Darurat Campak Mengintai, Vita DPR: Negara Wajib Bertindak Lindungi Anak dari Kelalaian
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina menyatakan peningkatan KLB Campak awal 2026 menuntut evaluasi serius anggaran imunisasi nasional. Data Maret 2026 tunjukkan tren kenaikan kasus campak di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah. Penguatan sistem pencegahan penyakit dan penambahan alokasi anggaran imunisasi vital untuk perluasan cakupan serta intervensi lapangan.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak evaluasi serius alokasi anggaran imunisasi nasional menyusul lonjakan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di berbagai daerah sejak awal 2026. Data hingga Maret 2026 menunjukkan tren peningkatan kasus yang mencemaskan, termasuk di Jawa Tengah, memicu kritik tajam terhadap sistem pencegahan kesehatan negara.
Kondisi ini, menurut Vita, bersumber langsung dari kesenjangan cakupan imunisasi dan minimnya intervensi di lapangan. Lonjakan KLB campak bukan sekadar insiden biasa, melainkan “alarm” serius yang membongkar rapuhnya sistem pencegahan wabah di Indonesia.
Kegagalan Sistem Pencegahan
Peningkatan kasus campak yang signifikan pada awal 2026 memaparkan kegagalan sistem imunisasi nasional. Provinsi seperti Jawa Tengah menjadi contoh nyata di mana cakupan imunisasi yang tidak merata menciptakan celah rentan bagi penyebaran penyakit menular ini, mengancam kesehatan publik secara luas.
Vita Ervina menuding, kondisi kritis ini adalah cerminan langsung dari kebijakan anggaran yang gagal mengintervensi secara proaktif. Keterbatasan sumber daya operasional bagi tenaga kesehatan di lapangan memperparah situasi, membuat wabah sulit dikendalikan sebelum menyebar luas dan menyebabkan dampak serius.
Penanganan yang hanya bersifat reaktif, hanya berfokus pada pengobatan setelah wabah merebak, tidak akan pernah efektif dan hanya membuang anggaran. Negara gagal melihat imunisasi sebagai investasi strategis untuk kesehatan jangka panjang, justru membiarkan celah-celah kritis terbuka lebar.
Anggaran imunisasi nasional, menurut Vita, harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap yang bisa dipangkas. Pembiaran terhadap kesenjangan cakupan imunisasi hanya akan menciptakan krisis kesehatan berulang, membebani sistem kesehatan dan masyarakat.
Kritik ini menuntut perubahan fundamental dalam cara pemerintah memandang dan mengalokasikan dana untuk kesehatan preventif. Fokus harus bergeser dari penanganan pasca-wabah menjadi pencegahan yang kokoh dan menyeluruh.
Desakan Anggaran Pro-Pencegahan
Vita Ervina menegaskan, “KLB campak ini tidak boleh dilihat sebagai kejadian biasa. Ini adalah alarm bahwa sistem pencegahan kita, termasuk dari sisi anggaran harus diperkuat.”
Menurutnya, “Imunisasi adalah investasi kesehatan jangka panjang.”
Ia mendesak, “Negara harus berani menambah alokasi anggaran imunisasi, bukan hanya fokus pada pengobatan saat wabah sudah terjadi.”
Arah Baru Investasi Kesehatan
Penambahan anggaran harus dialokasikan secara konkret untuk memperluas cakupan imunisasi di daerah berisiko tinggi dan memperkuat distribusi vaksin hingga pelosok desa, memastikan tidak ada lagi wilayah yang terlewat.
Dukungan operasional yang memadai bagi tenaga kesehatan, bersama dengan kampanye edukasi publik yang gencar, juga menjadi poin krusial. Ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi, sekaligus memberdayakan garda terdepan kesehatan dalam menghadapi ancaman wabah.