Jalur Ketapang-Gilimanuk Lumpuh: Legislator Bongkar Carut

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, melancarkan kritik tajam atas krisis kemacetan horor yang melumpuhkan jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, diproyeksikan hingga awal April 2026. Kemacetan ini bukan sekadar masalah lalu lintas; ia telah berubah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan dan mencekik roda ekonomi rakyat di Jawa, Bali, hingga NTB.

Sonny menuding manajemen logistik nasional dan infrastruktur penyeberangan sebagai biang keladi di balik antrean kendaraan yang mengular belasan kilometer. Situasi ini, menurutnya, telah memicu kerugian materiil petani dan peternak hingga miliaran rupiah, menelanjangi kegagalan sistemik dalam penanganan arus barang vital.

Krisis Pangan di Jalan Raya

Kemacetan parah di Ketapang secara brutal menghentikan laju transportasi, namun dampak terburuknya adalah mencekik pasokan pangan. Truk-truk pengangkut komoditas esensial terjebak berjam-jam, bahkan berhari-hari, mengubah jalur penghubung menjadi kuburan bagi produk pertanian.

Petani menanggung beban langsung. Produk hortikultura – sayur dan buah – dari Jawa Timur yang seharusnya segera sampai di pasar tujuan, kini membusuk di atas truk. Kerugian ini bukan hanya angka di atas kertas, melainkan pukulan telak bagi mata pencarian mereka.

Kerugian materiil yang mencapai miliaran rupiah ini bukan anomali, melainkan cerminan pengabaian berkelanjutan terhadap sistem logistik. Ini menyoroti rapuhnya rantai pasok nasional yang vital untuk distribusi pangan ke wilayah timur Indonesia.

Krisis ini mendesak. Jika tidak segera diatasi, kelumpuhan di Ketapang akan memicu lonjakan harga pangan di Jawa, Bali, dan NTB, serta memperparah kesulitan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pasokan dari Jawa.

Kegagalan infrastruktur penyeberangan dan tata kelola logistik yang ada tidak mampu menopang volume lalu lintas, khususnya saat puncak kebutuhan. Ini menuntut intervensi radikal, bukan sekadar penanganan tambal sulam.

Pengabaian Hak Ekonomi Rakyat

“Ini bukan sekadar masalah lalu lintas. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak ekonomi rakyat,” tegas Sonny, Kamis (2/4/2026), menyoroti dimensi lebih dalam dari krisis ini.

Sonny menekankan, dampak sistemik dari kemacetan ini telah terwujud di lapangan. Kegagalan pemerintah menjamin kelancaran distribusi sama artinya dengan merampas hak petani untuk menjual hasil panennya dan hak konsumen untuk mendapatkan pangan.

Ia mencontohkan, produk hortikultura dari petani Jawa Timur kini membusuk di atas truk, akibat antrean panjang yang tak berujung. Ini bukti nyata dari klaim Sonny bahwa kemacetan telah bertransformasi menjadi ancaman langsung bagi ketahanan pangan nasional.

Sebagai anggota Komisi IV DPR yang membidangi Pertanian, Kelautan, dan Perikanan, kritik Sonny memiliki bobot substansial terkait dampak kemacetan pada sektor pangan. Peringatannya bukan sekadar retorika, melainkan alarm bahaya yang didasari pemahaman mendalam tentang ancaman terhadap ketahanan pangan.

Kemacetan di Pelabuhan Ketapang memang bukan isu baru, namun kali ini mencapai level “horor” dengan proyeksi kelumpuhan hingga tahun 2026. Situasi ini menuntut solusi fundamental dan permanen, bukan hanya penanganan reaksioner yang terbukti gagal berulang kali.