Qodari Kupas Tuntas Penataan SPPG: Insentif dan Sistem Grading Jadi Titik Krusial Reformasi
Pemerintah membenahi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini mencakup moratorium pembangunan SPPG baru, penataan ulang insentif, dan penerapan sistem penilaian kualitas layanan. Fokus utama kini pada peningkatan kualitas operasional SPPG yang melayani 63 juta penerima manfaat di 28 ribu lokasi. Pengawasan juga diperketat.
Libur Sekolah Jadi Momentum Krusial: Pemerintah Genjot Penataan SPPG
Pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan operasional SPPG dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam keterangannya pada Rabu (17/6). (Foto Dok. Bakom RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan operasional SPPG dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan SPPG dalam penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kebetulan memang sekolah kita ini kan sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur. Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam keterangannya pada Rabu (17/6).
Evaluasi rutin terhadap kualitas SPPG, seperti kondisi fasilitas, proses masak, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan terus berjalan.
“Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan, yang bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan yang akan ada tersedia di piring siswa dan para penerima manfaat dari MBG ini,” ucapnya.
Rencananya dari hasil evaluasi, SPPG bakal dibagi menjadi beberapa tingkatan kelas. SPPG dengan kualitas lebih baik akan mendapatkan insentif lebih besar.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” Qodari mengungkapkan.
Ia menambahkan, BGN juga telah menyiapkan berbagai langkah lain untuk meningkatkan tata kelola program MBG. Mulai dari moratorium pembangunan SPPG baru hingga penghitungan ulang insentif untuk SPPG.
“Beberapa langkah yang akan diambil, yang saya catat itu yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional. Yang kedua, penghitungan insentif juga akan diperbarui. Kemungkinan akan dikembalikan dengan metode lama dimana jumlah insentif itu dikaitkan dengan jumlah penerima,” tutupnya. (her/dav)
RUU Hak Cipta & Karya Jurnalistik: Dewan Pers Finalisasi Aturan Krusial
loading…
Dewan Pers menghimpun masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta. Hal itu dilakukan melalui forum dengar pendapat dengan berbagai konstituen di Hall Dewan Pers, Kamis (11/6/2026). Foto/Istimewa
JAKARTA – Dewan Pers menghimpun masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Hal itu dilakukan melalui forum dengar pendapat dengan berbagai konstituen di Hall Dewan Pers, Kamis (11/6/2026).
Forum itu merupakan upaya Dewan Pers untuk terus memastikan perubahan regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Dewan Pers menegaskan karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik yang profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkapkan, anggota Dewan Pers tengah serius mengupayakan bagaimana merintis inovasi, solusi dari kesulitan yang tengah dihadapi insan pers.
“Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta semoga bisa menjadi salah satu solusi,” kata Komaruddin.
Dalam forum itu, hadir pula Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Turut hadir pula LBH Pers dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
KPK Sikat Pejabat Imigrasi Jakbar, Menteri Imipas: Momen Krusial Bersih
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyambut operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Agus menilai ini momentum berbenah. Pihaknya menghormati proses hukum KPK atas OTT yang terjadi Rabu (3/6/2026) di Jakarta Barat.
Sidang Roy Suryo & Dokter Tifa di Ambang Pintu: Pengacara Jokowi Beri Tanggapan Krusial
loading…
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok SindoNews
JAKARTA – Polda Metro Jaya mengatakan berkas perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah dinyatakan lengkap sehingga keduanya segera disidang. Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyebutkan, dengan P-21 tersebut pada saatnya diperoleh kepastian terkait ijazah tersebut yang selama ini dinarasikan palsu.
“Dengan P-21 maka perkara segera disidangkan dan pada saatnya diperoleh kepastian terkait ijazah Pak Jokowi yang selama ini dinarasikan palsu,” kata Rivai kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Dia berharap, kebenaran mengenai ijazah Jokowi terungkap dalam sidang. Sehingga, tidak ada lagi tudingan ijazah palsu kepada Jokowi .
“Padahal Pak Jokowi memperolehnya secara sah dari UGM setelah menyelesaikan perkuliahnnya dengan tuntas. Di sisi lain agar nama baik Pak Jokowi dipulihkan, termasuk beberapa institusi yang selama ini ikut terseret seperti UGM, KPU, KPUD, Kemendikti, dan sebagainya,” ujar dia.
Menurutnya, selama ini publik disuguhkan dengan kebohongan dan hoaks, sehingga diperlukan forum hukum yang mengoreksinya dengan menyuguhkan kebenaran. Dia juga berharap, sidang ini bisa membuat publik mendapat informasi yang benar. Rivai menambahkan, akan banyak pelajaran yang bisa diambil dalam sidang ini.
“Melalui persidangan ini juga publik bisa mengikuti proses pembuktiannya dengan mendengar argumentasi secara berimbang. Tentunya akan banyak pelajaran dipetik baik dari segi kehidupan berdemokrasi, penegakan hukum, maupun cara berpolitik yang beradab,” jelas dia.
Analisis: 5 Langkah Krusial Pemerintah Demi Kebangkitan Ekonomi
loading…
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy (kiri). Foto/Istimewa
JAKARTA – Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menyarankan lima pendekatan strategis yang bisa dipakai pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik. Kelima pendekatan itu disebut Noorsy pernah ia sampaikan ke tim Presiden Prabowo.
Menurut Noorsy, Presiden Prabowo tahu cara berpikir dirinya. Sebab, dirinya pernah menjadi tim inti pada 2019. Kepada lingkungan Presiden Prabowo, dirinya pun sudah menyerahkan makalah terkait persoalan ekonomi.
Noorsy mengatakan, dirinya memiliki lima pendekatan yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo. Pendekatan pertama adalah memperbaiki pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach).Pendekatan kedua adalah memperbaiki pendekatan produktivitas (productivity-based approach).
“Ini kata kuncinya adalah, kita harus melakukan reindustrialisasi pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Noorsy dalam podcast EdShareOn, dikutip Kamis (28/5/2026).
Perang Stunting Dimulai: BGN Wajibkan Dapur MBG Prioritaskan Gizi Ibu Hamil & Balita, Ahli Gizi Paparkan Strategi Krusial
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026, berlaku efektif 2 Juni 2026. Setiap dapur MBG wajib melayani minimal 300 penerima manfaat dari kelompok rentan ini. Ahli gizi mendukung langkah evaluasi pemerintah untuk penurunan stunting.
Refleksi 109 Tahun: Mengapa Gagasan Soemitro Krusial Ditelaah Generasi Muda Hari Ini?
loading…
Generasi muda diminta telaah gagasan besar Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Foto/istimewa
JAKARTA – Generasi muda bangsa diminta menelaah kembali gagasan-gagasan besar bangsa. Sebab banyak gagasan dari para tokoh bangsa yang masih relevan dengan kondisi saat ini.
Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Relevansi Pemikiran dalam Arah Pembangunan Indonesia” dalam rangka memperingati 109 tahun Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang digelar The Kertanegara Institute. Forum ini menjadi ruang refleksi intelektual untuk menelaah kembali warisan pemikiran Prof. Soemitro serta relevansinya terhadap tantangan pembangunan Indonesia hari ini.
Forum ini diselenggarakan sebagai momentum refleksi atas pemikiran Prof. Soemitro sekaligus ajakan bagi generasi muda untuk menelaah kembali gagasan-gagasan besar bangsa di tengah perubahan zaman yang terus berkembang.
Founder and Chairman The Kertanegara Institute Raga Awandayu Prakasa V. G menyampaikan pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mengenang sekaligus merefleksikan kembali warisan pemikiran Prof. Soemitro, terutama dalam melihat bagaimana gagasan-gagasan besar tersebut tetap relevan bagi generasi muda hari ini.
”Prof. Soemitro menghadirkan teladan tentang pentingnya keberanian untuk berpikir jauh ke depan, melihat lebih dalam, dan menyiapkan sesuatu yang manfaatnya mungkin baru dirasakan oleh generasi setelahnya,” katanya, Jumat (29/5/2026).
Panglima TNI Lepas Satgas UNIFIL 2026: Misi Krusial di Lebanon Selatan Menanti
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberangkatkan Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL TA 2026 dari Jakarta. Misi Pasukan Perdamaian PBB ini bertugas menjaga stabilitas keamanan dan memantau penghentian permusuhan di Lebanon Selatan. Prajurit TNI diharapkan menjaga profesionalisme, integritas, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kendal: Menguak Peran Krusial Keluarga dalam Menyelamatkan Lingkungan
KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal terus mendorong masyarakat, untuk membangun kesadaran menjaga lingkungan dari lingkup keluarga masing-masing. Pasalnya, saat ini Kendal tengah menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah.
Hal itu disampaikan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, pada kegiatan Bersih Desa Tampung Aspirasi Warga (Bersatu Siaga), di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Jumat (22/5/2026).
“Sekarang, Kendal sedang berjuang menghadapi tantangan besar, yaitu persoalan sampah. Tapi saya yakin, warga Puguh bisa jadi contoh bagaimana masalah ini bisa diselesaikan bersama. Mulai dari rumah masing-masing, dari kebiasaan sederhana untuk memilah sampah, mengurangi plastik, sampai ikut kerja bakti bersama,” tutur bupati.
Selain persoalan sampah, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penerangan jalan, perbaikan akses jalan, serta pembangunan irigasi di wilayah Desa Puguh.
Menanggapi hal tersebut, bupati memastikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
“Permasalahan terkait penerangan jalan, perbaikan jalan dan pembangunan irigasi di Desa Puguh, akan kami koordinasikan dengan OPD terkait, agar mencari solusinya dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia juga mengajak masyarakat, untuk terus menjaga budaya gotong royong dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air yang dapat memicu banjir dan pencemaran lingkungan.
Kepala Desa Puguh, Ngamidjo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kendal yang terus memberikan perhatian terhadap masyarakat Desa Puguh, termasuk mengajak peduli terhadap lingkungan sekitar.
“Kehadiran beliau menjadi penyemangat bagi warga dan bentuk perhatian nyata dari pemerintah daerah, terhadap kondisi serta kebutuhan masyarakat desa,” ujar Ngamidjo.