Sekolah Kartini Berdaya: Bongkar Isu Kekerasan, Perkuat Literasi Digital.
Perempuan muda Jepara didorong memiliki literasi digital, ketahanan mental, dan pemahaman hukum. Hal ini disampaikan Pemkab Jepara pada peluncuran Sekolah Kartini Berdaya. HMI Jepara menginisiasi program ini sebagai respons terhadap tantangan kekerasan seksual dan eksploitasi perempuan. Materi pelatihan mencakup perlindungan sosial, kesehatan, AI, serta digital marketing.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jepara meluncurkan “Sekolah Kartini Berdaya” pada Minggu (24/5/2026) di Gedung Shima, kompleks Setda Jepara, sebuah inisiatif mendesak untuk membekali perempuan muda dengan literasi digital, ketahanan mental, dan pemahaman hukum. Program ini lahir sebagai respons langsung terhadap maraknya kekerasan seksual, perundungan, dan eksploitasi yang terus menghantui perempuan di era digital.
Inisiatif HMI ini muncul di tengah pengakuan pemerintah daerah tentang tantangan perempuan yang kian kompleks, namun tanpa solusi konkret yang memadai dari pihak Pemkab sendiri. Ini menyoroti kegagalan struktural dalam melindungi perempuan dari ancaman yang berkembang pesat.
Ancaman Digital dan Kekerasan
Kekerasan seksual, perundungan, dan eksploitasi perempuan di media sosial maupun kehidupan sehari-hari bukan sekadar isu moral, melainkan krisis martabat yang mengancam perempuan muda Jepara. Perubahan sosial dan kemajuan teknologi digital justru membuka celah baru bagi predator dan pelaku eksploitasi, menjadikan perempuan muda rentan akibat minimnya pemahaman akan hak dan perlindungan hukum.
Janji Kosong Pemerintah?
Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesra Saptwagus Karnanejeng Rahmadi, mengakui pentingnya literasi digital dan pemahaman hukum bagi perempuan. Namun, pengakuan ini kontras dengan minimnya program spesifik yang langsung menyasar akar masalah kekerasan dan eksploitasi perempuan. Pemkab Jepara hanya mengklaim mendorong peningkatan kualitas SDM melalui program umum seperti Kartu Sarjana Jepara—menjangkau 2.398 mahasiswa/siswa—dan Jepara Karya—membuka 32.898 peluang kerja pada 2025. Relevansi program-program ini terhadap isu krusial kekerasan perempuan patut dipertanyakan.
Asro Nurul Hilal, Ketua Panitia Sekolah Kartini Berdaya, menegaskan, “Kekerasan seksual, bullying, maupun hal-hal lain yang menjatuhkan martabat perempuan, menjadi perhatian kami.” Pernyataan ini menyoroti kegagalan sistematis dalam melindungi perempuan.
Ayu Widiyawati, Ketua Umum HMI Cabang Jepara, menambahkan, “Ketika perempuan memahami haknya dan mandiri secara ekonomi, perempuan tidak akan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.” Ini adalah kritik tajam terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang membuat perempuan rentan.
Sebelumnya, Saptwagus Karnanejeng Rahmadi dari Pemkab Jepara hanya mampu berujar, “Perempuan muda harus memahami, mana yang disebut perlindungan, mana yang disebut pelecehan, dan bagaimana hukum melindungi martabat perempuan.” Sebuah pernyataan normatif yang gagal menunjukkan langkah konkret pemerintah.
Sekolah Kartini Berdaya, yang kini memasuki tahun kedua, mencakup materi perlindungan sosial, kesehatan perempuan,
