Wali Kota Agustina Lantik DPPI: Mandat Tegas Bentengi Ideologi di Era Penuh Gejolak
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng melantik 42 Purna Paskibraka menjadi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Semarang. Pelantikan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dan membentuk karakter pemimpin muda berintegritas. Para Duta Pancasila diharapkan menjadi benteng ideologi di tengah globalisasi. Mereka akan menyebarkan pesan persatuan secara kreatif. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh program DPPI ini.
Semarang – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng melantik 42 Purna Paskibraka sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Semarang di Balaikota, Rabu (11/2). Langkah ini diklaim bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dan membentuk pemimpin muda berintegritas, namun pelantikan seremonial ini sontak memicu pertanyaan tentang sejauh mana efektivitasnya membendung derasnya arus globalisasi dan tantangan ideologi yang nyata.
Wali Kota Agustina menuntut para Duta Pancasila menjadi “simbol” yang setiap keputusan, perkataan, dan gerak-geriknya harus melambangkan Pancasila. Mereka juga diharapkan menjadi benteng ideologi di tengah gempuran globalisasi, tidak hanya unggul akademis tetapi juga berempati tinggi agar pengabdiannya dirasakan langsung masyarakat. Namun, harapan besar ini menggantung di pundak 42 individu, sebuah jumlah yang terbilang minim untuk sebuah kota metropolitan.
Agustina bahkan menyederhanakan Pancasila menjadi satu kata: “gotong royong”. Klaim ini mereduksi kompleksitas ideologi negara ke satu aspek saja, padahal Pancasila memiliki lima sila dengan makna mendalam yang saling terkait. Pemerintah Kota Semarang menyatakan kesiapan “mendukung penuh” program DPPI, namun detail konkret mekanisme dan anggaran dukungan ini masih kabur, meninggalkan keraguan akan keberlanjutan dan dampak riilnya.
Retorika “Teladan” Tanpa Aksi Konkret?
Agustina dengan tegas menyatakan, “Saya minta mereka agar menjadi simbol. Setiap keputusan, kalimat yang keluar (diucapkan), dan gerak-geriknya itu melambangkan dirinya sebagai seorang yang pancasilais.” Ia juga menambahkan, “Pancasila itu kalau diperas menjadi satu kata itu adalah gotong royong. Kalau kita sudah terbiasa untuk hidup dengan berpikir dengan cara gotong royong, kita akan cenderung untuk menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Artinya kondusivitas itu menjadi nomor satu.”
Ketua Umum DPPI Pusat, Yuslihayanti, yang turut hadir, mengapresiasi kompetensi Purna Paskibraka. Ia mengakui jumlah mereka terbatas. “Walaupun jumlah kami mungkin tidak banyak, hanya 30 ribu orang saat ini tapi memang kami dipersiapkan untuk menjadi teladan, role model,” ujarnya. Pernyataan ini justru mempertegas kesenjangan antara ambisi besar menjadi “benteng ideologi” dan “teladan” dengan jumlah personel yang sangat terbatas secara nasional, apalagi di tingkat kota.
Ambisi Besar, Sumber Daya Terbatas
Pembentukan Duta Pancasila hingga tingkat Kabupaten/Kota ini melalui proses seleksi ketat sebagai Paskibraka. Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah proses seleksi fisik dan kedisiplinan Paskibraka otomatis membekali mereka dengan kapasitas intelektual dan strategis untuk menjadi benteng ideologi di tengah masyarakat yang semakin kompleks dan terpolarisasi? Atau, apakah ini sekadar upaya simbolis untuk menunjukkan komitmen terhadap ideologi negara, tanpa strategi jangka panjang yang substansial untuk menghadapi tantangan riil?
