WFH Swasta 1 Hari Seminggu: Pemerintah Tegaskan Gaji & Cuti Pekerja Tak Akan Dipotong!

Pemerintah, melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, mendesak perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu, mulai 1 April 2026. Kebijakan ini diklaim sebagai bagian dari “Transformasi Budaya Kerja” nasional.

Namun, implementasi kebijakan ini bergantung sepenuhnya pada diskresi perusahaan, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen dan penegakan nyata di balik ambisi perubahan gaya hidup berkelanjutan serta penghematan energi.

Imbauan Tanpa Mandat

Yassierli telah menerbitkan surat edaran, menekankan bahwa penerapan WFH harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Ini berarti perusahaan swasta memiliki keleluasaan penuh, berbeda dengan sektor publik.

Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa hak-hak pekerja—termasuk gaji dan cuti—tidak boleh terganggu, dan produktivitas serta kualitas layanan harus tetap terjaga. Namun, mekanisme pengawasan untuk menjamin hak-hak ini di sektor swasta masih kabur.

Kebijakan ini kontras tajam dengan kebijakan WFH wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, yang juga berlaku mulai 1 April 2026. Perbedaan perlakuan ini menciptakan lapangan bermain yang tidak setara antara sektor publik dan swasta.

Pemerintah memposisikan langkah ini sebagai upaya perubahan gaya hidup yang lebih luas, tetapi berhenti pada level “imbauan” untuk entitas non-negara. Ini menunjukkan pemerintah enggan memikul beban penuh tanggung jawab untuk mendorong transformasi menyeluruh.

Kurangnya mekanisme penegakan yang jelas bagi perusahaan swasta membayangi efektivitas “transformasi” ini di luar retorika semata, terutama mengingat riwayat perusahaan swasta dalam mengabaikan hak pekerja.

Narasi Resmi dan Penolakan Kritik

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, “Para pimpinan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diimbau untuk menerapkan Work From Home bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu, sesuai dengan kondisi perusahaan.”

Yassierli menambahkan, “Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan.” Pernyataan ini, meski penting, tidak disertai detail bagaimana pemerintah akan memastikan kepatuhan di lapangan.

Di sisi lain, anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dari unsur pekerja, Carlos Rajagukguk, dengan cepat menepis kekhawatiran pekerja. “Kami menegaskan bahwa kekhawatiran seperti ‘no work no pay’ dalam skema WFH tidak relevan, karena hak pekerja tetap dijamin dalam surat edaran ini,” ujarnya, tanpa merinci mekanisme pengawasan jaminan tersebut atau bagaimana serikat pekerja akan memastikan hak-hak tersebut ditegakkan di perusahaan yang enggan.

Latar Belakang Kebijakan

Kebijakan ini muncul di tengah desakan global untuk efisiensi energi dan adaptasi terhadap pola kerja modern yang lebih fleksibel. Namun, statusnya sebagai “imbauan” bagi sektor swasta—berbeda dengan kewajiban bagi ASN—menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam mendorong perubahan budaya kerja yang komprehensif dan merata di seluruh sendi ekonomi nasional.