JK Laporkan Rismon, Polemik Dana Ijazah Jokowi Memanas

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), resmi melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/4/2026). Laporan ini menindaklanjuti tuduhan serius Rismon yang mencatut nama JK sebagai dalang pendanaan di balik polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JK, melalui kuasa hukumnya, menuntut Rismon atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Tuduhan Rismon menyebut JK menyerahkan dana sebesar Rp5 miliar untuk menggerakkan isu ijazah palsu Jokowi, sebuah klaim yang disebut Rismon disaksikannya sendiri.

Tuduhan Serius dan Klaim Saksi

Laporan polisi ini merupakan respons tegas JK terhadap tuduhan Rismon Sianipar yang secara eksplisit menempatkannya sebagai aktor utama di balik isu krusial tersebut. Rismon menuding JK sebagai “pejabat elite” yang mendanai gerakan mempersoalkan ijazah Jokowi. Klaim ini mengguncang panggung politik nasional.

Rismon secara spesifik menyebutkan bahwa JK menyerahkan duit sebesar Rp5 miliar kepada “Roy dan kawan-kawan” terkait kasus ijazah Jokowi. Pernyataan ini bukan sekadar spekulasi, melainkan klaim yang disertai pengakuan Rismon sebagai saksi mata. Ini menambah bobot tuduhan dan urgensi laporan polisi.

Klaim kesaksian Rismon bahwa ia “menyaksikan” penyerahan dana tersebut menjadi poin krusial dalam laporan ini. Ini bukan lagi sekadar rumor, melainkan tuduhan langsung yang berpotensi memiliki implikasi hukum serius bagi kedua belah pihak.

Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi sendiri telah lama memanas, namun tuduhan keterlibatan JK dengan pendanaan miliaran rupiah mengangkat isu ini ke level konspirasi politik tingkat tinggi. Langkah hukum JK ini menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam atas nama baiknya yang dicoreng.

Tindakan hukum ini juga mengirimkan pesan jelas bahwa tuduhan sembrono tanpa bukti kuat akan berhadapan langsung dengan konsekuensi hukum. JK memilih jalur pidana untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang merusak kredibilitasnya sebagai negarawan.

Tanggapan Kuasa Hukum

Kuasa Hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menegaskan komitmen kliennya untuk menempuh jalur hukum. “Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak JK kemarin di kediaman, bahwa atas tuduhan saudara Rismon Hasiholan Sianipar, hari ini kami akan membuat laporan polisi,” ujarnya di Bareskrim Polri.

Abdul merinci tuduhan Rismon yang menjadi dasar laporan. “Kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elite. Dan di situ beliau (Rismon) menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar Rp5 miliar dan beliau menyaksikan,” jelas Abdul.

Pernyataan Rismon yang mengklaim menyaksikan penyerahan uang tersebut menjadi inti dari dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan JK. Tuduhan ini mengaitkan JK secara langsung dengan upaya sistematis untuk mendiskreditkan Presiden petahana.

Latar Belakang Isu

Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi merupakan isu sensitif yang berulang kali muncul dan memicu perdebatan publik. Isu ini awalnya berkutat pada keabsahan dokumen akademik Jokowi, namun kini telah merambat menjadi dugaan konspirasi politik yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Keterlibatan nama Jusuf Kalla sebagai “dalang” pendanaan mengubah dinamika isu ini secara drastis, dari sekadar pertanyaan akademik menjadi tuduhan upaya menjatuhkan kekuasaan.