Strategi Hijau PLN-Ansor
PT PLN (Persero) melalui program TJSL, bersama GP Ansor dan Pemkab Boyolali, menyalurkan bibit alpukat di Desa Sumur, Boyolali. Kegiatan ini mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penanaman alpukat diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi warga, menjaga ekosistem lereng Merapi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Boyolali – PLN (Persero) menyalurkan 400 bibit alpukat di Desa Sumur, Tamansari, Boyolali, pada Sabtu (7/2). Aksi ini disebut sebagai bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Namun, volume bantuan yang minim ini segera memicu pertanyaan kritis: apakah ini investasi nyata atau sekadar upaya pencitraan di tengah klaim ambisius?
Program ini, yang diklaim sebagai bagian dari “Gerakan Indonesia Asri,” konon bertujuan menjaga lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat di lereng Merapi. Kehadiran Wakil Kepala Badan Pengawas BUMN, Aminuddin Ma’ruf, serta General Manager PLN UID Jawa Tengah–DIY, Bramantyo Anggun Pambudi, bersama Bupati Boyolali dan Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, menggarisbawahi upaya PLN menggalang dukungan politik dan komunitas untuk inisiatif ini.
Klaim Ambisius vs. Realitas Terbatas
PLN dan mitranya, termasuk GP Ansor dan Pemkab Boyolali, menyatakan penanaman bibit alpukat ini sebagai “investasi jangka panjang” dan upaya menyeimbangkan ekosistem. Namun, dengan hanya 400 bibit yang disalurkan per lokasi (Boyolali dan Kudus), dampak substansial terhadap ekosistem lereng Merapi atau ekonomi desa secara keseluruhan masih jauh dari terbukti. Ini lebih menyerupai simbolisme daripada intervensi skala besar yang dijanjikan.
Program TJSL PLN, menurut Bramantyo Anggun Pambudi, tak sekadar bantuan sosial, melainkan “mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui komoditas bernilai tambah.” Alpukat disebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, informasi mengenai dukungan paska-penanaman – seperti pelatihan budidaya berkelanjutan, akses pasar, atau pengolahan hasil – luput dari penjelasan, meninggalkan celah besar dalam janji “keberlanjutan ekonomi.”
Suara Pejabat dan Pertanyaan Tanpa Jawaban
Aminuddin Ma’ruf menekankan, “kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah.” Pernyataan ini, meski retoris, tidak menjelaskan bagaimana 400 bibit alpukat akan secara fundamental mengubah lanskap pembangunan di Boyolali atau Kudus.
Bramantyo Anggun Pambudi menambahkan, “PLN ingin menghadirkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan yang lebih hijau maupun peluang peningkatan pendapatan warga.” Klaim ini diulang oleh Shidqon Prabowo dari GP Ansor, yang berharap bibit “dapat tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi.” Bupati Boyolali, Agus Irawan, juga menegaskan dukungan PLN untuk “penguatan sektor pertanian berbasis komoditas unggulan lokal.” Semua pernyataan ini sarat harapan, minim detail implementasi jangka panjang.
Latar Belakang dan Tantangan Berkelanjutan
PLN memang memiliki program TJSL yang menyalurkan bibit di berbagai daerah. Namun, tanpa strategi komprehensif yang mencakup dukungan teknis, pendampingan, dan jaminan pasar bagi petani, inisiatif distribusi bibit berisiko menjadi program parsial yang tidak mencapai potensi penuh “ketahanan pangan” atau “peluang ekonomi baru” yang dijanjikan.
Efektivitas program TJSL BUMN seperti ini perlu diukur bukan hanya dari jumlah bibit yang disalurkan atau kehadiran pejabat, melainkan dari dampak nyata dan terukur terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Hingga kini, janji-janji tersebut masih menggantung tanpa bukti konkret keberlanjutan.
