Dari Pajak ke Panggung Bisnis: DJP Jateng I Bekali UMKM Public Speaking Demi Naik Kelas
DJP Jawa Tengah I dan HIMIKS gelar Business Development Services (BDS) bagi 50 UMKM inklusi di Semarang. Fokusnya pada penguatan kapasitas usaha, keterampilan public speaking, dan pemahaman pajak. Upaya ini mendorong UMKM berkembang, bersaing, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, pada Selasa, 10 Februari 2026, menggelar acara Business Development Services (BDS) di Aula Lantai 7 Gedung Keuangan Negara II Semarang. Acara ini melibatkan 50 pelaku UMKM inklusi dari Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang (HIMIKS), diklaim sebagai upaya DJP mendorong UMKM “naik kelas” dan meningkatkan kesadaran perpajakan. Namun, efektivitas program singkat ini untuk mencapai target ambisius tersebut patut dipertanyakan.
Pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan public speaking dan pemahaman perpajakan. Sesi public speaking dipimpin oleh perwakilan HIMIKS, Trima Rahayu, dengan pendampingan Juru Bahasa Isyarat Mako Mira Lysistrata, melibatkan praktik langsung promosi produk. Setelahnya, Penyuluh Pajak Candra Tri Ananto dan Nanik R. memberikan edukasi tentang peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara.
Klaim dan Tujuan DJP
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Tengah I, Hutomo Budi, menyatakan, “UMKM memiliki potensi besar. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong pelaku usaha agar semakin siap berkembang, baik dari sisi kemampuan usaha maupun kesadaran perpajakannya.” DJP mengklaim BDS adalah sarana strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri UMKM.
Penyuluh Pajak Candra Tri Ananto menambahkan, “Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai program pembangunan melalui APBN demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pernyataan ini menegaskan posisi DJP dalam menghubungkan kewajiban pajak dengan manfaat pembangunan.
Pertanyaan atas Dampak Nyata
DJP mengakhiri kegiatan dengan klaim bahwa program ini merupakan “pembinaan berkelanjutan” yang bertujuan meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan perpajakan, sekaligus memperluas skala usaha UMKM. Namun, apakah satu hari pelatihan public speaking dan edukasi pajak cukup untuk mengubah fundamental bisnis 50 UMKM inklusi agar “semakin berdaya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional” adalah pertanyaan besar yang membutuhkan pembuktian nyata, bukan sekadar retorika. Program semacam ini lebih sering menjadi formalitas daripada solusi konkret jangka panjang bagi pengembangan UMKM.
