Akademisi Saiful Mujani diperiksa Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu memenuhi panggilan klarifikasi pernyataan seruan penggulingan pemerintahan. Kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis, menilai pasal penghasutan tidak jelas dan menganggap akademisi tidak boleh dikriminalisasi.
loading…
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai gelombang serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pola yang tidak biasa. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews
JAKARTA – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai gelombang serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial (medsos) dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pola yang tidak biasa. Menurutnya, serangan di platform seperti Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram hingga Threads tampak dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur.
Amir mengatakan, dalam perspektif intelijen modern, perang opini di ruang digital bukan lagi sekadar perdebatan biasa antarpendukung politik. Serangan yang dilakukan terus-menerus, dengan narasi seragam dan timing yang hampir bersamaan, menurutnya bisa masuk dalam kategori operasi delegitimasi terhadap kekuasaan politik.
Baca juga: Pemerintah Resmi Melarang Anak di Bawah 16 Tahun Akses Medsos
“Kalau kita lihat polanya, ini bukan sekadar kritik spontan masyarakat. Ada orkestrasi narasi, ada pengulangan isu, ada penggiringan emosi publik, dan ada target utama yaitu menurunkan legitimasi Presiden Prabowo di mata rakyat,” kata Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).
Ia menilai, salah satu indikator operasi digital terstruktur adalah munculnya isu yang sama secara simultan di banyak platform dalam waktu berdekatan. Narasi kemudian diperkuat oleh akun-akun anonim, influencer politik, potongan video pendek, meme, hingga komentar-komentar yang membentuk persepsi tertentu.
Dalam dunia intelijen, kata Amir, operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital, yakni perang psikologis yang dilakukan untuk membentuk persepsi publik secara masif.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkap temuan awal skandal riset palsu peneliti Indonesia di forum ilmiah dunia. Pihak terkait tidak terindikasi dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia. Namun, integritas riset nasional tetap menjadi perhatian serius. Indonesia memiliki mekanisme ketat pengawasan penelitian, mulai dari proposal hingga pelaksanaan, serta menjamin etika akademik.
loading…
Salah satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) tahun 2017-2025. Foto: Jonathan Simanjuntak
JAKARTA – Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) tahun 2017-2025 diapresiasi oleh Jaringan Aktivis Nusantara (JAN). Menurut Koordinator Nasional Jaringan Aktivis Nusantara Ibrahim, langkah Kejagung tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya keberanian dalam membongkar dugaan kejahatan sumber daya alam yang merugikan negara.
Akan tetapi, JAN menyinggung perkembangan penanganan perkara kasus dugaan tambang ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah yang menyeret nama Samin Tan. “JAN mengapresiasi langkah Kejagung dalam perkara IUP bauksit PT QSS. Tetapi pada saat yang sama, publik juga berhak bertanya, mengapa perkara Samin Tan yang nilai kerugian negaranya disebut mencapai sekitar Rp8 triliun belum menunjukkan perkembangan yang sepadan?” kata Ibrahim di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ibrahim berpendapat, Kejaksaan tidak boleh hanya terlihat tegas pada satu perkara, tetapi lambat dan ragu-ragu pada perkara lain yang memiliki konstruksi hukum serius, nilai kerugian besar dan dugaan keterlibatan banyak pihak. Sebab, kata dia, perkara dugaan tambang ilegal PT AKT bukan kasus biasa.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Izin Tambang Bauksit, ASN Ditjen Minerba Ditahan
Perempuan muda Jepara didorong memiliki literasi digital, ketahanan mental, dan pemahaman hukum. Hal ini disampaikan Pemkab Jepara pada peluncuran Sekolah Kartini Berdaya. HMI Jepara menginisiasi program ini sebagai respons terhadap tantangan kekerasan seksual dan eksploitasi perempuan. Materi pelatihan mencakup perlindungan sosial, kesehatan, AI, serta digital marketing.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap kerugian negara Rp 15.400 triliun (USD 908 miliar) akibat manipulasi perdagangan dan ekspor sejak 1991. Praktik under-invoicing dan transfer pricing ini didukung data PBB. Prabowo menyoroti perlunya perbaikan Bea Cukai serta tata kelola di sektor komoditas strategis untuk menjaga kekayaan ekonomi Indonesia.
Pernyataan Amien Rais yang menuding Seskab Teddy Indra Wijaya memicu polemik. Tuduhan ini dinilai tidak berdasar serta berpotensi merusak kualitas demokrasi. Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, menekankan kritik harus ditopang data, bukan spekulasi politik. Tuduhan tanpa data memperkeruh ruang publik di tengah kebutuhan stabilitas dan konsolidasi nasional.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertanyaan Presiden Prabowo Subianto kepada buruh mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Hari Buruh Internasional adalah sinyal positif. Dialog langsung ini krusial untuk perbaikan kualitas kebijakan publik, dengan dampak MBG yang bermanfaat bagi petani, UMKM, dan masyarakat luas.
Optimalkan pengaturan League of Legends Anda untuk performa maksimal. Panduan ini membahas setelan video, interface, hotkey, dan audio LoL krusial tahun 2026. Dapatkan FPS stabil, visibilitas layar jernih, serta kontrol responsif. Konfigurasi tepat mendukung progres ranked konsisten dan mengurangi salah klik atau input delay.
Oditur Militer II-07 Jakarta membeberkan keterlibatan prajurit Bais TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Keterlibatan terungkap saat dua pelaku tak ikut apel pagi. Serda Edi Sudarko menyiram, Lettu Budhi Hariyanto mengendarai motor. Persidangan perdana kasus Andrie Yunus digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, 29 April 2026.