WFH Seminggu Sekali Pegawai Swasta: Bukan Lagi Jumat, Fleksibilitas Penuh di Tangan Perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara terang-terangan menyatakan kebijakan Work From Home (WFH) bagi karyawan swasta hanya sebatas anjuran, bukan kewajiban, menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada perusahaan. Pernyataan ini muncul di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Keputusan ini sontak memicu pertanyaan serius mengenai efektivitas dan keseriusan pemerintah dalam menerapkan WFH secara merata, terutama setelah kebijakan serupa diberlakukan wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyerahan tanggung jawab penuh kepada perusahaan swasta berpotensi menciptakan disparitas dan ketidakpastian bagi jutaan pekerja.

Kebijakan Abu-Abu

Yassierli menjelaskan, perusahaan swasta memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan jadwal WFH, termasuk pilihan hari kerja. Ia menyebut hari Jumat sebagai opsi “jika ingin sejalan dengan ASN,” namun kembali menegaskan sifatnya yang tidak mengikat.

Dalih “penyesuaian dengan kondisi masing-masing perusahaan” menjadi celah besar. Tanpa regulasi yang jelas dan mengikat, kebijakan ini rawan diabaikan oleh perusahaan yang enggan menanggung biaya atau adaptasi tambahan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan drastis antara pekerja ASN yang menikmati fleksibilitas WFH yang terjamin, dengan pekerja swasta yang nasibnya bergantung pada kemurahan hati atau visi perusahaan.

Pemerintah, melalui Menaker, seolah “melempar bola” tanggung jawab kepada sektor swasta tanpa memberikan kerangka kerja yang kuat. Ini menunjukkan absennya kebijakan yang komprehensif dan terpadu untuk seluruh angkatan kerja.

Dorongan tanpa paksaan ini mengaburkan tujuan sebenarnya WFH-apakah untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas, atau sekadar respons setengah hati terhadap tren global.

Menaker Lepas Tangan

Menaker Yassierli sendiri mengonfirmasi ambiguitas ini. “Untuk swasta, ini anjuran. Jika ingin sejalan dengan ASN, bisa memilih hari Jumat, tetapi tidak wajib,” ujarnya dalam konferensi pers bersama perwakilan pengusaha dan serikat pekerja.

Pernyataan tersebut, yang disampaikan di hadapan perwakilan pengusaha dan serikat pekerja, gagal memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan. Sebaliknya, ia justru membuka ruang interpretasi yang luas.

Ini mengukuhkan posisi pemerintah yang enggan mengambil sikap tegas, memilih jalur “himbauan” yang minim dampak riil dibandingkan regulasi wajib.

Fragmentasi Kebijakan

Kebijakan WFH bagi ASN sebelumnya telah diterapkan dengan tujuan mengurangi kemacetan dan polusi udara di ibu kota. Namun, dengan pendekatan yang berbeda untuk sektor swasta, efektivitas tujuan tersebut patut dipertanyakan.

Ketiadaan aturan main yang sama bagi semua sektor pekerja mengindikasikan fragmentasi kebijakan ketenagakerjaan, di mana pekerja swasta kembali menjadi pihak yang paling rentan terhadap inkonsistensi regulasi pemerintah.