KPK Bongkar Kasus Kuota Haji: Agen Perjalanan Hadapi Maraton Pemeriksaan Saksi Pekan Depan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeber penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, menargetkan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau agen perjalanan mulai pekan depan. Langkah ini membidik Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dkk, yang terseret dalam pusaran skandal haji.

Penyidik KPK akan menyebar pemeriksaan tidak hanya di Gedung Merah Putih Jakarta, melainkan juga merambah ke berbagai daerah asal PIHK, mempertegas keseriusan KPK membongkar tuntas praktik lancung ini.

Penyelidikan Mendalam Terhadap PIHK

Kasus korupsi kuota haji terus meruncing, menyeret nama-nama besar di Kementerian Agama. Pemeriksaan PIHK ini menjadi kunci untuk mengungkap jaringan dan modus operandi penyalahgunaan wewenang yang merugikan calon jemaah haji. KPK menekan para agen perjalanan untuk membuka tabir di balik alokasi kuota haji yang diduga menjadi bancakan.

Fokus pemeriksaan terhadap PIHK menegaskan dugaan kuat adanya praktik jual-beli kuota atau manipulasi data yang melibatkan pihak swasta dan pejabat. Skema ini berpotensi merusak integritas penyelenggaraan ibadah haji, sebuah sektor vital yang melibatkan kepercayaan umat.

Penyelidikan ini bukan hanya formalitas. KPK secara agresif mengejar bukti dan keterangan dari para pihak yang selama ini terlibat langsung dalam distribusi dan pengelolaan kuota haji khusus.

Keterlibatan “dkk” dalam kasus yang menjerat Gus Yaqut menunjukkan bahwa KPK melihat ini sebagai kasus terstruktur dan melibatkan lebih dari satu aktor utama. Pemeriksaan di daerah-daerah asal PIHK diharapkan bisa memutus mata rantai praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

Pernyataan Juru Bicara KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan langkah ini. “Dalam perkara ini, penyidik minggu depan juga akan mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di antaranya para PIHK,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Budi menambahkan, pemeriksaan ini tidak akan terpusat di satu titik. “Pemeriksaan di daerah harapannya juga dapat langsung secara efektif karena memang dibutuhkan pemeriksaan kepada pihak-pihak dimaksud,” ujarnya.

Pernyataan Budi mengindikasikan KPK ingin mempercepat pengumpulan bukti dan keterangan, menghindari hambatan geografis yang seringkali menghambat proses penyidikan.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mencuat setelah KPK mengendus adanya penyalahgunaan wewenang terkait alokasi dan pengelolaan kuota haji khusus. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi sorotan utama dalam kasus ini, mempertaruhkan citra bersih penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.