Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi pemerintah dan DPR membahas RUU Kewarganegaraan. Pembahasan ini bertujuan menyelesaikan polemik paspor pemain diaspora dan isu kewarganegaraan lainnya. Supratman berharap RUU Kewarganegaraan dapat tuntas tahun ini, sehingga tidak ada lagi polemik serupa.
Instagram merilis fitur edit komentar, memungkinkan pengguna memperbaiki salah ketik atau typo. Pengguna dapat menyunting teks dalam 15 menit setelah diunggah. Komentar yang diubah akan ditandai “Edited”, namun riwayat suntingan tetap privat. Fitur ini tersedia gratis untuk semua pengguna Instagram, meningkatkan interaksi di platform Meta.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pasar saham Indonesia semakin transparan dan selaras standar global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut kebijakan baru telah menjawab kekhawatiran pelaku pasar. Peningkatan free float, pengungkapan identitas pemegang saham besar, klasifikasi investor lebih detail, pengumuman HSC, dan kewajiban laporan UBO menjadi bukti nyata.
Buku “Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital” karya Boni Hargens diluncurkan di Jakarta (11/4/2026). Guru Besar Ilmu Politik Lili Romli menilai buku ini referensi penting memahami dinamika politik dan relevansinya di era digital. Cocok untuk mahasiswa dan pelaku politik.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan adanya pengusaha tambang nakal yang tetap mengeruk kekayaan alam milik negara, meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegangnya telah dicabut sejak delapan tahun lalu.
Prabowo mengaku geram karena pengusaha nakal tersebut tidak menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Kekayaan alam yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, justru dikeruk secara ilegal untuk kekayaan pribadi. Tindakan itu merupakan penghinaan terhadap negara dan para pendiri bangsa.
Demikian disampaikan Prabowo saat Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara yang diselenggarakan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4).
“Sudah ada izin yang dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia, delapan tahun si pengusaha itu ndableg (masa bodoh) terus. Dia laksanakan tambang tanpa izin, dia mentertawakan Republik Indonesia, dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI,” kata Prabowo.
Karena itu, Prabowo memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menindak tegas pengusaha nakal tersebut. “Saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Pidanakan! Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar,” ucap Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan dilakukan tanpa pandang bulu. Akibatnya, banyak pengusaha-pengusaha nakal yang melakukan perlawanan.
Bahkan, Prabowo menuturkan, para pengusaha nakal ini menggunakan kekayaannya untuk membiayai gerakan-gerakan yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Namun pemerintah tidak takut. Prabowo pun meminta jajarannya untuk tidak mundur sedikit pun demi kepentingan rakyat.
“Semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan. Semakin kita akan diserang, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Tidak gentar kita, rakyat bersama kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah bekerja keras menyelamatkan aset-aset negara bernilai triliunan rupiah.
“Kita tidak akan berhenti. Kita tidak akan gentar. Kita maju terus membela bangsa dan negara. Terima kasih, selamat berjuang. Saya hormat dengan pekerjaan kalian. Kita siap mati di atas jalan yang benar. Membela rakyat adalah pekerjaan yang sangat mulia,” tutupnya.
Pada Jumat (10/4) ini, Kejaksaan Agung menyerahkan pengenaan denda administratif dan pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan sebesar Rp 11,42 triliun yang disaksikan Prabowo. Ini merupakan hasil penindakan periode Januari-April 2026 yang berasal di antaranya dari denda administratif, PNBP penanganan tindak pidana korupsi, setoran pajak, dan PNBP denda lingkungan hidup.
Adapun sepanjang Oktober 2025 sampai April 2026, Satgas PKH berhasil menyetorkan Rp 31,3 triliun kepada negara yang didapatkan dari penegakan administratif terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.
Sementara bila dihitung sejak Februari 2025 lalu, Satgas PKH telah berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp 371 triliun. Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan dari aktivitas perkebunan ilegal seluas 5,89 juta hektare dan pertambangan ilegal seluas 10.257 hektar. (her/dav)
Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah ketegangan Timur Tengah diapresiasi. Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono menyatakan ini mencegah inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah diminta memprioritaskan BBM subsidi untuk transportasi publik guna menekan beban ekonomi. Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas harga energi.
Ketua Dekranasda Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong pengrajin memperkuat posisi provinsi sebagai pusat batik nasional. Dengan 2.299 produsen batik, Jawa Tengah unggul. Inovasi produk fesyen siap pakai didorong untuk meningkatkan nilai jual. Kegiatan Gemas Sanloka di Salatiga turut menggerakkan UMKM lokal dan mempromosikan wastra nusantara.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina menyatakan peningkatan KLB Campak awal 2026 menuntut evaluasi serius anggaran imunisasi nasional. Data Maret 2026 tunjukkan tren kenaikan kasus campak di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah. Penguatan sistem pencegahan penyakit dan penambahan alokasi anggaran imunisasi vital untuk perluasan cakupan serta intervensi lapangan.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) berpesan kepada seluruh kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/kota. Mereka harus memiliki standar kepemimpinan yang jelas dan dapat dicontoh generasi penerus. Pesan ini disampaikan pada acara Sinergitas Program Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta. Gus Muhaimin menekankan pentingnya menjaga amanah dan inovasi.
Vivo dan iQOO menyesuaikan harga ponsel pintar di Indonesia mulai April 2026. Sejumlah model dari seri Y, V, hingga iQOO mengalami kenaikan harga signifikan. Peningkatan ini dipicu lonjakan harga komponen inti global seperti RAM dan chipset, akibat tingginya permintaan untuk teknologi AI. Cermati daftar harga terbaru.