Jateng Amankan 970.000 Hektare Lahan Sawah Dilindungi: Langkah Vital Jaga Pangan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendesak 11 kabupaten dan kota untuk segera menuntaskan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan luas baku sawah (LBS), setelah gagal mencapai target minimal 970.000 hektare. Hingga Kamis (4/6/2026), provinsi ini baru mengamankan 825.000 hektare, atau 85,11% dari target yang ditetapkan, memicu kekhawatiran terhadap ketahanan pangan dan laju alih fungsi lahan.

Gubernur Ahmad Luthfi secara langsung mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota di Hotel Gumaya, Kota Semarang, menekan mereka agar mempercepat proses penentuan LSD. Langkah ini krusial untuk mencegah konversi lahan pertanian produktif yang terus mengancam pasokan pangan daerah.

Ancaman Alih Fungsi Lahan

Jawa Tengah menghadapi tekanan serius dalam mempertahankan lahan pertaniannya. Target minimal 970.000 hektare LSD, yang setara dengan 87% dari total luas baku sawah, masih jauh dari realisasi. Angka 825.000 hektare yang tercapai saat ini menunjukkan defisit signifikan yang harus segera dikejar.

Penentuan luas baku sawah ini bukan sekadar angka, melainkan fondasi vital untuk revitalisasi lahan pertanian dan pemetaan investasi. Tanpa kepastian lahan, upaya menjaga ketersediaan pangan dan mengarahkan investasi non-pertanian menjadi kacau.

Sebanyak 11 kabupaten dan kota masih tertinggal jauh dari target minimal 87% luas baku sawah. Daftar ini mencakup Kudus, Temanggung, Rembang, Sragen, Pekalongan, Karanganyar, serta kota-kota besar seperti Pekalongan, Salatiga, Magelang, Semarang, dan Surakarta. Kondisi ini menyoroti kegagalan pemerintah daerah dalam mengendalikan laju konversi lahan di wilayah urban dan sekitarnya.

Sebaliknya, 24 kabupaten/kota telah memenuhi batas minimal 87% LBS, dengan Magelang (97,18%), Purworejo (96,54%), Wonogiri (96,23%), Batang (93,75%), dan Demak (93,22%) memimpin. Namun, pencapaian sebagian daerah ini tidak menutupi kelemahan kolektif provinsi.

Desakan Gubernur dan Apresiasi Wamen

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan urgensi situasi ini. “Hari ini kita mengundang dari Kementerian ATR/BPN untuk menentukan luas baku lahan, di mana Provinsi Jawa Tengah sudah 85,11% LSD yang kita ajukan. Insyaallah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87% nanti dapat dipenuhi,” ujarnya, menyoroti target yang belum tercapai.

Luthfi secara eksplisit memerintahkan, “Semua harus berjalan bersama-sama antara Kementerian, Provinsi, maupun kabupaten/kota.” Ia menambahkan, “Hari ini kita tata, agar jangan sampai lahan hijau beralih fungsi,” sebuah pengakuan atas tantangan serius dalam menjaga konsistensi data dan implementasi kebijakan.

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan, mengapresiasi langkah Gubernur Luthfi, namun pengakuannya terhadap “progresif” Jawa Tengah tetap diwarnai catatan. “Jawa Tengah termasuk kelompok yang progresif. Tinggal sedikit lagi yang harus dikejar agar bisa mencapai target nasional,” kata Ossy, menggarisbawahi bahwa target belum sepenuhnya terpenuhi.

Latar Belakang Kritis

Dorongan untuk mengamankan lahan sawah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada pangan nasional pada 2029. Jawa Tengah, sebagai lumbung pangan, memegang peran krusial dalam ambisi ini. Kegagalan mencapai target LSD akan secara langsung menghambat pencapaian swasembada pangan.

Kondisi ini mencerminkan