Tag: Perkuat

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) mengajukan permohonan tambahan anggaran Rp516,4 miliar. Pengajuan ini dilayangkan menyusul pagu indikatif PPATK tahun 2027 yang disetujui hanya sebesar Rp253,3 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap, tambahan anggaran bertujuan memperkuat program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta analisis transaksi di sektor perjudian.

“Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami untuk menyampaikan usul tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar 516,4 miliar yang sekiranya dapat dipenuhi pada tahap penetapan pagu anggaran di bulan Juli 2026,” kata Ivan saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Pencucian Uang

Tambahan anggaran dibutuhkan untuk dua program utama PPATK. Pertama, program dukungan manajemen internal sebesar Rp106,1 miliar. Anggaran akan digunakan untuk pengelolaan manajemen internal, biaya operasional perkantoran, dan belanja pegawai.

Kedua, tambahan anggaran untuk program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) sebesar Rp410,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan strategis.

“Satu, pelaksanaan analisis transaksi dan pemeriksaan PPATK. Kedua, pengelolaan data pelaporan dan pengawasan kepatuhan pihak pelapor PPATK. Ketiga, pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan internasional TPPU, TPPT, dan PPSPM,” ujarnya.

JAKARTA – Chengdu J-10C kini bukan lagi sekadar pesawat tempur yang sedang dikaji Indonesia. Pemerintah telah mengonfirmasi rencana akuisisi sedikitnya 42 unit jet tempur J-10C buatan China sebagai bagian dari program modernisasi kekuatan udara nasional.

Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang akan mengoperasikan pesawat tempur tersebut.

Kepastian pengadaan pesawat tempur tersebut disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Oktober 2025. Sjafrie menyatakan pesawat tempur Chengdu J-10 akan segera memperkuat TNI AU. Sejumlah laporan internasional menyebut nilai pengadaan mencapai lebih dari USD9 miliar untuk 42 pesawat.

Baca juga: Indonesia Disebut akan Beli Jet Tempur Bekas J-10 China dan Su-35 Rusia

Keputusan ini menjadi salah satu langkah paling menarik dalam sejarah pengadaan alutsista Indonesia. Selama beberapa dekade, armada tempur TNI AU didominasi pesawat buatan Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Kehadiran J-10C menandai semakin beragamnya sumber persenjataan Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks.

Seperti Apa Kekuatan J-10C?

J-10C merupakan jet tempur multiperan generasi 4,5 yang menjadi salah satu tulang punggung Angkatan Udara China. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 16,9 meter dengan berat lepas landas maksimum mendekati 19 ton. Tenaganya berasal dari mesin turbofan WS-10B yang memungkinkan pesawat melesat hingga kecepatan sekitar Mach 2.

JAKARTA – Tingginya angka keterpaparan judi online (judol) pada anak menjadi alarm serius bahwa ruang digital masih menyimpan ancaman nyata terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Menyikapi fenomena ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Kemen PPPA ) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan anak di ranah daring.

“Judi online terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan perilaku individu semata, melainkan sebuah bentuk eksploitasi digital terhadap anak. Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan karena belum memiliki kematangan kognitif untuk memahami manipulasi digital maupun risiko jangka panjang dari aktivitas perjudian. Oleh karena itu, penguatan perlindungan anak di ranah daring harus menjadi prioritas nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi, dikutip Kamis (11/6/2026).

Menurut Menteri PPPA, paparan judi online dapat merusak realitas hidup anak Indonesia. Di lapangan, jeratan judi online terbukti memicu gangguan mental hingga kecanduan ekstrem, penurunan drastis prestasi akademik akibat hilangnya fokus belajar, hingga memicu perilaku kriminal sekunder. Anak-anak yang terjebak bahkan nekat melakukan pencurian uang orang tua, berbohong, melakukan penipuan digital di lingkungan pertemanan, hingga terlibat pinjaman online (pinjol) ilegal demi memenuhi taruhan berikutnya.

Baca Juga: PPATK Pastikan Blokir Rekening Penerima Bansos Terdeteksi Judol

Melindungi anak dari paparan judi online kini menjadi urgensi nasional yang setara pentingnya dengan mencegah mereka dari konten negatif lain, seperti game online adiktif dan pornografi. Ketiganya merupakan ancaman selevel yang mengeksploitasi dopamin anak dan merusak fungsi otak depan (prefrontal cortex) yang mengatur kendali emosi serta pengambilan keputusan.

JAKARTA – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat bersiap menggelar perhelatan akbar bertajuk PKBFest & Inagurasi DPAC pada Minggu, 14 Juni 2026 mendatang di Youth Centre Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Mengusung tema “Padamu Jawa Barat, PKB Berkhidmat”, ajang ini menjadi momentum penting menguatkan kembali arah khidmah dan komitmen pelayanan partai kepada rakyat dan umat di seluruh pelosok Jawa Barat.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda menegaskan bahwa esensi kehadiran partai politik harus memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung dalam kehidupan publik. Menurutnya, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah alat untuk melayani masyarakat sebesar-besarnya.

Baca juga: Gus Muhaimin Minta Kepala Daerah PKB Harus Layak Difotokopi

“Kehadiran PKB bukan sekadar soal perebutan kekuasaan, tetapi bagaimana menggunakan sebesar-besarnya kekuasaan tersebut untuk melayani rakyat. Sinergi antara kebijakan di parlemen, eksekutif, dan aksi nyata di lapangan adalah kunci yang terus dipegang oleh seluruh kader dan pengurus PKB di Jawa Barat,” ujar Syaiful Huda, Kamis (11/6/2026).

JAKARTA – Staf Khusus Menteri (Menag) Agama Gugun Gumilar menyebut kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Jakarta pada Senin (15/6/2026) akan jadi momentum penting sebagai komitmen Indonesia pada harmoni antaragama. Gugun mengatakan, Katedral Jakarta, Masjid Istiqlal, dan Kementerian Agama kini mengoordinasikan serangkaian program jelang lawatan kenegaraan tersebut.

Agenda itu menyoroti diplomasi agama, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai. “Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat hubungan Indonesia-Jerman sekaligus menunjukkan model unik Indonesia dalam dialog, toleransi, dan kerja sama antar komunitas agama yang berbeda sebagai jembatan untuk pemahaman internasional dan perdamaian global,” ujar Gugun.

Baca juga: Vesak Festival 2026, Stafsus Menag Doakan Presiden Prabowo Diberi Kekuatan Memimpin Bangsa

Sebagai persiapan, Gugun bersama tim Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia berkeliling Masjid Istiqlal pada hari ini, Jumat (12/6/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat titik-titik yang akan dikunjungi Presiden Steinmeier dan Ibu Negara.

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mendorong perguruan tinggi memperkuat sistem sertifikasi kompetensi sebagai bagian dari transformasi pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Kompeten 2045.

Penguatan sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif. Sementara, lulusan perguruan tinggi saat ini tidak cukup hanya mengandalkan capaian akademik, tetapi juga perlu memiliki pengakuan kompetensi yang terukur dan sesuai kebutuhan industri.

Baca juga: Konsolnas 2026, Wamendikdasmen Soroti Kompetensi Guru

“Ijazah menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan proses pendidikan dan sertifikasi kompetensi menunjukkan bahwa seseorang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai standar profesinya,” ujar Afriansyah di Auditorium Tower Lantai 7 Kampus Universitas Mercu Buana, Senin (8/6/2026).

Acara ini dibuka Rektor Andi Adriansyah dan dihadiri para wakil rektor, dekan, pimpinan unit kerja, tamu undangan, serta mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan Universitas Mercu Buana.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat koordinasi terkait kondisi perekonomian Indonesia, terutama mengenai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi. Selain itu, rapat tersebut juga menjadi wadah bagi otoritas fiskal dan moneter untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Dan alhamdulillah, hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan,” jelas Dasco dalam konferensi pers seusai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (6/6).

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa fokus utama koordinasi fiskal dan moneter saat ini adalah stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam rapat tersebut, lanjutnya, otoritas fiskal dan moneter menghasilkan dua strategi yang diharapkan dapat memperkuat stabilitas rupiah.

Pertama, pemerintah dan BI sepakat untuk terus meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen surat utang, baik Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), guna mendorong arus modal asing masuk (capital inflow).

Upaya tersebut bertujuan meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri, menjaga kepercayaan pasar, serta mengantisipasi arus modal keluar (capital outflow) di tengah kenaikan imbal hasil surat utang global.

Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga SRBI untuk menjaga stabilitas rupiah. Kenaikan terbaru terjadi pada 13 Mei lalu, ketika BI menaikkan suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan masing-masing menjadi 6,21 persen, 6,31 persen, dan 6,45 persen.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat tingkat imbal hasil SBN tetap stabil pada awal Juni, yakni 6,67 persen untuk SBN berdenominasi rupiah dan 5,42 persen untuk SBN berdenominasi dolar AS.

Strategi tersebut sebelumnya telah berhasil menciptakan arus modal asing bersih (net inflow) ke Indonesia.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa SRBI menghasilkan net inflow sebesar Rp99,9 triliun sejak awal tahun hingga 3 Juni 2026. Sementara itu, SBN mencatat net outflow sebesar Rp10,8 triliun sepanjang periode yang sama, namun berhasil membukukan net inflow sebesar Rp70,1 triliun sejak 1 April hingga 3 Juni 2026.

“Oleh karena itu, fiskal dan monetar sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” jelasnya.

Kedua, Perry menjelaskan bahwa otoritas fiskal dan moneter sepakat untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Upaya tersebut dilakukan BI melalui pengelolaan kas pemerintah, namun dengan memberikan bunga yang lebih tinggi kepada pemerintah.

Lebih lanjut, Perry menegaskan bahwa otoritas fiskal dan moneter akan terus memperkuat koordinasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas sesuai dengan dinamika global dan domestik yang berkembang saat ini.

“Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi, yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat,” pungkas dia.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah akan terus memastikan koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh perekonomian.

“Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai rupiah,” tutur Purbaya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis akan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional melalui mekanisme ekspor satu pintu.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kualitas, dan validitas data ekspor SDA Indonesia. Dengan demikian, kehadiran DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor, seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.

“Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor,” jelas Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (31/5).

Pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA yang sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa ekspor tiga komoditas SDA strategis, yakni minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi, wajib dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Dalam hal ini, BUMN yang dimaksud adalah DSI.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan diawali dengan masa transisi paling lambat hingga 31 Desember 2026, sebelum memasuki implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

Airlangga menegaskan bahwa kehadiran DSI diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas data nilai ekspor tiga komoditas SDA Indonesia. Kondisi ini dinilai krusial mengingat ketiga komoditas tersebut merupakan penopang utama ekspor Indonesia.

Ia menyebut bahwa ketiga komoditas SDA strategis tersebut mencatat nilai ekspor sebesar USD 66,13 miliar, atau sekitar 23,4 persen dari total ekspor nasional sepanjang 2025.

Komoditas-komoditas tersebut, lanjut dia, juga menjadi kontributor utama surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.

“Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya. Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan bahwa terdapat dua nilai tambah utama yang ingin dicapai DSI sebagai eksportir tunggal komoditas SDA.

Pertama, DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor dan pada akhirnya turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara dari ekspor SDA strategis.

Kedua, DSI juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha. Ia mengatakan bahwa selama masa transisi, DSI akan terus berdiskusi dengan pemerintah dan pelaku usaha terkait implementasi kebijakan ini.

“Karena itu, kami dari Danantara Indonesia, akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini,” jelasnya. (her/dav)

JAKARTA – Aksi begal yang semakin meresahkan mendorong penguatan patroli gabungan di sejumlah wilayah. Dalam operasi itu, personel TNI Angkatan Darat (AD) dilibatkan untuk membantu pengamanan bersama Kepolisian. Kehadiran aparat militer difokuskan pada langkah pencegahan dan peningkatan rasa aman masyarakat.

Namun, kewenangan penindakan hukum tetap sepenuhnya berada di tangan Polri. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan, pelibatan prajurit TNI AD dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam Operasi Militer Selain Perang atau OMSP.

Baca juga: Jakarta Barat Dijuluki Gotham City, Polda Metro Buka Suara

Skema tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan itu, militer memang memiliki tugas membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Meski demikian, bantuan tersebut bersifat pendukung dan tidak melampaui kewenangan sipil. Karena itu, proses penangkapan hingga penyidikan tetap dilakukan aparat kepolisian,” ujar Donny kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (29/5/2026).