Bareskrim Polri Resmi Terima Laporan JK: Kasus Rismon Sianipar Masuki Babak Baru?
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026). Pelaporan ini terkait dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. JK membantah tudingan mendanai Roy Suryo terkait ijazah Presiden Jokowi, menyebutnya merugikan martabat.
Kemenhaj Sebut Kenaikan Harga Avtur untuk Haji 2026 Ditanggung APBN
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menginformasikan kenaikan harga avtur penerbangan jemaah haji Indonesia ditanggung pemerintah. Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo Subianto memutuskan biaya tidak dibebankan. Kenaikan avtur maskapai Garuda dan Saudia Airlines, dengan total Rp1,77 triliun, akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Beri Arahan 4 Jam, Prabowo Minta Menteri hingga Eselon I Lebih Produktif dan Kurangi Kebocoran
loading…
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Foto/BPMI Setpres
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 4 jam kepada anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Banyak hal disampaikan Prabowo, termasuk agar mengurangi kebocoran.
“Tadi selama kurang lebih 4 jam Bapak Presiden memimpin rapat kerja pemerintah yang kali ini dari unsur eksekutif lengkap sampai level eselon satu. Mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, kemudian sampai ke Dirjen, Sekjen maupun Irjen semua kementerian,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media seusai pertemuan.
Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan pengarahan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur eksekutif dan pemerintahan karena selama satu setengah tahun ini telah banyak program-program pemerintah yang telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan.
“Sehingga hari ini beliau menganggap penting untuk memberikan arahan, menyampaikan terima kasih sekaligus menggugah dan memaparkan bahwa kita harus sama-sama bekerja lebih giat lagi, lebih cepat lagi, lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, kurangi kebocoran dan seterusnya. Ini makna dari pertemuan kita pada siang sampai malam hari ini,” katanya.
Penasihat Ahli Kapolri Apresiasi Bareskrim Bongkar Penyalahgunaan BBM dan Elpiji
loading…
Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengapresiasi capain besar Bareskrim Polri dalam mengungkap penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi tersebut. Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA – Bareskrim Polri membongkar penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi di berbagai wilayah. Sejak operasi digelar Bareskrim berhasil mengungkap 755 kasus dan menangkap lebih dari 672 tersangka.
Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengapresiasi capain besar Bareskrim Polri dalam mengungkap penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi tersebut.
“Kita harapkan operasi besar-besaran ini bisa menjaga perekonomian tetap kondusif dan menjaga stabilitasi harga BBM dan elpiji bersubsidi,” katanya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Kunci Keberlanjutan Program MBG
loading…
Direktur INDEF Esther Sri Astuti menyatakan krisis global akibat ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia berdampak ke perekonomian. Di antaranya meningkatnya inflasi, khususnya pada sektor pangan. Foto/Ist
JAKARTA – Krisis global akibat ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia berdampak signifikan terhadap perekonomian. Salah satunya yakni meningkatnya inflasi, khususnya pada sektor pangan. Kondisi ini akan memengaruhi keberlanjutan berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyatakan bahwa dalam situasi krisis global, harga pangan cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena terganggunya rantai pasok global, meningkatnya biaya logistik, serta ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor.
“Ketika harga pangan naik, maka biaya penyediaan makanan bergizi dalam program pemerintah juga ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam APBN,” ujar Esther di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia menekankan bahwa anggaran negara tidak hanya digunakan untuk satu program prioritas saja. Pemerintah tetap harus membiayai berbagai kebutuhan lain seperti subsidi energi, belanja infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, dalam kondisi tekanan global, pemerintah harus berhati-hati agar program yang dijalankan tidak membebani fiskal secara berlebihan.
Menurut Esther, Program MBG tetap perlu dipertahankan karena merupakan janji politik presiden sekaligus program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasinya sebaiknya tidak dilakukan secara masif di seluruh wilayah dalam waktu bersamaan.
Ia menyarankan agar program tersebut difokuskan terlebih dahulu pada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan wilayah yang paling membutuhkan seperti kawasan 3T. Pendekatan yang lebih terarah dinilai akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
“Jika program dijalankan secara masif di tengah tekanan fiskal, dikhawatirkan akan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” ungkapnya.
Prabowo Beri Taklimat di Istana: 1,5 Tahun Kita Buktikan Pemerintah Andal
loading…
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya telah menunjukkan kinerja yang efektif dan andal selama satu setengah tahun masa kepemimpinannya. Foto/Binti mufarida
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya telah menunjukkan kinerja yang efektif dan andal selama satu setengah tahun masa kepemimpinan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam taklimatnya kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Prabowo menegaskan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pemerintahan.
“Maksud dan tujuan rapat kerja ini, ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan di, bisa dikatakan tahap satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat,” ungkap Prabowo mengawali taklimatnya.
Prabowo mengakui bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, berbagai capaian penting telah berhasil diraih. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mampu bekerja secara efektif meskipun dihadapkan pada situasi global yang tidak menentu.
Prabowo menyoroti kondisi dunia yang tengah dilanda berbagai konflik dan ketegangan geopolitik, yang berdampak pada stabilitas global. Namun demikian, ia menilai Indonesia mampu menjaga arah pembangunan dan stabilitas nasional.
NEXT Indonesia Center: Disiplin Fiskal Terjaga, Ekonomi Beri Sinyal Positif
Belanja negara yang ekspansif pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong pergerakan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga disiplin fiskal sesuai dengan koridor yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026). (Foto Dok. Istimewa)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Belanja negara yang ekspansif pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong pergerakan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga disiplin fiskal sesuai dengan koridor yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
“Perkembangan yang terjadi saat ini memberikan sinyal positif. Penyerapan belanja pemerintah naik, penerimaan negara juga tumbuh tinggi, sehingga gairah pergerakan ekonomi memberikan harapan baik ke depan,” ungkap Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).
Seperti disampaikan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara triwulan I-2026 mencapai Rp574,9 triliun, naik 10,5 persen secara tahunan (year on year). Penopang utamanya adalah penerimaan pajak yang tumbuh 20,7 persen, menjadi Rp394,8 triliun.
“Pencapaian ini memberikan ruang fiskal yang lebih sehat untuk menopang belanja yang meningkat,” kata Christiantoko.
Sementara pada sisi belanja negara, penyerapan anggaran mencapai Rp815,0 triliun atau meningkat 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, menurut Christiantoko, defisit APBN sebesar 0,93 persen pada triwulan I-2026 ini masih dalam batas wajar. “Jika dicermati secara utuh, angka tersebut justru mencerminkan strategi fiskal yang terukur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengakselerasi belanja negara sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Defisit berada dalam kendali pemerintah, bukan sesuatu yang terjadi di luar kontrol.
Realisasi belanja negara pada periode Januari-Maret telah mencapai 21,2 persen dari target. Sementara rata-rata realisasi belanja negara pada triwulan I di tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 17 persen. Dari sisi nominal pun penyerapan anggaran naik sampai 31,4 persen.
“Belanja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya ekspansif yang memang diperlukan, terutama di awal tahun, untuk menjaga momentum pemulihan dan memperkuat daya dorong ekonomi domestik,” papar Christiantoko.
Belanja negara untuk program-program strategis meningkat, misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berdampak pada aktivitas ekonomi. Peningkatan realisasi belanja negara juga dipengaruhi faktor musiman, yaitu momen Lebaran.
Pada Lebaran tahun ini, pemerintah mengeluarkan paket stimulus Rp15 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat di bulan suci. Mulai dari bantuan pangan, diskon transportasi, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, dan Polri.
“Belanja pemerintah yang lebih tinggi menjadi pendorong penting untuk menjaga daya beli dan memperkuat perputaran ekonomi,” ucap Christiantoko.
Tak kalah penting, ia menekankan, pemerintah tetap menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga disiplin fiskal. Target defisit anggaran yang dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi jangkar utama agar ekspansi fiskal tetap berada dalam koridor yang aman.
“Dengan demikian, defisit sebesar 0,93 persen pada triwulan I-2026 harus dilihat bagian dari strategi kebijakan fiskal yang terukur. Selama dikelola secara hati-hati dan tetap dalam batas yang telah ditetapkan, langkah ini justru berpotensi memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” tutupnya. (her/dav)
Pemerintah Gabungkan 15 BUMN Logistik Jadi Satu Entitas, Target Selesai dalam Sebulan ke Depan
Badan Pengaturan BUMN mempercepat konsolidasi 15 BUMN sektor logistik menjadi satu badan usaha. Proses ini ditargetkan rampung dalam sebulan, bertujuan memperkuat daya saing dan mengoptimalkan bisnis BUMN. PT Pos Indonesia diharapkan menjadi perusahaan jangkar. Konsolidasi ini bagian restrukturisasi untuk efisiensi dan manfaat masyarakat. Presiden Prabowo mendukung.
El Nino Mengintai: Pemerintah Kencangkan Pengawasan Harga Pangan Nasional
Pemerintah memperketat pengawasan harga pangan di tengah potensi dampak El Nino serta gangguan pasokan global. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas strategis seperti kedelai. Menteri Amran sebelum mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memperketat pengawasan harga pangan di tengah potensi dampak El Nino serta gangguan pasokan global. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas strategis seperti kedelai.
“Nanti kami kumpulkan para importir. Jangan menaikkan harga terlalu tinggi,” kata Menteri Amran sebelum mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/4).
Ia juga mengimbau para importir kedelai untuk mengedepankan empati terhadap masyarakat dengan turut menjaga stabilitas harga pangan. Untuk memastikan langkah tersebut berjalan efektif, Amran menambahkan, Kementerian Pertanian akan melakukan pemantauan serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
Menteri Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pengawasan harga, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan pokok utama tetap terjaga, terutama beras.
“Posisinya sangat aman. Bukan sekadar aman, tetapi sangat aman. Selanjutnya, kita fokus pada langkah menghadapi El Nino,” ujar Amran.
Sementara itu, kondisi stok pangan nasional saat ini berada pada level yang sangat kuat dan akan dilaporkan kepada Presiden dalam rapat terbatas.
“Alhamdulillah, stok beras kita mencapai 4,6 juta ton hari ini. Pada April, insya Allah bisa mencapai 5 juta ton. Ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sebelumnya, pada April hanya sekitar 1,5 hingga maksimal 2 juta ton. Artinya, sekarang hampir tiga kali lipat dan patut kita syukuri,” jelasnya.
Pemerintah juga telah mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga enam bulan ke depan. “Stok kita nanti sekitar 5 juta ton. Kemudian di sektor horeka (hotel, restoran, dan katering) terdapat sekitar 12,5 juta ton.”
“Selain itu, standing crop atau tanaman yang siap panen saat ini mencapai sekitar 11 juta ton. Totalnya sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 10 hingga 11 bulan ke depan,” ungkapnya.
Dengan proyeksi kebutuhan selama musim kemarau, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
“Pada musim kemarau sekitar enam bulan, berdasarkan pengalaman saat El Nino, kebutuhan sekitar 2 juta ton per bulan atau total 12 juta ton. Artinya, hingga sekitar Mei ke depan kita masih dalam kondisi cukup. Apalagi puncak panen terjadi pada Maret dan periode kering hanya enam bulan, sehingga kondisi tetap aman,” ujarnya. (her/dav)
Uji B50 Sukses, Indonesia Makin Dekat dengan Swasembada Energi
Pemerintah akan menerapkan B50 pada Juli 2026. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi impor BBM sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Kementerian ESDM tengah melakukan uji coba penerapan B50 pada kendaraan. Sebelumnya, pada 2025, pemerintah telah mengimplementasikan B40 secara nasional. Hal itu dikatakan Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, Selasa (7/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah akan menerapkan B50 pada Juli 2026. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi impor BBM sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.
Kementerian ESDM tengah melakukan uji coba penerapan B50 pada kendaraan. Sebelumnya, pada 2025, pemerintah telah mengimplementasikan B40 secara nasional.
Hasil uji B50 pada mesin diesel kendaraan pertambangan yang saat ini masih berlangsung menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi operasional maupun teknis.
“Hasil sementara uji penggunaan B50 pada mesin diesel di sektor pertambangan menunjukkan performa yang stabil dan tidak ditemukan gangguan signifikan pada mesin,” ujar Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, Selasa (7/4).
Perlu diketahui, B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri atas 50% biodiesel (B100) berbasis minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, dan 50% bahan bakar solar (B0).
Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
Dalam pelaksanaannya, uji penggunaan B50 pada sektor alat berat pertambangan dilakukan secara komprehensif, mencakup pengujian kualitas bahan bakar, kinerja mesin, ketahanan operasional, hingga stabilitas penyimpanan.
Hingga akhir Maret 2026, pengujian ketahanan dinamis telah mencapai lebih dari 900 jam operasional tanpa indikasi gangguan pada mesin yang disebabkan oleh kualitas bahan bakar.
Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati para pemangku kepentingan sebagai standar bahan bakar uji, termasuk parameter kandungan air, stabilitas oksidasi, serta kandungan FAME.
Hal ini menegaskan kesiapan teknis B50 untuk diaplikasikan pada sektor non-otomotif dengan karakteristik beban kerja tinggi, seperti pertambangan.
“Pengembangan B50 menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian energi nasional. Dengan memanfaatkan sumber daya domestik, kita tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” tutur Eniya.
Ke depan, pemerintah akan terus melanjutkan rangkaian pengujian B50 pada berbagai sektor, termasuk transportasi, pembangkit listrik, kereta api, dan alat mesin pertanian. Dengan ini, maka Indonesia makin dekat dengan swasembada sektor energi. (her/dav)