng Kaleng, dikutip pada Kamis (11/6). (Foto Dok. Istimewa; Podcast Bukan Kaleng Kaleng)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap negara yang mencapai Rp600–700 triliun setiap tahun.
Menurut Dony, anggapan bahwa BUMN secara keseluruhan merugi merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebutkan bahwa secara konsolidasi, BUMN justru membukukan laba yang sangat besar.
“BUMN itu untung. Tahun 2025 itu (untung) Rp335 triliun. Jadi itu bohong kalau bilang BUMN itu secara konsolidasi rugi. Itu bohong. Yang rugi itu hanya Rp20 triliun,” ujar Dony saat menjadi pembicara dalam podcast Bukan Kaleng Kaleng, dikutip pada Kamis (11/6).
Dony menyampaikan, laba tersebut bahkan berpotensi meningkat apabila proses penyehatan dan efisiensi perusahaan-perusahaan negara terus berjalan.
“Kalau yang rugi ini kita tutup, berarti untung kita menjadi Rp355 triliun. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat, kita enggak rugi. Sudah pasti. Tapi untungnya belum maksimal,” katanya.
Dony menuturkan, selain menghasilkan laba ratusan triliun rupiah, BUMN juga memberikan kontribusi besar kepada penerimaan negara melalui berbagai kewajiban perpajakan dan setoran lainnya.
“Kontribusi BUMN itu terhadap pendapatan negara, di luar dari laba plus pajak, itu kurang lebih hampir sekitar Rp600–700 triliun setiap tahun. Jadi BUMN kita itu besar,” ungkapnya.
Dony menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Danantara dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas dan nilai ekonomi BUMN sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.
“Makanya Presiden (Prabowo) berharap dengan adanya Danantara ini jauh menjadi lebih besar lagi,” ujarnya.
Untuk mencapai target kontribusi yang lebih tinggi, termasuk menuju angka Rp800 triliun per tahun, Dony mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Namun, ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui transformasi menyeluruh di lingkungan BUMN.
Dony memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan, mulai dari konsolidasi perusahaan, penyederhanaan jumlah entitas usaha, hingga pembangunan peta jalan baru yang lebih terarah.
“Kita mengurangi dulu jumlah perusahaan kita. Kita melakukan konsolidasi dalam perusahaan kita. Kita membangun roadmap yang baru. Kita membangun competitive advantage daripada perusahaan kita,” jelasnya.
Selain memperkuat struktur bisnis, Danantara juga menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Dony, peningkatan kualitas talenta menjadi faktor kunci agar BUMN mampu bersaing di tingkat global.
“Kita mengembangkan human capital-nya. Termasuk juga kita sekarang men-standarisasi kualifikasi daripada orang yang menjadi Direktur BUMN,” ungkapnya
Ia menegaskan bahwa seluruh calon direksi BUMN ke depan harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan melalui proses seleksi yang lebih ketat. “Kita tetapkan mereka harus melewati Basic Competency Assessment,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dony menyebut transformasi BUMN saat ini merupakan upaya paling fundamental yang pernah dilakukan pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar kontribusi perusahaan negara terhadap pembangunan nasional.
“Saya sangat optimistis bahwa kita bisa melakukan ini. Dan dengan keyakinan penuh, kita akan membuat BUMN-BUMN kita menjadi lebih baik lagi. Tidak ada pilihan,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa tujuan utama transformasi tersebut adalah meninggalkan fondasi yang kuat bagi generasi mendatang dan memastikan BUMN mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara maju.
“Saya ingin sekali meninggalkan BUMN-BUMN kita dalam keadaan yang bagus. Dan tidak perlu saya yang dikenang. Tetapi paling tidak Danantara berhasil untuk mewujudkan mimpi dan harapan banyak rakyat Indonesia,” pungkasnya. (her/dav)
Kejagung: Proyek Motor Listrik BGN Rp1 Triliun Jatuh ke Vendor yang Tak Penuhi Syarat
loading…
Kejagung mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di Program MBG. Foto/SindoNews
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun yang dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi syarat.
“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, Kamis (4/6/2026).
Dadan bersama dua mantan wakilnya itu diduga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara.
Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan adanya rincian mark up pada sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG secara langsung.
Semarang Menuju Pusat Investasi Hijau: Proyek Rp3 Triliun Walikota Agustina Kebanjiran Peminat
loading…
Proyek Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) Semarang Raya di TPA Jatibarang
SEMARANG – Komitmen Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi semakin mendapatkan pengakuan. Salah satu buktinya adalah tingginya minat investor global terhadap proyek Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) Semarang Raya di TPA Jatibarang yang nilai investasinya mencapai Rp3 triliun.
Sebanyak 85 investor dari berbagai negara tercatat menunjukkan ketertarikan terhadap proyek strategis tersebut. Bahkan, pada Kamis (4/6), sebanyak enam perusahaan melakukan kunjungan langsung ke lokasi PSEL Semarang Raya untuk meninjau lokasi proyek. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring rencana kunjungan investor lainnya pada 8 Juni 2026 mendatang.
Tingginya minat investor tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap kesiapan Kota Semarang dalam mengembangkan proyek pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang mendukung transisi menuju energi bersih.
Agustina menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata. Menurutnya, diperlukan lompatan inovasi agar sampah tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari transformasi sebuah kota. Kota Semarang ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan energi bagi masyarakat,” tegas Agustina Rabu (3/6).
Pulang dari Prancis, Prabowo Bawa Capaian Kerja Sama Bernilai Rp 61,25 Triliun
Presiden RI Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Pesawat yang membawa Prabowo mendarat di Lanasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (30/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Pesawat yang membawa Prabowo mendarat di Lanasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (30/5) pukul 09.50 WIB.
Prabowo disambut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.
Kunjungan Prabowo ke Prancis menghasilkan sejumlah capaian penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Dalam rangkaian agenda kenegaraan tersebut, kedua negara memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi, investasi, perdagangan, dan pertahanan.
Salah satu capaian utama kunjungan tersebut adalah peluncuran France–Indonesia High Level Business Council yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha kedua negara. Forum tersebut turut menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial baru yang diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.
Momentum peluncuran dewan bisnis tersebut menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai USD 3,5 miliar atau Rp 61,25 triliun (asumsi kurs Rp 17.500/USD) yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.
Selain agenda kenegaraan, Prabowo juga menyempatkan diri bertemu dan bersilaturahmi dengan diaspora Indonesia di Paris, termasuk melaksanakan Salat Iduladha bersama masyarakat Indonesia.
Kehadiran Presiden di tengah diaspora menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sekaligus memperkuat hubungan antarmasyarakat kedua negara.
Kepulangan Presiden Prabowo menandai berakhirnya rangkaian kunjungan kenegaraan di Prancis. Kunjungan ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia dalam memperluas kemitraan strategis dengan berbagai negara sahabat guna mendukung pembangunan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Perkuat Kemitraan Ekonomi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut baik pembentukan France–Indonesia High Level Business Council.
Rosan menilai forum tersebut menjadi tonggak penting dalam mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis, sekaligus memperluas peluang investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan.
Peresmian dewan bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta Presiden Prancis Emmanuel Macron.
“Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Rosan melalui keterangan tertulis yang dirilis oleh Biro Pers Media dan Informasi.
Forum tersebut mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar mencapai USD 1,3 triliun. Dewan bisnis ini dipimpin bersama oleh Chair France–Indonesia Business Council MEDEF International yang juga CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
Menurut Rosan, peluncuran dewan bisnis ini juga menghasilkan empat kesepakatan komersial baru dengan nilai total USD 3,5 miliar. Kesepakatan tersebut mencakup sektor ketahanan energi, perdagangan, hingga kerja sama pertahanan.
“Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” kata Rosan.
Ke depan, Dewan Bisnis Indonesia–Prancis menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035. Dengan dukungan pemerintah kedua negara, Kadin Indonesia bersama Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) International berkomitmen memperkuat kolaborasi ekonomi dan membuka peluang kemitraan baru di berbagai sektor strategis. (her/dav)
Prabowo Bongkar Rp 15.400 Triliun Lenyap: Kecurangan Ekspor 34 Tahun Gerogoti Kekayaan Negara
Presiden Prabowo Subianto mengungkap kerugian negara Rp 15.400 triliun (USD 908 miliar) akibat manipulasi perdagangan dan ekspor sejak 1991. Praktik under-invoicing dan transfer pricing ini didukung data PBB. Prabowo menyoroti perlunya perbaikan Bea Cukai serta tata kelola di sektor komoditas strategis untuk menjaga kekayaan ekonomi Indonesia.
Uang Rp10 Triliun Kembali ke Negara, Prabowo: Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dana sebesar Rp10,2 triliun yang berhasil diselamatkan negara dapat langsung dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, termasuk renovasi ribuan puskesmas di seluruh Indonesia yang selama puluhan tahun belum pernah diperbaiki. Hal itu dikatakan Prabowo di Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dana sebesar Rp10,2 triliun yang berhasil diselamatkan negara dapat langsung dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, termasuk renovasi ribuan puskesmas di seluruh Indonesia yang selama puluhan tahun belum pernah diperbaiki.
Prabowo menyatakan bahwa dana Rp10,2 triliun yang baru berhasil dikembalikan kepada negara tersebut dapat digunakan untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas.
“Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/5).
Prabowo menegaskan bahwa penyelamatan kekayaan negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, rakyat kini ingin melihat bukti konkret dari kerja pemerintah.
“Rakyat kita harus lihat, ini lho uang hari ini Rp10 triliun,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan laporan yang diterimanya dari Menteri Kesehatan mengenai kondisi ribuan puskesmas di Indonesia yang belum pernah direnovasi selama puluhan tahun.
“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menkes. Pak, kita punya 10.000 puskesmas sejak zaman Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa kebutuhan renovasi satu puskesmas diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan untuk memperbaiki seluruh puskesmas mencapai sekitar Rp20 triliun.
“Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Prabowo pada hari ini menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung RI.
Negara menerima penyerahan dana administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 serta lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare. (her/dav)