Category: Nasional

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) bisa memberikan konstruktif kepada pemerintah. Menurutnya, posisi Persaja bukan untuk menekan pemerintah seperti dahulu.

“Dulu kita bisa menekan pemerintah ya dengan Persaja-nya. Tapi kita sekarang tidak, bukan untuk menekan, tetapi setidak-tidaknya bisa memberikan masukan-masukan yang yang konstruktif, yang bisa masukan-masukan yang lebih bagus lagi pada institusi, pada pemerintah tentunya,” ujar ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

Burhanuddin pun berharap jaksa tak pasif dalam menyikapi dinamika dan tantangan ke depan. “Berikan masukan, berikan masukan yang lebih membangun,” katanya.

Baca Juga: Akui Sempat Jadi Perdebatan, ST Burhanuddin Tegaskan Peran Jaksa Tetap Dominus Litis di KUHAP Baru

Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan, kegiatan ini bukanlah kegiatan rutin belaka. Ia meminta Persaja menjadikan forum munas menjadi momentum merefleksikan diri.

JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin bersama rombongan menggelar pertemuan dengan Secretary of War Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth di Pentagon, Washington DC, pada Senin (13/4/2026). Pertemuan ini guna membahas penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Pertemuan ini merupakan line of departure bagi penguatan program International Military Education and Training melalui pengembangan capacity building dan human invest dalam bidang pendidikan dan latihan, termasuk untuk pasukan khusus,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Rico Sirait dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Baca juga: AS dan Indonesia Bentuk Pakta Kerja Sama Pertahanan, Ini 3 Pilar Intinya

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan semangat penguatan hubungan pertahanan Indonesia–AS yang diarahkan untuk mendukung perdamaian, stabilitas kawasan, peningkatan profesionalisme kedua angkatan bersenjata dengan tetap menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Berbagai langkah reformasi yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki iklim pasar modal di Tanah Air dinilai layak diapresiasi. Sebab, saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) jadi lebih sehat dan transparan.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan bahwa reformasi yang tengah dijalankan menjadi fondasi penting untuk membangun pasar modal yang lebih kredibel dan berkelas global.

Ia menyebutkan, komitmen OJK untuk mengungkap data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% melalui situs BEI sangat baik karena memberikan kejelasan kepada investor tentang siapa saja pemilik saham di suatu emiten.

Begitu juga dengan kewajiban pemegang saham minimal 10% yang harus melaporkan Ultimate Beneficial Owner (UBO) kepada IDX. Di mana, aturan ini mulai diterapkan pada 1 April 2026.

“Upaya peningkatan transparansi seperti pengungkapan identitas pemegang saham, klasifikasi investor yang lebih granular, serta kewajiban pelaporan UBO sebenarnya bukan sekadar kepatuhan, tapi sebuah re-pricing mechanism terhadap kepercayaan,” katanya kepada media, Selasa (14/4).

Menurut Fakhrul, dengan kondisi pasar modal yang lebih sehat dan transparan, maka kredibilitasnya akan semakin tinggi dan bisa mencapai standar global. Sebab, dengan keterbukaan infoamsi, maka risiko jadi lebih rendah dan kepercayaan investor meningkat.

“Selama ini salah satu tantangan utama pasar saham Indonesia adalah adanya opacity premium, di mana investor, terutama asing mendiskon valuasi karena keterbatasan visibilitas terhadap struktur kepemilikan dan potensi konflik kepentingan. Dengan reformasi ini, risiko tersebut secara bertahap bisa ditekan,” terangnya.

Secara rinci, ia menyebutkan ada tiga dampak positif dari reformasi ini. Pertama, penentuan harga wajar saham akan menjadi lebih sehat karena pelaku pasar memiliki informasi yang lebih simetris.

Kedua, reformasi akan meningkatkan kualitas basis investor, sehingga investor nantinya tidak hanya bicara kuantitas likuiditas, tapi juga stabilitasnya.

“Ketiga, dalam jangka menengah, ini berpotensi menurunkan cost of equity (biaya ekuitas) bagi emiten karena premi risiko yang lebih rendah,” jelasnya.

Kendati, ia menekankan bahwa reformasi struktur tidak boleh hanya berhenti di transparansi semata. Ada dua hal yang dinilai perlu didorong ke depan.

Pertama, bagaimana menciptakan basis investor institusi dalam negeri (seperti dana pensiun, asuransi, dan reksa dana) yang kuat. Pasalnya, selama ini pasar modal dalam negeri terlalu sensitif terhadap aliran jangka pendek, baik dari asing maupun domestik. Tanpa investor jangka panjang, volatilitas akan selalu tinggi.

Kedua, ia menilai pemerintah harus mulai mendesain pasar saham sebagai sumber pendanaan strategis, bukan sekadar tempat perdagangan sekunder.

“Artinya, kebijakan harus diarahkan agar lebih banyak perusahaan berkualitas masuk ke bursa, dengan insentif yang tepat, serta pipeline IPO yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (her/dav)