Tag: Perkuat

Paris, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Council atau forum bisnis tingkat tinggi, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Rabu (28/5).

Prabowo mengatakan Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Macron dalam mendorong percepatan berbagai bentuk kerja sama antara kedua negara, termasuk peningkatan investasi dan hubungan bisnis.

“Kami berterima kasih atas dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan kerja sama ini. Kita ingin meningkatkan kerja sama, termasuk investasi di kedua negara. Saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Council,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pembentukan forum bisnis tingkat tinggi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat keterlibatan perusahaan-perusahaan Prancis dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

“Ini saya kira sangat penting, dan kami menyambut gembira partisipasi serta kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis yang terus berkontribusi dalam perekonomian Indonesia,” lanjutnya.

Prabowo juga menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama internasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung, sehingga konflik dan peperangan tidak lagi membawa manfaat bagi siapa pun.

Karena itu, ia menyambut positif terjalinnya Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis yang diharapkan mampu menghasilkan kerja sama yang lebih konkret dan berdampak.

“Kami sangat gembira karena kini kita telah memiliki Comprehensive Strategic Partnership. Tentunya, ke depan kita ingin melihat kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan lebih berdampak,” jelas Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara juga membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerja sama pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga implementasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). (her/dav)

Paris, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis untuk memperkuat kemitraan strategis di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Rabu (28/5).

“Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa memainkan suatu peranan yang positif,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia konsisten mendorong upaya perdamaian dunia di tengah dinamika geopolitik internasional yang terus berkembang.

“Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian,” katanya.

Prabowo juga menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung, sehingga konflik dan peperangan tidak lagi memberikan manfaat bagi negara mana pun.

“Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapa pun,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyambut baik terjalinnya Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis. Ia optimistis hubungan bilateral kedua negara semakin konkret dan memberikan dampak yang lebih luas di masa mendatang.

“Kita tentunya akan melihat kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak,” lanjutnya.

Prabowo mengatakan, kedua negara juga membahas sejumlah isu strategis yang menjadi fokus kerja sama bilateral ke depan.

Adapun sejumlah bidang yang menjadi prioritas kerja sama meliputi pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Lebih lanjut, Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Macron dalam mempercepat penguatan hubungan ekonomi kedua negara.

“Kami terima kasih dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini. Kita ingin tingkatkan kerja sama ini, meningkatkan investasi di kedua negara,” kata Prabowo.

Hubungan di level terbaik

Atas semua kerja sama yang telah terjalin, Prabowo mengatakan hubungan Indonesia dengan Prancis berada di tingkat yang paling baik. Bahkan, Prabowo merasa terhormat Indonesia diundang untuk bisa ikut dalam Parade Militer Tahunan (Defile) memperingati Hari Nasional Prancis (Bastille Day) pada 14 Juli 2025.

Menurut Prabowo, sebuah kehormatan Indonesia bisa menjadi salah satu undangan pada hari paling bersejarah bagi bangsa Prancis tersebut. Dan menurut Prabowo, Indonesia mungkin negara Asia pertama yang diundang pada defile di benua Eropa.

“Hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya, yang terbaik,” ujar Prabowo. (her/dav)

JAKARTA – Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah strategi Kepala Negara dalam memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat. Misalnya, dalam mengonversi keunggulan komoditas nikel hingga posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional.

“Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup,” kata Sugiat dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menuturkan, paradigma politik luar negeri bebas-aktif Presiden Prabowo adalah diplomasi ofensif, yaitu sebuah strategi membangun hubungan luar negeri yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Dikatakannya, diplomasi ofensif dijalankan dalam merespons serta mengantisipasi krisis.

Baca juga: Presiden Prabowo Tiba di Istana Elysee Prancis

Dia melanjutkan, artinya Presiden Prabowo mengambil inisiatif untuk menetapkan agenda, membangun aliansi, dan memberikan tekanan strategis agar negosiasi berjalan sesuai tujuannya. “Prabowo melangkah lebih awal sebelum didikte oleh negara lain. Dia mengambil posisi tegas dalam menyatakan kedaulatan, posisi politik, dan membela warga negaranya dengan terukur,” jelasnya.

Dia membeberkan ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Diaspora Indonesia berharap kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis dapat semakin memperkuat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga pendidikan.

Salah satu harapan tersebut disampaikan Feliana, Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah bermukim di Prancis selama 17 tahun.

Ia berharap Prabowo terus membuka ruang kolaborasi bagi diaspora Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan usaha dan jejaring bisnis di luar negeri.

“Semoga Pak Presiden terus mempererat hubungan Indonesia dan Prancis, khususnya mengikutsertakan semua diaspora Indonesia untuk membangun lebih entrepreneurship dan bisnis di Prancis,” ujar Feliana saat menyambut kedatangan Prabowo di Paris, Selasa (26/5).

Feliana mengatakan diaspora Indonesia di Prancis saat ini aktif membangun wadah kolaborasi bernama Bhinneka guna mempererat hubungan bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan Prancis.

Ia berharap wadah tersebut, bersama dukungan pemerintah Indonesia, dapat menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya kolaborasi ekonomi yang lebih erat antara kedua negara.

“Kami juga mendirikan klub namanya Bhinneka supaya bisa mempererat hubungan kerja sama Prancis Indonesia di bidang bisnis. Supaya bisa bekerja sama lebih banyak dengan Prancis dan Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, diaspora Indonesia lainnya, Amanda, berharap kunjungan Prabowo dapat semakin memperkuat kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Prancis.

Pelajar Indonesia di Prancis tersebut berharap akan semakin banyak program pertukaran pelajar dan kolaborasi pendidikan antara kedua negara.

“Kebetulan saya juga mahasiswa, jadi harapan ke depannya semoga semakin banyak acara-acara atau pertukaran pelajar di Prancis dan Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, Amanda juga memanjatkan doa agar kerja sama tersebut dapat terus terjalin dengan baik, sekaligus menyampaikan harapannya bagi kepemimpinan Prabowo.

“Semoga Pak Presiden semakin sukses dan program-programnya juga semakin berjalan dengan lancar,” tutupnya. (her/dav)

JAKARTA – Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) . Pemerintah juga ingin revisi ini memperkuat pengawasan internal Korps Bhayangkara.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat Raker bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Baca juga: Apresiasi Komisi Reformasi Polri, Gus Falah: DPR Siap Bahas RUU Polri

Dia mengatakan, UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat 4 mengamanatkan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

“Amanat konstitusional ini menjadi landasan utama bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat kelembagaan Polri agar mampu mengemban tugas pokoknya secara profesional, bersih, dan akuntabel di tengah dinamika tantangan keamanan yang semakin kompleks,” ujar Supratman.

WASHINGTON – Pemerintah Indonesia bersama pelaku industri kehutanan nasional memperkuat diplomasi perdagangan produk kehutanan berkelanjutan dengan Amerika Serikat. Mereka menggelar forum bisnis bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (14/5/2026).

Forum tersebut mempertemukan para stakeholders. Mulai dari pemerintah, asosiasi industri kehutanan, serta pelaku usaha kedua negara untuk membahas peluang pasar, legalitas kayu, keberlanjutan, hingga penguatan rantai pasok produk hutan Indonesia di pasar global. Baca juga: APKI Dukung Pengembangan Pasar Karbon Kehutanan Perkuat Daya Saing Industri Hijau

Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo mengatakan, hubungan perdagangan Indonesia dan AS terus berkembang. Termasuk di sektor produk kehutanan yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan berkelanjutan kedua negara.

Ia mengatakan AS masih menjadi salah satu pasar utama produk kehutanan Indonesia. Mulai dari plywood, pulp dan kertas, produk kayu olahan, furnitur, hingga berbagai produk bernilai tambah lainnya.

Ia menambahkan tren pasar global kini semakin menuntut transparansi, ketertelusuran, dan rantai pasok yang bertanggung jawab sehingga kolaborasi antarpemerintah dan industri menjadi semakin penting.

“Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan legal dan berkelanjutan melalui implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang menjadi sistem legalitas kayu nasional pertama yang bersifat wajib di dunia,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menjelaskan Indonesia telah membangun kerangka tata kelola kehutanan nasional yang mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, ketertelusuran, dan verifikasi independen melalui SVLK. Sistem tersebut terus diperkuat mengikuti perkembangan regulasi internasional termasuk kebutuhan pasar AS.

Menurut dia, SVLK dikembangkan sejalan dengan berbagai kebijakan global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga regulasi kehutanan di Jepang, Korea Selatan, dan Australia. “SVLK membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk, memastikan kepatuhan, serta memperkuat kepercayaan terhadap rantai pasok produk kehutanan Indonesia,” katanya.

NEW YORK – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif membahas banyak hal.

Mulai dari penguatan kerja sama Selatan-Selatan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, pengembangan ekonomi kehutanan, serta transformasi sektor kehutanan menuju pengelolaan berbasis keberlanjutan dan nilai tambah lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rosalie Matondo menyampaikan ketertarikan Republik Kongo untuk mempelajari berbagai kebijakan dan praktik terbaik Indonesia di sektor kehutanan. Baca juga: Perdagangan Karbon dan Kuasi Imperialisme, Fakta atau Ilusi?

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain pengembangan sistem timber traceability. Seperti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan kelembagaan pembiayaan kehutanan dan lingkungan hidup seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta pengembangan program pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarkedua negara.

Selain itu, Republik Kongo juga berminat mempelajari pengalaman Indonesia dalam mentransformasi pengelolaan kehutanan. ”Dari yang sebelumnya berorientasi pada hasil hutan kayu menuju pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Menteri Raja Juli Antoni menyambut baik ketertarikan tersebut dan menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam pengelolaan hutan tropis berkelanjutan. ”Indonesia memandang kerja sama antarnegara pemilik hutan tropis sebagai langkah strategis dalam memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan bilateral ini menjadi bagian dari rangkaian diplomasi kehutanan Indonesia pada forum internasional di New York. Sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong kerja sama global di bidang kehutanan, restorasi ekosistem, dan ekonomi hijau. Baca juga: Kemenhut-Jepang Bahas Kerja Sama Sister Park Wujudkan Taman Nasional Berkelas Dunia

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam Pertemuan Bilateral, turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.

(poe)

Semarang, Idola 92.6 FM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah (Pemda), serta seluruh kementerian/lembaga terkait, meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK), pada Senin (11/5).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan, langkah ini menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini. “Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama,” tegas Setyo dalam sambutannya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.

KPK memandang penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bersama. Hal itu didasari dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menunjukkan Indeks Integritas Pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100.

Nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Sebab demikian, pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai strategi hulu negara untuk membangun fondasi karakter dan integritas generasi masa depan.

Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK ini juga menjadi bagian dari upaya tindak lanjut dan evaluasi atas hasil SPI Pendidikan 2024, yang perbaikannya dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi akan disertai lima buku Bahan Ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Dalam panduan ini, terdapat lima kompetensi kunci yang menjadi fondasi Pendidikan Antikorupsi, yaitu terkait ajaran menaati aturan; memahami konsep kepemilikan; menjaga amanah; mengelola dilema etis; dan membangun budaya antikorupsi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi membentuk generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berintegritas.

“Ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya kepribadian yang jujur, kepribadian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan perilaku yang bersih dari segala macam bentuk korupsi,” ungkapnya, dalam siaran persnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, menekankan panduan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah maupun satuan pendidikan (satdik) di daerah dalam membangun ekosistem pendidikan berintegritas.

“Kepada seluruh Kepala Daerah untuk mendorong dan memastikan implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan memanfaatkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang telah tersedia, sebagai upaya melakukan perbaikan konkret dan terukur guna meningkatkan integritas pendidikan secara nyata,” ujarnya.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026

Tahun ini, KPK kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan sebagai instrumen untuk memotret kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Adapun periode survei dilaksanakan sejak 13 April sampai dengan 31 Juli 2026.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 secara mutlak membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif pemangku kepentingan daerah sebagai aktor utama perubahan. Tidak hanya pemerintah daerah, pemangku kepentingan juga mencakup instansi pembina, instansi pengawas, hingga satuan pendidikan. Survei ini menjadi bagian dari evaluasi atas berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan bersama dalam satu tahun terakhir.

KPK berharap berbagai langkah perbaikan yang dilakukan dapat memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi secara nyata dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.

“Penting menanamkan semangat masa depan tanpa korupsi mulai dari hari ini. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sejatinya dimulai dari ruang kelas,” pungkas Setyo

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi; jajaran kementerian/lembaga terkait; pemerintah daerah; kepala dinas pendidikan; serta para pemangku kepentingan di sektor pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia. (her/dav)