UMS Bedah Strategi Komunikasi Krisis Digital: Antisipasi Isu Krusial
UMS memperkuat kapasitas pengelolaan komunikasi publik di era digital. Diklat di Sukoharjo membahas strategi komunikasi krisis untuk antisipasi isu. Kabid Humas UMS Dr. Budi Santoso menyoroti cepatnya penyebaran informasi yang berpotensi memicu kekacauan. Pentingnya manajemen isu dan menjaga reputasi institusi ditekankan.
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Sukoharjo dipaksa membekali diri dengan strategi komunikasi krisis digital. Diklat “Public Relations & Crisis Communication” pada Sabtu, 10 Januari 2026, di Aula SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, Jawa Tengah, menyoroti ancaman serius terhadap reputasi institusi di tengah kecepatan informasi dan praktik oknum media-LSM yang meresahkan.
Ancaman Reputasi di Era Digital
Dr. Budi Santoso, M.Si., Kabid Humas dan Humed UMS, terang-terangan menyebut “perkawinan” media sosial dan media arus utama menciptakan penyebaran informasi instan yang berpotensi memicu kekacauan. Ia menekan bahwa UMS sebagai “brand besar” sangat rentan; setiap kebijakan atau pernyataan individu dapat merusak reputasi institusi secara luas, menuntut kewaspadaan ekstrem.
Pola Kerja Humas yang Usang
Budi mengkritik pola kerja kehumasan lama yang usang dan tidak relevan. Humas, katanya, harus bertransformasi menjadi “early warning system” yang memantau isu sejak dini, memperkuat koordinasi internal, dan menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan krisis. Komunikasi krisis bukan sekadar berbicara untuk menyelesaikan masalah, melainkan juga harus bertanggung jawab terhadap dampak setiap pernyataan yang disampaikan.
Melawan Oknum dan Membangun Hubungan
Syifaul Arifin, M.I.Kom., Redaktur Pelaksana Solopos Media Group, menggarisbawahi realitas pahit ancaman “wartawan abal-abal” dan LSM. Ia mengakui kekhawatiran umum terhadap pemberitaan negatif, pemerasan, hingga pelaporan hukum, namun menekankan bahwa organisasi yang sehat tidak perlu takut jika memiliki tata kelola yang baik dan memahami kode etik jurnalistik.
“Hal biasa tidak akan menarik perhatian media. Tapi sesuatu yang luar biasa, unik, atau berdampak besar itulah yang menjadi news value,” cetus Budi Santoso, menekankan perlunya institusi memahami dinamika nilai berita agar tidak keliru dalam merespons. Ia menambahkan, “UMS ini brand besar. Maka setiap kebijakan atau pernyataan individu bisa berdampak pada reputasi institusi.”
Syifaul Arifin memberi peringatan keras: “Ketakutan itu wajar, tetapi jika organisasi berjalan dengan baik, seharusnya tidak perlu takut pada wartawan, LSM, maupun netizen.” Ia juga mengingatkan, “Manajemen isu ibarat mencegah api, sedangkan manajemen krisis memadamkan kebakaran. Jika salah penanganan, bisa muncul krisis baru.”
Desakan Adaptasi Organisasi
Diklat ini, yang diikuti 70 pengurus dan pengelola AUM se-Kecamatan Sukoharjo, menjadi cerminan desakan adaptasi bagi seluruh elemen Muhammadiyah. Dengan mengacu pada kode etik jurnalistik dan prosedur penanganan ancaman, UMS dan jaringannya berupaya membentengi diri dari erosi kepercayaan publik di tengah lanskap digital yang kejam.
