Jawa Tengah mengklaim posisi teratas provinsi dengan pendapatan objek wisata komersial tertinggi, didorong oleh lonjakan kunjungan wisatawan pada 2024. Gubernur Ahmad Luthfi menunjuk strategi aglomerasi dan pengembangan desa wisata sebagai pendorong utama, namun klaim ini memicu pertanyaan tentang pemerataan manfaat dan keberlanjutan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 68,88 juta wisatawan nusantara membanjiri Jawa Tengah pada 2024, naik 22 persen dari tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan mancanegara juga melonjak 28 persen menjadi 593.168 orang, dengan destinasi seperti Borobudur dan Kota Lama Semarang menjadi magnet utama.
Klaim Puncak Pendapatan
Riset CNBC Indonesia Research menempatkan Jawa Tengah di puncak daftar provinsi dengan total pendapatan objek daya tarik wisata komersial tertinggi. Ini menjadi dasar klaim Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas keberhasilan strategi pariwisata mereka dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Strategi aglomerasi, yang mencakup kawasan Kopeng-Rawapening di Kabupaten Semarang serta Borobudur di Kabupaten Magelang, disebut sebagai kunci integrasi. Namun, sejauh mana integrasi ini benar-benar terwujud di lapangan, melampaui sekadar daftar destinasi populer, masih menjadi pertanyaan.
Pengembangan “seribu desa wisata” digadang sebagai tulang punggung pemerataan ekonomi pariwisata. Gubernur Luthfi menyebut desa-desa ini didorong “naik kelas” dari skala lokal ke regional, bahkan internasional, setelah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah.
Diversifikasi produk wisata—kuliner, budaya, hingga ramah muslim—juga menjadi fokus untuk memperluas segmentasi pasar. Ini menunjukkan upaya Pemprov untuk tidak hanya mengandalkan wisata alam dan sejarah, namun efektivitasnya dalam jangka panjang belum teruji.
Strategi dan Angka Kunjungan
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan di kantornya, Kamis (8/1/2025), “Salah satu upaya untuk menaikkan PAD kita, di antaranya adalah dengan memperkuat dan memperbanyak objek wisata.” Pernyataan ini menggarisbawahi fokus pada kuantitas objek.
Luthfi juga menambahkan, “Kita punya aglomerasi wisata Kopeng, Borobudur, sama Rawapening. Kita punya seribu desa wisata.” Angka “seribu” ini, meski terdengar besar, memunculkan tantangan besar dalam hal kualitas dan manajemen.
Dia menjelaskan, pengembangan desa wisata dilakukan bertahap dan berjenjang. Namun, detail konkret tentang berapa banyak desa yang benar-benar mencapai level tersebut dan dampaknya terhadap kesejahteraan lokal masih minim.
Tantangan di Balik Angka Gemilang
Lonjakan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan seperti Masjid Syeikh Zayed Surakarta, Kota Lama Semarang, Candi Prambanan, serta kawasan Borobudur dan Dieng memang tak terbantahkan. Namun, keberhasilan ini tidak boleh menutupi pekerjaan rumah besar terkait infrastruktur, pengelolaan sampah, dan kapasitas daya dukung lingkungan.
Pertumbuhan pariwisata yang pesat menuntut evaluasi kritis terhadap distribusi manfaat ekonomi, terutama bagi masyarakat di desa wisata. Apakah “naik kelas” hanya sebatas label, ataukah benar-benar menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi warga lokal?
Leave a Reply