Makar dan Penertiban Kognitif

Advokat Firman Tendry Masengi, Direktur Eksekutif RECHT Institute, memperingatkan pergeseran berbahaya makna “makar” dalam konfigurasi politik Indonesia kontemporer. Istilah itu, menurutnya, kini menjadi alat penanda dalam pertarungan makna, bukan lagi delik pidana yang mensyaratkan tindakan konkret menggulingkan kekuasaan.

Pergeseran ini membungkam kritik sah, terutama yang datang dari komunitas pengamat, dengan memposisikannya sebagai ancaman. Tuduhan makar, khususnya di era pemerintahan Prabowo Subianto, berfungsi sebagai instrumen diskursif yang menggeser kritik dari ruang deliberatif ke wilayah penuh kecurigaan.

Hukum sebagai Mekanisme Penertiban Kognitif

Hukum tidak lagi sekadar mengatur tindakan, melainkan mulai menentukan bagaimana realitas politik boleh dipahami. Firman Tendry Masengi menegaskan, hukum telah beroperasi sebagai “mekanisme penertiban kognitif”, sebuah proses halus yang membentuk kesadaran publik melalui konstruksi bahasa dan wacana yang dilembagakan. Ini mengubah hukum menjadi tata bahasa sosial yang mengatur apa yang dapat diucapkan dan apa yang dianggap rasional.

Perluasan makna makar secara interpretatif menjadikan hukum sebagai mekanisme disipliner terhadap produksi pengetahuan. Kritik yang seharusnya menjadi bagian inheren demokrasi justru dipaksa berhadapan dengan risiko delegitimasi. Bukan karena lemahnya argumen, melainkan karena kategori yang dilekatkan telah lebih dahulu membingkai maknanya.

Tiga lapisan saling menguatkan dalam proses ini: pertama, perluasan makna yang menjadikan makar sebagai kategori elastis, mampu menjangkau berbagai bentuk ekspresi. Kedua, peminggiran pengetahuan yang tidak selaras dengan narasi stabilitas negara, termasuk analisis kritis dari kalangan pengamat. Ketiga, pelembagaan tafsir tersebut melalui praktik hukum dan reproduksi wacana publik hingga tampil sebagai kebenaran yang seolah netral.

Peringatan Terhadap Demokrasi

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya mengesahkan tindakan negara, tetapi juga membentuk batas rasionalitas masyarakat. Gejala ini tampak dalam cara sebagian kritik terhadap kebijakan strategis negara direduksi menjadi indikasi gangguan terhadap ketertiban politik.

“Dalam konfigurasi politik kontemporer Indonesia, istilah makar tidak lagi berdiri semata sebagai delik pidana yang mensyaratkan tindakan konkret untuk menggulingkan kekuasaan. Ia telah bergeser menjadi perangkat penanda dalam pertarungan makna yang menentukan batas antara kritik yang sah dan ekspresi yang diposisikan sebagai ancaman,” ujar Firman Tendry Masengi. Ia melanjutkan, “Tuduhan tersebut tidak selalu dimaksudkan untuk membuktikan adanya upaya faktual menggulingkan pemerintahan, melainkan bekerja sebagai instrumen diskursif yang menggeser kritik dari ruang deliberatif ke wilayah yang sarat kecurigaan.”

Firman juga menyoroti dampak pelabelan ini: “Ketika kritik ditempatkan dalam kerangka ancaman terhadap legitimasi, perdebatan substantif bergeser menjadi pengelolaan persepsi tentang loyalitas. Argumen tidak lagi diuji melalui rasionalitas, melainkan dipinggirkan melalui pelabelan.”

Implikasi paling krusial adalah ketika perdebatan substantif bergeser menjadi pengelolaan persepsi tentang loyalitas. Argumen tidak lagi diuji melalui rasionalitas, melainkan dipinggirkan melalui pelabelan yang mematikan nalar kritis. Ini mengancam ruang demokrasi yang sehat dan mendorong masyarakat ke dalam batas rasionalitas yang ditentukan oleh kekuasaan.