Tag: Krusial

JAKARTA – Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menyarankan lima pendekatan strategis yang bisa dipakai pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik. Kelima pendekatan itu disebut Noorsy pernah ia sampaikan ke tim Presiden Prabowo.

Menurut Noorsy, Presiden Prabowo tahu cara berpikir dirinya. Sebab, dirinya pernah menjadi tim inti pada 2019. Kepada lingkungan Presiden Prabowo, dirinya pun sudah menyerahkan makalah terkait persoalan ekonomi.

Noorsy mengatakan, dirinya memiliki lima pendekatan yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo. Pendekatan pertama adalah memperbaiki pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach).Pendekatan kedua adalah memperbaiki pendekatan produktivitas (productivity-based approach).

Baca Juga: Rupiah Tertekan, Ichsanuddin Noorsy: Beban Fiskal dan Sektor Riil Kian Berat

“Ini kata kuncinya adalah, kita harus melakukan reindustrialisasi pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Noorsy dalam podcast EdShareOn, dikutip Kamis (28/5/2026).

JAKARTA – Generasi muda bangsa diminta menelaah kembali gagasan-gagasan besar bangsa. Sebab banyak gagasan dari para tokoh bangsa yang masih relevan dengan kondisi saat ini.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Relevansi Pemikiran dalam Arah Pembangunan Indonesia” dalam rangka memperingati 109 tahun Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang digelar The Kertanegara Institute. Forum ini menjadi ruang refleksi intelektual untuk menelaah kembali warisan pemikiran Prof. Soemitro serta relevansinya terhadap tantangan pembangunan Indonesia hari ini.

Forum ini diselenggarakan sebagai momentum refleksi atas pemikiran Prof. Soemitro sekaligus ajakan bagi generasi muda untuk menelaah kembali gagasan-gagasan besar bangsa di tengah perubahan zaman yang terus berkembang.

Founder and Chairman The Kertanegara Institute Raga Awandayu Prakasa V. G menyampaikan pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mengenang sekaligus merefleksikan kembali warisan pemikiran Prof. Soemitro, terutama dalam melihat bagaimana gagasan-gagasan besar tersebut tetap relevan bagi generasi muda hari ini.

Baca juga: Cak Imin Nilai Pemikiran Soemitro Relevan dengan Kondisi Zaman

”Prof. Soemitro menghadirkan teladan tentang pentingnya keberanian untuk berpikir jauh ke depan, melihat lebih dalam, dan menyiapkan sesuatu yang manfaatnya mungkin baru dirasakan oleh generasi setelahnya,” katanya, Jumat (29/5/2026).

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mematangkan layanan puncak haji yang akan berlangsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Saat ini, seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Makkah dan memasuki fase akhir menjelang keberangkatan ke Arafah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Maria Assegaff, mengatakan pergerakan jemaah dari hotel menuju Arafah akan dimulai pada 8 Dzulhijjah atau Senin (25/5). Para jemaah akan diberangkatkan dalam tiga trip, yakni pukul 07.00, 11.30, dan 16.30 waktu Arab Saudi.

“Besok, 8 Dzulhijjah, pendorongan jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah akan mulai dilakukan secara bertahap. Karena itu, kami mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi jadwal, mengikuti arahan petugas, tidak bergerak sendiri, dan tidak terpisah dari rombongan,” ujar Maria, dikutip pada Minggu (24/5).

Maria menjelaskan, sejak pukul 07.00 waktu Arab Saudi, Satuan Tugas Arafah mulai diberangkatkan ke lokasi untuk memastikan kesiapan layanan Armuzna. Para petugas akan melakukan pengecekan akhir terhadap tenda, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, bimbingan ibadah, perlindungan jemaah, hingga proses penerimaan jemaah di Arafah.

Fase Armuzna merupakan tahapan paling penting dan paling padat dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, seluruh layanan harus benar-benar siap agar jemaah dapat menjalankan puncak ibadah haji dengan tertib, aman, nyaman, dan khusyuk.

Menjelang keberangkatan ke Arafah, pemerintah mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak istirahat, makan secara teratur, mencukupi kebutuhan cairan, serta menyiapkan barang bawaan seperlunya.

Barang bawaan yang wajib dibawa meliputi dokumen identitas, kartu jemaah, gelang identitas, obat pribadi, masker, botol minum, perlengkapan ibadah, pakaian secukupnya, alas kaki yang nyaman, serta perlengkapan kebersihan pribadi.

“Hindari membawa koper besar, barang berat, perhiasan berlebihan, atau uang tunai dalam jumlah besar,” kata Maria.

Ia juga mengajak jemaah dan petugas untuk saling peduli, terutama terhadap jemaah lansia, penyandang disabilitas, perempuan, serta jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

“Jika melihat jemaah berjalan sendiri, tampak kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, segera arahkan kepada petugas terdekat. Keselamatan jemaah adalah tanggung jawab bersama,” katanya.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, dan seluruh unsur layanan guna memastikan pelaksanaan Armuzna berjalan optimal.

“Mohon doa seluruh masyarakat Indonesia agar puncak haji tahun ini berjalan lancar dan seluruh jemaah diberi kesehatan, keselamatan, serta kemudahan,” ujar Maria. (her/dav)

SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mendorong percepatan integrasi data nasional, melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI). Dengan begitu, bisa menjadi landasan dalam membuat setiap kebijakan.

Hal itu disampaikan sekda, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyambut kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dalam rangka pembahasan RUU Satu Data Indonesia, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Sumarno berharap, penyusunan rancangan undang-undang tersebut dipercepat, sehingga bisa semakin cepat implementasinya.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan, RUU SDI dinilai penting, karena menyangkut fondasi arah pembangunan Indonesia ke depan.

“Data sudah menjadi bagian dari infrastruktur strategis negara. Data bukan lagi sekadar angka-angka di laporan, atau pelengkap administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Febrian, data telah menjadi dasar bagi negara untuk memahami kondisi riil dari masyarakat. Bahkan, sebagai bahan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran secara tepat, dan mengevaluasi kebijakan. Dengan begitu, setiap program pemerintah benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan.

“Kualitas pembangunan pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki,” jelasnya.

Ditambahkan, saat ini keragaman data masih berjalan sendiri-sendiri. Seperti, perbedaan format, standar, tata kelola dan multisektoral, yang tidak mudah dicari, diakses, diintegrasikan dan dimanfaatkan secara optimal.

Febrian menambahkan, rancangan undang-undang SDI diharapkan memperkuat sejumlah aspek. Mulai dari penguatan kelembagaan, penguatan fungsi pengawasan, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan keamanan data, hingga pengaturan akses serta pemanfaatan data.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, kedatangannya ke Provinsi Jawa Tengah untuk mendengarkan aspirasi, pendapat, pandangan, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan. Di Jawa Tengah, Baleg akan mendengarkan masukan dari akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan DPRD.

Anggota Baleg DPR RI, Darori Wonodipuro, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah, yang telah banyak memberi masukan baru atas RUU tersebut.

“Banyak sekali masukannya yang baru, kami sudah berkeliling di beberapa provinsi. Nantinya poin-pon ini bisa masuk di pasal RUU,” katanya. (Humas Jateng)*ul

JAKARTA – Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menilai film Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale merupakan bentuk kritik sosial terhadap kebijakan pembangunan di Papua . Menurut Velix, pemerintah menghormati film tersebut sebagai karya jurnalistik yang memuat narasi dan sudut pandang tertentu mengenai Papua.

“Bagi pemerintah, kami melihat bahwa ini adalah sebuah karya jurnalis yang tentu kita hargai dengan semua konten maupun narasi yang telah dibangun,” kata Velix dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Ada Apa di Balik Film Pesta Babi?” yang disiarkan iNews, Selasa (19/5/2026).

Ia mengatakan, film tersebut dapat dipandang sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan pemerintah. Menurut dia, kritik tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan.

Baca Juga: Ketum Gerakan Cinta Prabowo Sebut Film Pesta Babi Provokatif

“Ini bisa menjadi sebuah bagian di dalam bagaimana sebuah kritikan sosial di dalam mencermati setiap langkah kebijakan pemerintah di hari ini maupun hari ke depan,” ujarnya.

Meski demikian, Velix menilai terdapat sejumlah aspek dalam film yang juga perlu dikritisi, terutama terkait pilihan narasi, sudut pandang, dan tokoh yang ditampilkan dalam dokumenter tersebut. Ia mengatakan pembuat film juga dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan pembangunan di Papua.

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) membeberkan salah satu strategi untuk mencegah penyelewengan maupun penyalahgunaan dana desa yakni dengan penerapan transaksi digital atau nontunai. Transaksi nontunai dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan akuntabel.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui optimalisasi transaksi nontunai di Provinsi Jawa Tengah.

“Dengan sistem pembayaran secara digital, penyalahgunaan anggaran maupun manipulasi dana tunai dapat diminimalisir. Selain itu, proses audit menjadi lebih mudah dan transparansi pengelolaan keuangan desa juga semakin meningkat,” ujar La Ode Ahmad dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga: Membangun Desa melalui Dana Desa

La Ode Ahmad mendorong agar pemerintah daerah mempercepat penerapan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran desa.