Semangat Otsus Harus Tercermin dalam Desain Politik Papua
loading…
Ketua DPD Partai Gerindra Papua Yanni menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk Revisi UU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Papua yang digelar DPD PDIP Papua di Jayapura, belum lama ini. Foto: Ist
JAYAPURA – Ketua DPD Partai Gerindra Papua Yanni mendorong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi ruang lebih besar bagi semangat Otonomi Khusus Papua . Perubahan regulasi kepemiluan perlu dibaca dalam konteks perlindungan hak-hak politik orang asli Papua, bukan semata-mata sebagai penyesuaian teknis penyelenggaraan pemilu.
Pandangan itu disampaikan Yanni saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk Revisi UU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Papua yang digelar DPD PDIP Papua di Jayapura, belum lama ini.
Politikus yang selama 20 tahun terlibat dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis Papua di DPR Papua itu menilai masih terdapat jarak antara semangat Otonomi Khusus dan praktik politik elektoral yang berjalan saat ini.
Baca juga: KEPP Otsus Papua Strategis untuk Percepatan Pembangunan
Bagi Yanni, Papua tidak dapat diposisikan sama dengan daerah lain karena memiliki mandat konstitusional yang berbeda. Otonomi Khusus lahir untuk memberi perlindungan dan keberpihakan kepada orang asli Papua. Semangat itu perlu tercermin dalam desain politik yang sedang dibahas melalui revisi UU Pemilu.
loading…
Ketua DPD Partai Gerindra Papua Yanni menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk Revisi UU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Papua yang digelar DPD PDIP Papua di Jayapura, belum lama ini. Foto: Ist
JAYAPURA – Ketua DPD Partai Gerindra Papua Yanni mendorong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi ruang lebih besar bagi semangat Otonomi Khusus Papua . Perubahan regulasi kepemiluan perlu dibaca dalam konteks perlindungan hak-hak politik orang asli Papua, bukan semata-mata sebagai penyesuaian teknis penyelenggaraan pemilu.
Pandangan itu disampaikan Yanni saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk Revisi UU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Papua yang digelar DPD PDIP Papua di Jayapura, belum lama ini.
Politikus yang selama 20 tahun terlibat dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis Papua di DPR Papua itu menilai masih terdapat jarak antara semangat Otonomi Khusus dan praktik politik elektoral yang berjalan saat ini.
Baca juga: KEPP Otsus Papua Strategis untuk Percepatan Pembangunan
Bagi Yanni, Papua tidak dapat diposisikan sama dengan daerah lain karena memiliki mandat konstitusional yang berbeda. Otonomi Khusus lahir untuk memberi perlindungan dan keberpihakan kepada orang asli Papua. Semangat itu perlu tercermin dalam desain politik yang sedang dibahas melalui revisi UU Pemilu.
