Tag: Pemerintah

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis akan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional melalui mekanisme ekspor satu pintu.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kualitas, dan validitas data ekspor SDA Indonesia. Dengan demikian, kehadiran DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor, seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.

“Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor,” jelas Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (31/5).

Pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA yang sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa ekspor tiga komoditas SDA strategis, yakni minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi, wajib dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Dalam hal ini, BUMN yang dimaksud adalah DSI.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan diawali dengan masa transisi paling lambat hingga 31 Desember 2026, sebelum memasuki implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

Airlangga menegaskan bahwa kehadiran DSI diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas data nilai ekspor tiga komoditas SDA Indonesia. Kondisi ini dinilai krusial mengingat ketiga komoditas tersebut merupakan penopang utama ekspor Indonesia.

Ia menyebut bahwa ketiga komoditas SDA strategis tersebut mencatat nilai ekspor sebesar USD 66,13 miliar, atau sekitar 23,4 persen dari total ekspor nasional sepanjang 2025.

Komoditas-komoditas tersebut, lanjut dia, juga menjadi kontributor utama surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.

“Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya. Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan bahwa terdapat dua nilai tambah utama yang ingin dicapai DSI sebagai eksportir tunggal komoditas SDA.

Pertama, DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor dan pada akhirnya turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara dari ekspor SDA strategis.

Kedua, DSI juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha. Ia mengatakan bahwa selama masa transisi, DSI akan terus berdiskusi dengan pemerintah dan pelaku usaha terkait implementasi kebijakan ini.

“Karena itu, kami dari Danantara Indonesia, akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini,” jelasnya. (her/dav)

JAKARTA – Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) akan bertemu pimpinan DPR dan pemerintah untuk berbicara perihal rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu disampaikan Badan Pekerja GKSR Said Salahuddin.

Said mengingatkan bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah harus segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta untuk segera melakukan perbaikan atas undang-undang tersebut, salah satunya terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Menurutnya, semua pihak harus benar-benar dilibatkan dalam pembahasan tersebut. “Seingat saya teman-teman koalisi masyarakat sipil, Perludem dan kawan-kawan tuh sudah ya, sudah pernah masukkan naskah akademik, rancangan undang-undang. Sudah dengar tokoh semacam Prof Jimly, Prof Mahfud gitu ya, Doktor Refly Harun, dan sebagainya,” kata Said dalam talkshow Sindo Prime, dikutip Kamis (28/5/2026).

Baca Juga: Struktur Baru GKSR: Said Iqbal Ketua Umum, Ferry Kurnia Sekjen

Dia mengingatkan putusan MK Nomor 116 itu juga menyatakan bahwa dalam proses pembahasan revisi terutama kaitan dengan ambang batas parlemen itu juga harus melibatkan partai politik nonparlemen yang kini direpresentasikan oleh GKSR. Di gerakan itu, sedikitnya ada delapan partai politik nonparlemen yang tergabung.

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia atas usulan Amerika Serikat.

Menurut TB Hasanuddin, kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.

“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” katanya, Kamis (28/5/2026).

TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut. Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.

Baca juga: Isu Bandara Kertajati Jadi Pangkalan Militer Amerika, Kemhan: Belum Ada Putusan Final

“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan, publik juga perlu memahami bahwa tawaran tersebut datang dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, bukan dari pabrikan pesawat Hercules sebagai kerja sama industri murni. Karena itu, menurutnya, aspek kepentingan strategis militer AS sangat kuat dalam rencana tersebut.

JAKARTA – Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menyarankan lima pendekatan strategis yang bisa dipakai pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik. Kelima pendekatan itu disebut Noorsy pernah ia sampaikan ke tim Presiden Prabowo.

Menurut Noorsy, Presiden Prabowo tahu cara berpikir dirinya. Sebab, dirinya pernah menjadi tim inti pada 2019. Kepada lingkungan Presiden Prabowo, dirinya pun sudah menyerahkan makalah terkait persoalan ekonomi.

Noorsy mengatakan, dirinya memiliki lima pendekatan yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo. Pendekatan pertama adalah memperbaiki pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach).Pendekatan kedua adalah memperbaiki pendekatan produktivitas (productivity-based approach).

Baca Juga: Rupiah Tertekan, Ichsanuddin Noorsy: Beban Fiskal dan Sektor Riil Kian Berat

“Ini kata kuncinya adalah, kita harus melakukan reindustrialisasi pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Noorsy dalam podcast EdShareOn, dikutip Kamis (28/5/2026).

JAKARTA – Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) . Pemerintah juga ingin revisi ini memperkuat pengawasan internal Korps Bhayangkara.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat Raker bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Baca juga: Apresiasi Komisi Reformasi Polri, Gus Falah: DPR Siap Bahas RUU Polri

Dia mengatakan, UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat 4 mengamanatkan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

“Amanat konstitusional ini menjadi landasan utama bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat kelembagaan Polri agar mampu mengemban tugas pokoknya secara profesional, bersih, dan akuntabel di tengah dinamika tantangan keamanan yang semakin kompleks,” ujar Supratman.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mematangkan layanan puncak haji yang akan berlangsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Saat ini, seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Makkah dan memasuki fase akhir menjelang keberangkatan ke Arafah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Maria Assegaff, mengatakan pergerakan jemaah dari hotel menuju Arafah akan dimulai pada 8 Dzulhijjah atau Senin (25/5). Para jemaah akan diberangkatkan dalam tiga trip, yakni pukul 07.00, 11.30, dan 16.30 waktu Arab Saudi.

“Besok, 8 Dzulhijjah, pendorongan jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah akan mulai dilakukan secara bertahap. Karena itu, kami mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi jadwal, mengikuti arahan petugas, tidak bergerak sendiri, dan tidak terpisah dari rombongan,” ujar Maria, dikutip pada Minggu (24/5).

Maria menjelaskan, sejak pukul 07.00 waktu Arab Saudi, Satuan Tugas Arafah mulai diberangkatkan ke lokasi untuk memastikan kesiapan layanan Armuzna. Para petugas akan melakukan pengecekan akhir terhadap tenda, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, bimbingan ibadah, perlindungan jemaah, hingga proses penerimaan jemaah di Arafah.

Fase Armuzna merupakan tahapan paling penting dan paling padat dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, seluruh layanan harus benar-benar siap agar jemaah dapat menjalankan puncak ibadah haji dengan tertib, aman, nyaman, dan khusyuk.

Menjelang keberangkatan ke Arafah, pemerintah mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak istirahat, makan secara teratur, mencukupi kebutuhan cairan, serta menyiapkan barang bawaan seperlunya.

Barang bawaan yang wajib dibawa meliputi dokumen identitas, kartu jemaah, gelang identitas, obat pribadi, masker, botol minum, perlengkapan ibadah, pakaian secukupnya, alas kaki yang nyaman, serta perlengkapan kebersihan pribadi.

“Hindari membawa koper besar, barang berat, perhiasan berlebihan, atau uang tunai dalam jumlah besar,” kata Maria.

Ia juga mengajak jemaah dan petugas untuk saling peduli, terutama terhadap jemaah lansia, penyandang disabilitas, perempuan, serta jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

“Jika melihat jemaah berjalan sendiri, tampak kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, segera arahkan kepada petugas terdekat. Keselamatan jemaah adalah tanggung jawab bersama,” katanya.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, dan seluruh unsur layanan guna memastikan pelaksanaan Armuzna berjalan optimal.

“Mohon doa seluruh masyarakat Indonesia agar puncak haji tahun ini berjalan lancar dan seluruh jemaah diberi kesehatan, keselamatan, serta kemudahan,” ujar Maria. (her/dav)

Kebumen, Idola 92.6 FM-Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan dengan total luas mencapai ribuan hektare guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional.

“Kita mulai sekarang menambah, kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita, dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa,” ujar Prabowo dalam Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

Secara rinci, ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektare (ha) di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pembangunan tambak udang terintegrasi tersebut telah dimulai sejak Februari lalu dengan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun. Kawasan tersebut ditargetkan mampu memproduksi 52.800 ton udang per tahun.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 ha di Gorontalo. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah berencana membangun sentra budidaya perikanan di kawasan pantai utara Jawa Barat dengan luas sekitar 14.000 ha.

“Hanya di sana (Jawa Barat) ikan, di sini (Kebumen) udang,” tambahnya.

Ia kemudian meyakini bahwa produktivitas budidaya komoditas kelautan dan perikanan di Indonesia sangat menjanjikan berkaca dari hasil panen raya yang ditorehkan BUBK Kebumen.

Prabowo mengatakan, saat ini BUBK Kebumen memiliki luas 65 ha dengan volume panen udang mencapai 40 ton per hektare. Tambak udang tersebut juga berhasil menyerap 650 tenaga kerja lokal.

“Dan panennya sekarang, hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi sangat menjanjikan,” ujar dia.

“Dan harganya sangat bagus, Rp70.000 per kg, berarti Rp70 juta per ton,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan sentra budidaya kelautan dan perikanan guna memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta mendorong ekspor.

Menurut data KKP, nilai ekspor produk perikanan dan kelautan Indonesia mencapai USD 6,27 miliar, tumbuh 5,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, udang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai USD 1,87 miliar atau 29,8 persen dari total ekspor, disusul tuna-cakalang (USD 1,04 miliar) dan cumi-sotong-gurita (USD 889,73 juta).

“Saya kira nanti dalam bulan-bulan yang mendatang, kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan,” pungkas dia. (her/dav)