Bonus Demografi Kedua Indonesia: Lansia Bukan Beban, Tapi Kekuatan Ekonomi Baru!

Indonesia resmi terjerembab dalam fase “aging population,” dengan 11,97% penduduknya kini berusia lanjut. Ini bukan sekadar angka; ini lonceng bahaya sekaligus peluang yang menuntut respons negara yang tajam dan tidak menunda.

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis oleh Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya Muktiani Asrie Suryaningrum, mengungkap 34 juta jiwa dari total populasi telah menembus usia 60 tahun ke atas, memaksa negara menghadapi dilema krusial: beban atau bonus demografi tahap kedua?

Peningkatan persentase lansia bukan fenomena mendadak. Angka ini melonjak konsisten dari 7,59% pada 2010, menjadi 8,47% (2015), 9,93% (2020), hingga puncaknya 11,97% pada 2025. Perempuan lansia mendominasi dengan 12,61%, sedikit di atas laki-laki lansia (11,34%).

Narasi “beban pembangunan” yang melekat pada lansia harus segera dikubur. Biaya kesehatan yang melonjak dan beban finansial keluarga adalah konsekuensi kelalaian, bukan takdir. Negara gagal mengelola transisi demografi ini dengan visi jangka panjang.

Muktiani Asrie Suryaningrum melihat “jendela peluang” yang disebut Bonus Demografi Tahap Kedua. Namun, jendela ini hanya terbuka jika pemerintah mampu mengubah populasi perak ini menjadi kelompok yang sehat, mandiri, dan produktif. Tanpa intervensi serius, ini hanya akan menjadi ilusi.

Penuaan penduduk tidak merata. Enam belas provinsi telah masuk fase “aging population,” sementara 22 provinsi lainnya belum. Pulau Jawa, misalnya, sepenuhnya tenggelam dalam fenomena ini, berbanding terbalik dengan Maluku dan Papua yang masih didominasi penduduk muda.

Provinsi DI Yogyakarta memimpin dengan persentase lansia tertinggi (17,83%), disusul Jawa Timur (15,45%) dan Bali (15,07%). Kontrasnya, Papua Tengah (6,71%), Papua Barat (6,77%), dan Papua Selatan (6,81%) masih memiliki lansia terendah. Ketimpangan ini menelanjangi kegagalan kebijakan nasional yang seragam.

Ancaman atau Peluang?

Muktiani Asrie Suryaningrum, Penata KKB Ahli Madya, menegaskan bahwa pandangan peyoratif terhadap lansia sebagai beban pembangunan, pemicu lonjakan biaya kesehatan, dan beban finansial keluarga harus segera dirombak. “Sudut pandang konvensional ini harus segera dirombak,” katanya, menuntut pergeseran paradigma total.

Ia menekankan bahwa lonjakan populasi lansia justru membuka “jendela peluang baru” yang disebut Bonus Demografi Tahap Kedua. Namun, ia memperingatkan, “Jendela ini hanya akan terbuka jika negara mampu mengubah populasi perak ini menjadi kelompok yang sehat, mandiri, dan tetap produktif.” Ini bukan janji otomatis, melainkan tuntutan kerja keras.

Muktiani juga menyoroti variasi kecepatan penuaan penduduk antarwilayah, yang menciptakan “tantangan kewilayahan yang kompleks.” Ia secara eksplisit menyatakan, “Ketimpangan ini menegaskan bahwa kebijakan jaring pengaman lansia tidak boleh disamaratakan.”

Desakan Kebijakan

Pulau Jawa, dengan kepadatan lansia yang masif, membutuhkan infrastruktur layanan lansia yang “agresif dan padat.” Sementara itu, wilayah timur Indonesia harus mengoptimalkan perlindungan sosial dasar sembari bersiap menghadapi transisi demografi serupa yang tak terhindarkan.

Pemerintah tidak bisa lagi menunda. Data SUPAS 2025 ini adalah panggilan darurat untuk merancang kebijakan yang adaptif, terintegrasi, dan berani menghadapi realitas demografi yang telah berubah drastis.