Kejagung Tak Main

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyeret paksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo Danke Rajagukguk beserta jajarannya ke Jakarta. Mereka diperiksa intensif terkait dugaan penanganan kasus korupsi videografer Amsal Sitepu yang dinilai tidak profesional, Sabtu (4/4/2026).

Langkah tegas ini mengindikasikan seriusnya pelanggaran prosedur dalam tubuh adhyaksa. Kejagung mengancam sanksi keras jika terbukti ada ketidakberesan dalam kasus yang menyeret nama Amsal Sitepu tersebut.

Penyelidikan Internal Menyeluruh

Penjemputan ini melibatkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring, serta jaksa penuntut umum yang menangani perkara Amsal Sitepu. Seluruhnya diangkut ke Kantor Kejaksaan Agung Jakarta untuk klarifikasi mendalam.

Kasus Amsal Sitepu sendiri menjadi sorotan tajam. Dugaan korupsi yang menjerat videografer ini memicu pertanyaan publik mengenai integritas dan profesionalisme penegak hukum di daerah.

Kejagung tidak main-main. Pemeriksaan ini merupakan respons langsung terhadap gelombang kritik atas kinerja Kejari Karo dalam menuntaskan perkara tersebut.

Fokus utama pemeriksaan adalah memastikan apakah jajaran Kejari Karo menjalankan tugasnya sesuai standar profesionalisme yang ditetapkan atau justru menyimpang.

Publik menanti transparansi dan akuntabilitas dari proses ini, mengingat kasus Amsal Sitepu telah menarik perhatian luas.

Janji Sanksi Tegas

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan sanksi menanti jika pelanggaran terbukti. “Apabila nanti terbukti ada pelanggaran maka akan ada sanksi dari internal. Kita tunggu aja hasilnya,” ujar Anang, Minggu (5/4/2026).

Anang beralasan proses klarifikasi ini krusial untuk mengevaluasi profesionalisme jajaran Kejari Karo. Ia menambahkan, “Tentunya kami dalam hal ini butuh waktu dan kita tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.”

Pernyataan Anang, meski menekankan kehati-hatian, tidak menutupi indikasi kuat adanya masalah serius yang memaksa Kejagung turun tangan langsung.

Kegagalan Pengawasan

Penarikan paksa pejabat daerah ke pusat untuk pemeriksaan internal bukan hal biasa. Ini menyoroti kegagalan pengawasan atau bahkan dugaan pelanggaran etika yang serius di tingkat Kejaksaan Negeri.

Kasus Amsal Sitepu, yang kini menjadi pemicu penjemputan paksa ini, kini berada di bawah pengawasan ketat Kejagung, menjanjikan babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia.