Category: Nasional

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 4 jam kepada anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Banyak hal disampaikan Prabowo, termasuk agar mengurangi kebocoran.

“Tadi selama kurang lebih 4 jam Bapak Presiden memimpin rapat kerja pemerintah yang kali ini dari unsur eksekutif lengkap sampai level eselon satu. Mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, kemudian sampai ke Dirjen, Sekjen maupun Irjen semua kementerian,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media seusai pertemuan.

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan pengarahan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur eksekutif dan pemerintahan karena selama satu setengah tahun ini telah banyak program-program pemerintah yang telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan.

Baca Juga: Prabowo Dijadwalkan Resmikan Pabrik Mobil Listrik di Magelang Besok

“Sehingga hari ini beliau menganggap penting untuk memberikan arahan, menyampaikan terima kasih sekaligus menggugah dan memaparkan bahwa kita harus sama-sama bekerja lebih giat lagi, lebih cepat lagi, lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, kurangi kebocoran dan seterusnya. Ini makna dari pertemuan kita pada siang sampai malam hari ini,” katanya.

JAKARTA – Bareskrim Polri membongkar penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi di berbagai wilayah. Sejak operasi digelar Bareskrim berhasil mengungkap 755 kasus dan menangkap lebih dari 672 tersangka.

Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengapresiasi capain besar Bareskrim Polri dalam mengungkap penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi tersebut.

Baca juga: Punya SAL Rp420 Triliun, Purbaya Pede Tahan Harga BBM Subsidi Tak Naik

“Kita harapkan operasi besar-besaran ini bisa menjaga perekonomian tetap kondusif dan menjaga stabilitasi harga BBM dan elpiji bersubsidi,” katanya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

JAKARTA – Krisis global akibat ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia berdampak signifikan terhadap perekonomian. Salah satunya yakni meningkatnya inflasi, khususnya pada sektor pangan. Kondisi ini akan memengaruhi keberlanjutan berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyatakan bahwa dalam situasi krisis global, harga pangan cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena terganggunya rantai pasok global, meningkatnya biaya logistik, serta ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor.

Baca juga: Program MBG Upaya Pemerintah Siapkan Masa Depan Generasi Muda

“Ketika harga pangan naik, maka biaya penyediaan makanan bergizi dalam program pemerintah juga ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam APBN,” ujar Esther di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menekankan bahwa anggaran negara tidak hanya digunakan untuk satu program prioritas saja. Pemerintah tetap harus membiayai berbagai kebutuhan lain seperti subsidi energi, belanja infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, dalam kondisi tekanan global, pemerintah harus berhati-hati agar program yang dijalankan tidak membebani fiskal secara berlebihan.

Menurut Esther, Program MBG tetap perlu dipertahankan karena merupakan janji politik presiden sekaligus program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasinya sebaiknya tidak dilakukan secara masif di seluruh wilayah dalam waktu bersamaan.

Baca juga: MBG: Program Makan atau Mesin Ekonomi yang Kita Abaikan?

Ia menyarankan agar program tersebut difokuskan terlebih dahulu pada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan wilayah yang paling membutuhkan seperti kawasan 3T. Pendekatan yang lebih terarah dinilai akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.

“Jika program dijalankan secara masif di tengah tekanan fiskal, dikhawatirkan akan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” ungkapnya.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya telah menunjukkan kinerja yang efektif dan andal selama satu setengah tahun masa kepemimpinan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam taklimatnya kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menegaskan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pemerintahan.

Baca juga: Presiden Prabowo Akan Beri Taklimat ke Seluruh Menteri, Wamen, hingga Eselon 1 di Istana

“Maksud dan tujuan rapat kerja ini, ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan di, bisa dikatakan tahap satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat,” ungkap Prabowo mengawali taklimatnya.

Prabowo mengakui bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, berbagai capaian penting telah berhasil diraih. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mampu bekerja secara efektif meskipun dihadapkan pada situasi global yang tidak menentu.

Prabowo menyoroti kondisi dunia yang tengah dilanda berbagai konflik dan ketegangan geopolitik, yang berdampak pada stabilitas global. Namun demikian, ia menilai Indonesia mampu menjaga arah pembangunan dan stabilitas nasional.

Baca juga: Pejabat Negara Mulai Berdatangan ke Istana Jelang Taklimat Presiden Prabowo

Jakarta, Idola 92.6 FM-Belanja negara yang ekspansif pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong pergerakan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga disiplin fiskal sesuai dengan koridor yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

“Perkembangan yang terjadi saat ini memberikan sinyal positif. Penyerapan belanja pemerintah naik, penerimaan negara juga tumbuh tinggi, sehingga gairah pergerakan ekonomi memberikan harapan baik ke depan,” ungkap Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Seperti disampaikan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara triwulan I-2026 mencapai Rp574,9 triliun, naik 10,5 persen secara tahunan (year on year). Penopang utamanya adalah penerimaan pajak yang tumbuh 20,7 persen, menjadi Rp394,8 triliun.

“Pencapaian ini memberikan ruang fiskal yang lebih sehat untuk menopang belanja yang meningkat,” kata Christiantoko.

Sementara pada sisi belanja negara, penyerapan anggaran mencapai Rp815,0 triliun atau meningkat 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, menurut Christiantoko, defisit APBN sebesar 0,93 persen pada triwulan I-2026 ini masih dalam batas wajar. “Jika dicermati secara utuh, angka tersebut justru mencerminkan strategi fiskal yang terukur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengakselerasi belanja negara sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Defisit berada dalam kendali pemerintah, bukan sesuatu yang terjadi di luar kontrol.

Realisasi belanja negara pada periode Januari-Maret telah mencapai 21,2 persen dari target. Sementara rata-rata realisasi belanja negara pada triwulan I di tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 17 persen. Dari sisi nominal pun penyerapan anggaran naik sampai 31,4 persen.

“Belanja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya ekspansif yang memang diperlukan, terutama di awal tahun, untuk menjaga momentum pemulihan dan memperkuat daya dorong ekonomi domestik,” papar Christiantoko.

Belanja negara untuk program-program strategis meningkat, misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berdampak pada aktivitas ekonomi. Peningkatan realisasi belanja negara juga dipengaruhi faktor musiman, yaitu momen Lebaran.

Pada Lebaran tahun ini, pemerintah mengeluarkan paket stimulus Rp15 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat di bulan suci. Mulai dari bantuan pangan, diskon transportasi, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, dan Polri.

“Belanja pemerintah yang lebih tinggi menjadi pendorong penting untuk menjaga daya beli dan memperkuat perputaran ekonomi,” ucap Christiantoko.

Tak kalah penting, ia menekankan, pemerintah tetap menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga disiplin fiskal. Target defisit anggaran yang dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi jangkar utama agar ekspansi fiskal tetap berada dalam koridor yang aman.

“Dengan demikian, defisit sebesar 0,93 persen pada triwulan I-2026 harus dilihat bagian dari strategi kebijakan fiskal yang terukur. Selama dikelola secara hati-hati dan tetap dalam batas yang telah ditetapkan, langkah ini justru berpotensi memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” tutupnya. (her/dav)