Tag: MBG

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 61,99 juta orang. Angka tersebut setara dengan 74,8 persen dari target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan capaian tersebut didasarkan pada data Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026 dan mencerminkan upaya konkret pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.

“Ini mencerminkan kerja nyata yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo yaitu jutaan anak Indonesia sudah terlayani MBG,” jelas Qodari dalam konferensi pers Bakom, Rabu (13/5).

Selain itu, ia menjelaskan bahwa seluruh penerima manfaat kini dilayani oleh 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan 15.735 di antaranya, atau sekitar 55,42 persen, telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Lebih lanjut, Qodari mengatakan bahwa pengelolaan program MBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat memang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola MBG dari hulu ke hilir.

Penguatan itu mencakup perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan.

Seluruh langkah tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.

“Pemerintah memahami bahwa program sebesar MBG membutuhkan penyempurnaan secara terus-menerus. Karena itu, setiap masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi perhatian pemerintah,” pungkas dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan akuntabel.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam konferensi pers mingguan di kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Rabu (13/5), menyampaikan bahwa terdapat empat langkah penguatan tata kelola program prioritas nasional yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.

Pertama, penguatan verifikasi dan validasi penerima manfaat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025, pendataan penerima manfaat bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama untuk peserta didik, serta data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Verifikasi dan validasi dilakukan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas/posyandu, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta bidan desa.

Kedua, standardisasi kualitas dan nilai gizi menu. Seluruh SPPG diwajibkan mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG) harian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, yakni 20–25 persen AKG untuk makan pagi atau 30–35 persen AKG untuk makan siang. Menu MBG harus terdiri atas makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, dan buah.

Selain itu, setiap SPPG wajib memeriksa mutu secara fisik melalui uji organoleptik yang mencakup warna, rasa, aroma, dan tekstur sebelum makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG. BGN melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara karena tidak memenuhi standar.

Keempat, penguatan mekanisme pengaduan publik. BGN mengoperasikan Call Center Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Sepanjang 2026, jumlah aduan yang masuk tercatat sebanyak 3.615 laporan.

“Dalam penguatan tata kelola ini, pemerintah memegang tiga prinsip yang sederhana namun tegas, yaitu akurasi sasaran, mutu layanan, dan akuntabilitas. Artinya, penerima manfaat harus tepat, menu harus memenuhi standar gizi, dan setiap SPPG harus bisa diawasi serta dievaluasi secara terbuka,” kata Qodari.

Tak hanya itu, Qodari juga menegaskan pemerintah akan memperkuat tata kelola di bidang perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, prosedur operasi standar (SOP) higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan.

Menurut Qodari, penguatan tata kelola menjadi penting mengingat MBG dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia pun menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat demi penyempurnaan program.

Berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima manfaat.

Sementara itu, jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 unit, dengan 15.735 SPPG atau 55,42 persen di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Qodari menambahkan pemerintah akan terus melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola MBG secara berkala kepada publik.

“Pemerintah berkomitmen melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik, sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara” ujarnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya akses terhadap makanan bergizi hingga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5).

“MBG bukan sekadar program makan siang. Ada dampak nyata yang sudah dan akan terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Qodari menjelaskan, pada Januari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan Laporan Hasil Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis.

Hasil survei menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator utama terkait manfaat program bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan BPS, kemudahan masyarakat dalam memperoleh makanan bergizi meningkat dari 81,4 persen menjadi 84,1 persen.

Selain itu, perilaku konsumsi makanan bergizi juga mengalami peningkatan, dari 80,3 persen menjadi 84,1 persen.

Tak hanya itu, program tersebut dinilai membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya kebutuhan harian. Persentase masyarakat yang merasa terbantu dalam menyiapkan makan siang meningkat dari 75,4 persen menjadi 78,3 persen.

Lebih lanjut, data BPS menunjukkan persentase masyarakat yang merasakan pengeluaran sehari-hari menjadi lebih ringan naik dari 73,6 persen menjadi 75,9 persen.

Pada kesempatan yang sama, Qodari menyebut pemerintah juga mencatat peningkatan kualitas pelaksanaan program, terutama dari sisi menu makanan yang diberikan kepada siswa.

Hal itu tercermin dari meningkatnya persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi makanan MBG.

“Persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas menu dan cita rasa secara berkala,” ungkapnya.

Selain berdampak pada penerima manfaat, Qodari menyampaikan bahwa program MBG turut memberikan efek positif terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan makanan bergizi.

Pemerintah mencatat mayoritas pemasok (supplier) program mengalami kenaikan penjualan selama periode pelaksanaan.

“Selama periode Januari–Oktober 2025, sebanyak 85,6 persen supplier MBG mencatat kenaikan nilai penjualan,” katanya.

Capaian data BPS tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha lokal dan sektor pangan nasional. (her/dav)

GORONTALO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memaksakan untuk memberikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak orang kaya. Hal itu dia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Dia menanyakan kepada para nelayan di Gorontalo, apakah anak mereka sudah menerima MBG di sekolah atau belum. “Bagaimana di Gorontalo? MBG sudah ada di sekolah-sekolah?” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo: MBG Jawaban Negara Atas Masalah Gizi Anak Indonesia

Sejumlah nelayan mengaku anaknya belum mendapat MBG. Prabowo berjanji akan mencatat mana saja sekolah yang belum kebagian MBG. Sebab, Prabowo menegaskan semua sekolah yang merasa perlu akan diberikan MBG.

“Kita segera pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya,” ujarnya.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut realisasi dua kebijakan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara year-on-year (yoy).

Kontribusi tersebut tercermin dari pertumbuhan output sektor konstruksi dan pertanian, yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sektor konstruksi tumbuh 5,49 persen secara tahunan, didorong oleh pembangunan KDKMP dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Data Badan Gizi Nasional menunjukkan terdapat 27.427 SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia per 5 Mei 2026, meningkat tajam dari 900 unit pada Maret 2025. Sementara itu, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan 30.000 KDKMP di seluruh Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

“Konstruksi tumbuh menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik, yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi dan aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya bertambahnya jumlah SPPG dan KDKMP yang meningkatkan penyediaan bahan baku konstruksi,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/5).

Ia menambahkan, pertumbuhan tersebut menjadikan sektor konstruksi sebagai salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha. Pada kuartal I 2026, sektor konstruksi menyumbang 9,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya kontributor terbesar keempat.

Khusus program MBG, Amalia mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap sektor konstruksi, tetapi juga sektor pertanian.

Berkat perluasan cakupan program MBG, sektor pertanian tercatat tumbuh 4,97 persen secara tahunan dan menyumbang 12,57 persen terhadap PDB pada kuartal I 2026. Hal ini menjadikan sektor pertanian sebagai kontributor terbesar ketiga terhadap PDB dari sisi lapangan usaha.

“Pertanian tumbuh sebesar 4,97 persen didorong oleh peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik. Peternakan juga tumbuh 11,84 persen seiring meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya demi memenuhi permintaan selama momen Ramadan dan Idul Fitri dan juga program MBG,” imbuh dia. (her/dav)

Cilacap, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat dan menjadi perhatian dunia. Bahkan, sejumlah negara mulai mempelajari implementasi program tersebut di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

“Saudara-saudara, kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Banyak negara sekarang belajar MBG dari kita. Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang lima kali seminggu,” ujar Prabowo.

Secara lebih rinci, berdasarkan data yang dirilis per 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai 61.239.037 orang, dengan 49.057.682 di antaranya merupakan siswa sekolah.

Ia menegaskan, cakupan program MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia, yang bahkan mendapatkan layanan distribusi makanan langsung ke rumah.

“Ibu-ibu hamil diantar makanan, begitu juga orang tua atau lansia yang tidak berdaya. Coba tunjukkan, di negara mana ada seperti ini?” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut program MBG juga membawa dampak langsung terhadap sektor riil, khususnya bagi petani dan nelayan. Dengan adanya program ini, hasil produksi masyarakat kini memiliki kepastian pasar.

“Petani yang sebelumnya hasil panennya tidak terbeli. Saat panen mangga, misalnya, tidak diambil hingga rusak di kebun. Panen tidak terserap, tengkulak datang dan banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera. Sekarang kita ubah, hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar,” ungkap Prabowo.

Ia juga menyinggung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di desa-desa yang tidak hanya mendukung distribusi makanan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.

Prabowo mengatakan, meskipun masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaatnya semakin optimal.

“Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Kalau ada kekurangan, kita tindak. Secara garis besar, program ini membangkitkan ekonomi. Satu dapur menciptakan 50 lapangan kerja. Jika nanti sudah berjalan 30.000 dapur, artinya 1,5 juta orang bekerja,” jelasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pihak Terkait dalam sidang uji materi Pasal 22 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diakomodasi dalam APBN sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Pihak Terkait, Prof. Joko Sriwidodo, bersama tim advokat dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (28/4).

Adapun pihak yang diwakili dalam perkara ini terdiri atas empat warga negara Indonesia, yakni Sujimin (wiraswasta) sebagai Pihak Terkait I; Nadya Alwin (pengurus rumah tangga) sebagai Pihak Terkait II; Ayu Yudiana (guru) sebagai Pihak Terkait III; serta Rizka Rosmawati (karyawan swasta) sebagai Pihak Terkait IV.

Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim MK, Joko Sriwidodo menegaskan, program MBG merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bersifat holistik. Menurut dia, pendidikan tidak hanya mencakup aspek pedagogis, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, termasuk gizi.

“Program MBG harus dimaknai sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni membentuk manusia yang sehat, berilmu, dan berdaya saing,” ujar Joko.

Ia menjelaskan bahwa kondisi kesehatan dan kecukupan gizi memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan belajar, konsentrasi, serta partisipasi siswa di sekolah. Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi dinilai relevan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Pihak Terkait juga menolak dalil Pemohon yang menyebut anggaran pendidikan seharusnya hanya digunakan untuk fungsi pedagogis. Menurut mereka, pendekatan tersebut terlalu sempit dan tidak mencerminkan konsep pendidikan nasional yang komprehensif.

Selain itu, tudingan bahwa MBG menyebabkan distorsi anggaran pendidikan juga dibantah. Pihak Terkait menyebut program tersebut justru memperkuat efektivitas belanja pendidikan dengan meningkatkan kesiapan belajar siswa serta mengurangi beban ekonomi keluarga.

Program MBG Disebut Sesuai Prinsip Negara Hukum

Selain itu, Joko menyatakan bahwa program MBG telah melalui proses perencanaan dan penganggaran yang sah sesuai dengan prinsip negara hukum (rule of law). Program tersebut, kata dia, telah dirumuskan sejak 2024 dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Program ini telah melalui tahapan perencanaan, pembahasan bersama DPR, hingga pengesahan dalam APBN 2026. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran prinsip konstitusional,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan program prioritas yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menanggapi dalil Pemohon terkait kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG, Pihak Terkait menilai hal tersebut bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasi sebagai kegagalan program secara keseluruhan. Sebab, pelaksanaan MBG telah dilengkapi dengan standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi makanan.

“Peristiwa keracunan tidak mencerminkan keseluruhan sistem, karena program ini dijalankan dengan mekanisme pengawasan dan standar higienitas yang jelas,” kata Joko.

Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, Pihak Terkait meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon. Mereka menilai ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945, melainkan justru memperluas makna pembiayaan pendidikan secara konstitusional.

“Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tutup Joko. (her/dav)