Pengamat Tegaskan: Pembelian BBM Full Tank, Jurus Efektif Atasi Borosnya Konsumsi Energi.

Pemerintah resmi membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maksimal 50 liter per kendaraan atau setara tangki penuh, mulai efektif dengan sistem barcode MyPertamina. Kebijakan yang diumumkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (31/3) ini diklaim sebagai langkah krusial untuk menekan lonjakan konsumsi BBM domestik dan meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, sejumlah kalangan langsung menyoroti bahwa tanpa reformasi fundamental, pembatasan ini hanya solusi jangka pendek yang gagal mengatasi akar masalah subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, Rabu (1/4), mengingatkan bahwa subsidi tetap berisiko dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu.

Mekanisme dan Target Kebijakan

Pembatasan ini, yang mengecualikan kendaraan umum, memaksa pengendara menggunakan aplikasi MyPertamina untuk memindai barcode saat pengisian. Aturan ini, menurut pemerintah, dirancang untuk memastikan penggunaan BBM secara bijak dan wajar, serta menjadi bagian integral dari program transformasi budaya kerja dan hemat energi nasional.

Klaim pemerintah didukung Abra Talattov, yang menyebut kebijakan “full tank” tersebut efektif menahan laju konsumsi domestik agar tidak melonjak liar. Tekanan terhadap APBN, khususnya pos subsidi BBM, pun diklaim akan meredakan tekanan yang lebih dalam.

Talattov juga menilai kebijakan ini berpotensi memicu perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Ia melihatnya sebagai upaya meningkatkan kesadaran publik bahwa BBM adalah sumber daya terbatas.

“Kebijakan pembatasan pembelian BBM ini perlu dibaca bukan sekadar langkah teknis,” tegas Talattov. “Tapi sebagai sinyal antisipatif pemerintah untuk menyiapkan psikologis masyarakat menghadapi risiko pasokan energi yang bisa semakin ketat ke depan.”

Namun, optimisme tersebut tidak boleh menutupi kenyataan bahwa tanpa reformasi mendalam, efektivitas kebijakan ini akan terbatas. Fokus harus tetap pada restrukturisasi subsidi agar benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, bukan sekadar membatasi volume.

Narasumber Menggarisbawahi Kegagalan Sasaran

“Kebijakan ini bisa menahan laju konsumsi domestik agar tidak melonjak liar,” jelas Abra. “Sehingga tekanan terhadap APBN, khususnya BBM subsidi, tidak semakin dalam.”

Ia menambahkan, “Kebijakan pembatasan pembelian BBM ini perlu dibaca bukan sekadar langkah teknis, tapi sebagai sinyal antisipatif pemerintah untuk menyiapkan psikologis masyarakat menghadapi risiko pasokan energi yang bisa semakin ketat ke depan.”

Tetapi, Abra Talattov menekankan, “Hal ini agar subsidi tidak dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu,” merujuk pada keharusan reformasi fundamental subsidi yang lebih tepat sasaran.

Sejarah Beban APBN

Subsidi BBM selama ini menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar dalam APBN, seringkali memicu perdebatan sengit karena dinilai tidak efektif dan lebih banyak menguntungkan kalangan menengah ke atas. Kebijakan pembatasan ini muncul di tengah desakan untuk meninjau ulang alokasi subsidi yang kian membebani keuangan negara.