SBY Lantang: PBB Wajib Tarik UNIFIL dari Zona Perang yang Kian Membara

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menghentikan penugasan pasukan penjaga perdamaiannya, UNIFIL, di medan perang Lebanon yang membara. Desakan ini muncul setelah tiga prajurit TNI gugur sebagai korban, memperjelas kegagalan UNIFIL melindungi personelnya di tengah konflik Israel-Hizbullah.

SBY tegas menyatakan, pasukan penjaga perdamaian yang tidak bersenjata kuat dan tidak memiliki mandat tempur telah dipaksa beroperasi di zona perang aktif, bukan lagi di “blue line” yang seharusnya menjadi wilayah tugas mereka. Situasi ini, sebutnya, menempatkan nyawa prajurit pada ancaman langsung dan tidak dapat diterima.

Mandat yang Dilanggar

SBY menjelaskan, satuan pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk Kontingen Garuda XXIII/S TNI, mengemban tugas “peacekeeping” di bawah Chapter 6 Piagam PBB. Mandat ini jelas berbeda dari “peacemaking” atau “to enforce the peace” di bawah Chapter 7, yang mengizinkan penggunaan kekuatan lebih keras di medan pertempuran.

Peacekeeper, menurut SBY, tidak dipersenjatai secara memadai untuk pertempuran dan tidak diberi mandat untuk terlibat dalam tugas-tugas tempur. Penempatan mereka di garis depan konflik membuktikan PBB telah melanggar prinsip dasar penugasan ini.

Kontingen Indonesia sejatinya bertugas di “Blue Line,” garis demarkasi yang memisahkan teritori Israel dengan Lebanon. Namun, realitas di lapangan menunjukkan mereka kini terperangkap di “war zone,” wilayah yang setiap hari diguncang pertempuran sengit antara Israel dan Hizbullah.

Pergeseran tugas dari “blue line” ke “war zone” ini menjadi titik krusial. Pasukan penjaga perdamaian yang seharusnya menjadi penyangga damai, kini berubah menjadi sasaran empuk dalam konflik bersenjata penuh.

Kabar yang diterima SBY semakin mengerikan: pasukan Israel dilaporkan telah maju hingga 7 kilometer dari “Blue Line” yang semestinya dijaga. Ini memperparah bahaya, menempatkan peacekeeper langsung di jalur tembak.

Kutipan Kritis SBY

SBY tidak ragu menunjuk kegagalan ini. “Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi ‘to enforce the peace’, dalam arti melaksanakan tugas yang ‘lebih keras’ untuk sebuah ‘peacemaking’,” kata SBY dalam keterangannya di akun X, Minggu (5/4/2026).

Dia melanjutkan, “Mereka bertugas di ‘blue line’ atau di wilayah ‘blue zone’, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau ‘war zone’.” Kutipan ini menggarisbawahi diskrepansi parah antara mandat dan realita lapangan.

“Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar ‘Blue Line’ kini sudah berada di ‘war zone’, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah,” tegas SBY, menyoroti ancaman nyata yang dihadapi prajurit.

Ancaman Nyata di Lebanon

Misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, telah berlangsung lama dengan tujuan menjaga stabilitas di perbatasan Israel-Lebanon. Namun, eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah belakangan ini telah mengubah dinamika keamanan secara drastis.

Penempatan pasukan perdamaian di wilayah yang kini menjadi medan perang aktif, ditambah dengan minimnya perlindungan dan mandat yang tidak sesuai, menuntut PBB untuk segera mengevaluasi ulang seluruh operasinya demi mencegah korban jiwa lebih lanjut.