Konflik Timur Tengah Mendidih, Harga Minyak Melonjak: Bagaimana Fiskal RI Bertahan dari Badai?
Great Institute menggelar Focus Great Discussion (FGD) tentang Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik. Diskusi menyoroti dampak lonjakan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah pada ekonomi dan fiskal negara. Cadangan energi nasional yang tipis memperparah tekanan, berpotensi memperlebar defisit anggaran dan meningkatkan beban subsidi energi.
Indonesia terancam defisit fiskal parah dan krisis energi akut menyusul lonjakan harga minyak global yang jauh melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Great Institute dalam Focus Great Discussion (FGD) di Jakarta, Rabu (1/4/2026), menelanjangi kerentanan fundamental ekonomi negara di tengah turbulensi geopolitik Timur Tengah.
Diskusi tersebut secara gamblang memaparkan skenario terburuk: defisit anggaran berpotensi melebar hingga 4,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika harga minyak bertahan di kisaran 105-120 dolar AS per barel, angka yang kontras tajam dengan asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS. Cadangan energi nasional yang hanya cukup untuk 20-25 hari konsumsi kian memperparah situasi, jauh dari standar ideal 90 hari.
Ancaman Tekanan Fiskal
Lonjakan harga minyak dunia, yang sempat menyentuh angka mendekati 120 dolar AS per barel, telah berubah dari sekadar isu geopolitik menjadi tekanan fiskal langsung yang menghantam Indonesia. Setiap kenaikan 1 dolar harga minyak berarti tambahan beban subsidi energi triliunan rupiah, secara brutal menyempitkan ruang gerak fiskal negara.
Kondisi ini diperparah oleh kerentanan struktural cadangan energi nasional. Dengan ketersediaan hanya untuk 20-25 hari konsumsi, Indonesia berdiri di ambang bahaya, jauh di bawah rekomendasi internasional yang menuntut cadangan setidaknya untuk 90 hari.
FGD yang digagas Great Institute bukan sekadar forum diskusi. Ini adalah panggilan darurat yang mempertemukan berbagai pakar, ekonom, pejabat, hingga pelaku industri. Mereka hadir untuk mengurai benang kusut permasalahan energi yang kini menjadi bom waktu bagi stabilitas ekonomi nasional.
Tim Ekonomi Great Institute memaparkan data yang menohok. Jika harga minyak tetap di level 105-120 dolar AS per barel, defisit anggaran dapat membengkak hingga 3,80 persen bahkan 4,30 persen dari PDB. Angka-angka ini menelanjangi betapa rapuhnya perencanaan fiskal pemerintah menghadapi guncangan eksternal.
Diskusi yang dipandu peneliti Great Institute, Trisha Devita, menjadi panggung bagi penegasan bahwa turbulensi global bukan lagi ancaman abstrak. Ini adalah realitas pahit yang menuntut respons cepat dan konkret, bukan sekadar retorika.
Peringatan Keras Para Pakar
Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, tidak basa-basi dalam peringatannya. “Tak bisa dimungkiri, saat ini dunia tengah menghadapi persoalan energi seiring perang di Timur Tengah. Kita lihat, negara-negara tetangga sudah mulai mengalami kenaikan harga BBM sebagai dampak langsung dari perang Iran–Israel–Amerika Serikat,” tegas Syahganda di Jakarta.
Peneliti Great Institute, Yossi Martino, menambahkan, dampak perang ini tidak bisa dihindari oleh Indonesia. “Indonesia pasti terimbas perang ini,” ujarnya lugas, menyoroti konsekuensi langsung dari konflik global terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Martino juga menggarisbawahi bahwa dampak ini bukan sekadar riak kecil. “Turbulensi global akibat kenaikan harga minyak dengan nyata berpengaruh pada ekonomi kita,” pungkasnya, menekankan urgensi pemerintah untuk segera mengambil langkah mitigasi yang efektif.
Latar Belakang Krisis
FGD bertajuk “Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik” ini digelar sebagai kontribusi Great Institute terhadap permasalahan bangsa. Tujuan utamanya: mengidentifikasi dan mencari solusi atas tantangan energi yang mungkin akan dihadapi seiring perkembangan geopolitik dunia yang kian memanas.
Perang di Timur Tengah menjadi pemicu utama gejolak harga minyak, memaksa negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, menghadapi dilema berat antara stabilitas fiskal dan kebutuhan energi. Keengganan atau keterlambatan pemerintah dalam merespons ancaman ini hanya akan memperdalam jurang krisis.