Category: Nasional

JAKARTA – Oditurat Militer II-07 Jakarta resmi melimpahkan berkas perkara empat terdakwa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada Kamis (16/4/2026). Meskipun saksi korban dalam hal ini Andrie Yunus belum diperiksa.

Kepala Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan pemanggilan secara patut sebanyak dua kali terhadap Andrie Yunus, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun karena alasan kesehatan, korban belum dapat dimintai keterangan.

“Namun, ada penyampaian dari LPSK tersebut bahwa saksi korban belum bisa dimintai keterangan sampai dengan beberapa waktu ke depan, dan kami dalam hal ini tidak tahu karena alasan kesehatan,” kata Andri di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Baca juga: Novel Baswedan Terkejut Berkas Perkara Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Tanpa keterangan Andrie Yunus, ia menegaskan bahwa pelimpahan perkara tetap dapat dilakukan. Sebab dalam perkara ini, penyidik dari Polisi Militer (PM) telah menemukan dua alat bukti.

“Sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara bahwa sebagai penyidik Polisi Militer telah terpenuhi dua alat bukti bisa dilimpahkan kepada penuntut atau oditur. Sehingga dengan ketentuan tersebut maka penyidik bisa melimpahkan,” ucap dia.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema anggaran yang digunakan justru mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal, menyampaikan bahwa berbagai sumber pendanaan seperti dana desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) memang telah dialokasikan sejak awal melalui mekanisme fiscal recycling atau daur ulang fiskal. Oleh karena itu, implementasinya saat ini tidak menambah beban baru bagi keuangan negara.

“Sudah dianggarkan, jadi itu bukan beban tambahan, tetapi merupakan fiscal recycling,” ujarnya pada Rabu (15/4).

Lebih lanjut, Fithra menjelaskan bahwa distribusi anggaran ke desa tidak bersifat merata dalam jumlah yang sama.

Besaran dana yang diterima setiap desa bergantung pada skala usaha dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Sebenarnya, dengan skala usaha seperti ini, ada yang mendapat Rp500 juta, ada yang Rp1 miliar. Tidak semuanya mendapat Rp3 miliar,” jelasnya.

Fithra juga menekankan bahwa dana desa harus segera disalurkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dana desa itu memang sudah memiliki alokasi per desa. Jadi, harus segera disalurkan,” tegasnya.

Dalam konteks distribusi, Fithra mengatakan pemerintah telah mengusung pendekatan pembangunan dari desa dengan menciptakan ‘engine’ atau mesin penggerak ekonomi daerah melalui sistem yang telah disiapkan sejak awal.

“Engine daerah itu dibangun dan disiapkan sejak awal. Dalam perkembangannya, hal tersebut dapat menciptakan efek skala ekonomi yang memadai,” ungkapnya.

Pemerintah berharap, melalui optimalisasi penggunaan dana desa serta penguatan sistem di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dari akar rumput.

“Pemerintah menyadari bahwa permasalahan kemiskinan struktural memerlukan intervensi yang sistematis. Salah satunya, sesuai dengan Asta Cita, adalah membangun dari desa, membangun dari bawah,” pungkas Fithra. (her/dav)

Sumedang, Idola 92.6 FM-Fikri tersenyum lebar saat tangannya sibuk mewarnai gambar di dalam kelas. Anak berusia 6 tahun itu kini menikmati hari-harinya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Sumedang, Jawa Barat, sesuatu yang dulu terasa jauh dari kehidupannya.

Fikri adalah bocah asal Desa Sukaraja, Sumedang, Jawa Barat. Ia sempat tinggal bersama neneknya di Jakarta dan ikut memulung sampah plastik di jalanan demi bertahan hidup. Dari membawa karung berisi barang bekas, kini ia membawa buku dan pensil ke sekolah.

Di ruang kelas, Fikri menjalani hari-hari seperti anak seusianya. Ia belajar membaca dan berhitung, menggambar, hingga bermain bersama teman-teman. Sesekali, ia mencoba permainan edukatif di papan tulis interaktif (interactive flat panel) atau bermain lego dengan penuh antusias.

“Sekolahnya seru banget. Aku jadi ngerasain punya kakak, punya bapak, punya ibu, banyak teman juga. Semuanya baik-baik,” ujar Fikri polos, seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Tak hanya belajar, Fikri juga merasakan perhatian yang sebelumnya jarang ia dapatkan. Di sekolah, ia memperoleh makanan bergizi setiap hari. “Aku juga bisa makan. Makanannya enak banget. Badanku jadi kuat,” katanya sambil tersenyum.

Kini, perlahan, rasa percaya dirinya tumbuh. “Sekarang aku bisa belajar baca, belajar nulis, dan main lari-larian,” tuturnya.

“Aku Fikri, aku senang sekali di Sekolah Rakyat. Terima kasih Pak Prabowo, aku sayang Bapak,” ujarnya dengan suara lantang dan wajah ceria.

Perjalanan Fikri menuju bangku pendidikan bukanlah cerita mudah. Kehidupan di jalanan membuatnya harus kehilangan masa kecil yang semestinya diisi dengan bermain dan belajar. Kondisi itu kemudian menarik perhatian aparat kepolisian yang membantu memulangkannya ke kampung halaman di Sumedang.

Sejak saat itu, berbagai bentuk pendampingan diberikan. Pemerintah memastikan Fikri mendapatkan akses pendidikan yang layak sekaligus dukungan kebutuhan dasar untuk keluarganya. Tak hanya Fikri, adiknya, Naufal, juga kini didaftarkan ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar keduanya bisa tumbuh dengan hak pendidikan yang terpenuhi sejak dini.

Bantuan lain turut mengalir, mulai dari kebutuhan pokok, pengurusan administrasi kependudukan, hingga jaminan layanan kesehatan melalui BPJS. Bahkan, rumah keluarga Fikri juga mendapatkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui kolaborasi pemerintah daerah, kepolisian, dan PMI. Sang ibu pun memperoleh bantuan modal usaha untuk memperkuat ekonomi keluarga.

Kini, langkah kecil Fikri di ruang kelas menjadi awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih cerah. Dari jalanan yang keras, ia menemukan harapan baru, di bangku sekolah, bersama mimpi-mimpi yang perlahan tumbuh. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan dan percepatan dalam merealisasikan program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau miskin mempunyai rumah layak huni.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari mengatakan program 3 Juta Rumah sangat penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat miskin bisa mempunyai rumah layak, sekaligus mengatasi backlog perumahan untuk sekitar 9,9 juta keluarga.

Tak hanya memastikan masyarakat mendapatkan tempat berlindung, program ini juga akan dijalankan bersama dengan renovasi sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni.

“Bapak Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Qodari dalam Konferensi Pers Pemerintah: Update PHTC dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, di Jakarta, Rabu (15/4).

Untuk mempermudah masyarakat miskin memiliki rumah, pemerintah berupaya merampingkan aturan dan memperbanyak insentif. Salah satunya menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR dan Percepatan perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi hanya 10 hari.

Sementara, untuk insentif, pemerintah memutuskan untuk menggratiskan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Pemerintah juga kembali memberikan paket kebijakan ekonomi berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada 2026 dan 2027.

Tak berhenti di situ, kebijakan moneter juga ikut mendukung melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia dari 5 persen menjadi 4 persen melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang didukung alokasi likuiditas hingga Rp80 triliun untuk 100.000 unit rumah komersial.

Prabowo juga memastikan agar masyarakat bisa mendapatkan bunga pembiayaan yang murah melalui KUR Perumahan/Kredit Program Perumahan (KPP). Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp130 triliun, dengan subsidi bunga 5 persen.

“Seluruh langkah ini merupakan wujud nyata arahan Presiden agar kebijakan berpihak pada rakyat kecil, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak,” terangnya.

Dengan berbagai langkah yang dijalankan, sepanjang 2025 penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 278.868 unit rumah bagi MBR di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini, Prabowo memerintahkan untuk menambah kuota masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan murah ini.

Prabowo memerintahkan penambahan kuota dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Ini merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah.

“Penambahan kuota ini didukung skema KPR yang semakin terjangkau dengan DP 1% dan bunga tetap 5% guna memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat,” kata Qodari. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Salah satu langkah strategis itu diwujudkan melalui pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi terobosan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan, yang ditandai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan sekitar 30 hektare yang telah clean and clear,” ujar Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4).

Qodari menegaskan pemerintah akan terus mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas kebutuhan perumahan di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek ini memiliki potensi penyediaan hingga 141.000 unit hunian vertikal dengan penyelesaian secara bertahap.

Dalam pelaksanaannya, Qodari mengatakan pemerintah juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk Lippo Group, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta Danantara Indonesia.

Kolaborasi tersebut dinilai berperan penting dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Selain fokus pada kawasan perkotaan, Qodari menyampaikan pemerintah juga menunjukkan komitmen dalam penanganan pascabencana melalui pembangunan hunian tetap (huntap) bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan gotong royong,” ucapnya.

Lebih lanjut, Qodari mengungkapkan program penyediaan hunian tetap telah menunjukkan pencapaian melalui serah terima 120 unit rumah untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penyerahan hunian tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana serta peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.

“Capaian terbaru berupa serah terima 120 unit hunian tetap di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026,” ujar dia. (her/dav)