DPR Komisi III: Bela Masyarakat Sampai Kiamat, Janji Tegas di Parlemen.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Lola Nelria Oktavia, menghantam keras aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo, menuding mereka gagal menjaga amanah publik dalam penanganan kasus Amsal Sitepu. Kritik pedas ini dilontarkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Ia menyoroti dugaan ketidakprofesionalan dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum jaksa, yang secara langsung mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. RDPU ini secara khusus membahas penanganan perkara yang dinilai bermasalah, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak Kejaksaan.

Kritik Tajam Amanah Publik

RDPU tersebut mempertemukan Komisi III DPR dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Karo Danke Rajagukguk, jajaran jaksa, Komisi Kejaksaan, dan Amsal Christy Sitepu sendiri. Pertemuan ini menyasar langsung integritas penegakan hukum yang dipertanyakan publik.

Lola Nelria Oktavia menekankan bahwa jabatan dan kewenangan aparat bersumber dari kepercayaan masyarakat, yang notabene adalah pembayar gaji mereka. Ia mempertanyakan moral aparat jika keadilan tidak dirasakan publik yang seharusnya mereka layani.

“Kalau masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum yang sebenar-benarnya, kira-kira bagaimana perasaan masyarakat?” cecar Lola, yang juga Wakil Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu. Pertanyaan itu menohok langsung ke jantung akuntabilitas aparat penegak hukum.

Komisi III DPR, tegas Lola, hadir sebagai representasi rakyat, bertugas menampung aspirasi, melindungi, dan memastikan keadilan. Kegagalan aparat adalah kegagalan sistem yang harus ditindak, bukan dibiarkan.

Ia juga menyoroti adanya dugaan “giringan opini” oleh oknum dalam penanganan perkara Amsal Sitepu. Tindakan semacam itu, menurut Lola, jauh dari profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi dan malah memperkeruh proses hukum.

Tuntutan Akuntabilitas Aparat

“Jabatan dan kewenangan yang kalian punya ini atas kepercayaan masyarakat. Yang menggaji itu masyarakat,” tukas Lola. Ini adalah pengingat telak akan akar kewenangan mereka yang seharusnya mengabdi pada keadilan, bukan kepentingan lain.

Ia melanjutkan, “Kalau masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum yang sebenar-benarnya, kira-kira bagaimana perasaan masyarakat?” Pertanyaan retoris yang menusuk itu menuntut jawaban atas kegagalan sistem yang berulang kali terjadi.

Terkait dugaan manipulasi informasi, Lola secara blak-blakan menuding, “Ada giringan opini yang dilakukan oleh oknum. Sekarang itu profesional enggak dengan seperti itu?” Pernyataan ini menyiratkan adanya upaya pembelokan fakta demi keuntungan pihak tertentu.

Sorotan Kasus Amsal Sitepu

Kasus Amsal Sitepu menjadi sorotan Komisi III DPR karena dugaan penanganan yang tidak transparan dan profesional oleh Kejaksaan, memicu keraguan publik terhadap integritas lembaga hukum. Ini adalah cerminan dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap praktik penegakan hukum di lapangan.

RDPU ini adalah bagian dari upaya pengawasan DPR untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja sesuai koridor hukum dan moral, bukan malah menciderai kepercayaan yang telah diberikan rakyat.