WFH Jumat ASN Berlanjut, MenPANRB Ingatkan: Evaluasi Kinerja Tetap Ketat dan Tanpa Henti

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, sebuah langkah yang memicu tanda tanya besar tanpa penjelasan mendalam tentang urgensinya. Kebijakan ini hanya disertai janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) untuk evaluasi kinerja ketat melalui sistem e-kinerja.

Keputusan ini mendadak, hanya diiringi pernyataan bahwa setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib mengevaluasi kinerja ASN. Publik belum menerima alasan konkret di balik pemilihan hari Jumat sebagai jadwal WFH, membiarkan spekulasi tentang efektivitas atau justru potensi penurunan produktivitas mengemuka.

Kebijakan Tanpa Dasar Jelas

Kebijakan WFH rutin setiap Jumat ini berlaku untuk seluruh ASN. MenPANRB tidak memaparkan tujuan strategis atau hasil kajian yang mendukung keputusan tersebut, seperti dampak pada efisiensi birokrasi, pengurangan kemacetan, atau peningkatan kesejahteraan pegawai. Ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah kebijakan ini solusi nyata atau sekadar respons tanpa perencanaan matang?

Pemerintah mengklaim evaluasi kinerja akan terus berjalan. Namun, tanpa penjelasan alasan mendasar WFH diberlakukan, janji evaluasi ini terasa seperti tambal sulam untuk kebijakan yang belum memiliki justifikasi kuat. Pelayanan publik berisiko terganggu jika implementasi WFH tidak dibarengi panduan jelas dan pengawasan ketat yang berbasis data.

Sistem e-kinerja yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) disebut sebagai alat pengukur. Namun, fokus pada “bagaimana mengevaluasi” tanpa menjelaskan “mengapa kebijakan ini perlu” menunjukkan prioritas yang keliru. Publik berhak mengetahui dasar pertimbangan pemerintah, bukan hanya mekanisme pengawasannya.

Janji Evaluasi Kinerja

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, “Untuk seluruh ASN, kami akan terus melakukan evaluasi atau setiap PPK perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kami sudah sediakan e-kinerja.”

Ia menambahkan, KemenPANRB telah menyiapkan sistem tersebut. “E-Kinerja tersebut telah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara,” kata Rini, merujuk pada alat pengawasan yang akan digunakan.

“Jadi, setiap instansi pemerintah mempunyai tautan yang secara langsung untuk bisa menggunakan penilaian kinerja melalui e-kinerja yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara,” pungkas Rini, menekankan ketersediaan infrastruktur evaluasi.

Kebijakan WFH bukan hal baru dalam konteks pandemi, namun penerapannya secara rutin setiap Jumat tanpa alasan transparan menimbulkan keraguan. Pemerintah harus segera menjelaskan urgensi dan dasar ilmiah di balik keputusan ini, bukan hanya janji evaluasi pasca-kebijakan. Tanpa transparansi, kebijakan ini hanya akan memicu pertanyaan tentang komitmen pemerintah terhadap produktivitas dan pelayanan publik.