Taj Yasin: Sinergi Fatayat NU, Kunci Akselerasi Pemberdayaan Perempuan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, pada Sabtu (4/4/2026) di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jateng, Semarang, secara gamblang membebankan tugas pemberdayaan perempuan dan anak kepada Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah. Ini terjadi dalam acara Halal Bihalal, di mana Wagub mendesak Fatayat NU menjadi ujung tombak program pemerintah daerah.

Seruan ini menyoroti ketergantungan pemerintah provinsi pada jaringan organisasi masyarakat sipil untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, terutama dalam program seperti “Kecamatan Berdaya” dan penanganan kekerasan. Pemerintah daerah tampak mengandalkan Fatayat NU untuk menjalankan program yang sejatinya menjadi tanggung jawab inti birokrasi.

Beban Baru untuk Fatayat NU?

Taj Yasin mendesak Fatayat NU mengonsolidasikan pengurus cabang agar dapat berkoordinasi dan mendukung program pemerintah kabupaten/kota. Ia secara spesifik menyebut “Kecamatan Berdaya” dan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) sebagai area kolaborasi, yang menyediakan layanan pendampingan bagi korban kekerasan.

Selain itu, Wagub juga menekan pentingnya penguatan pendidikan keagamaan di lingkungan pesantren, bahkan meminta Fatayat turut menyosialisasikan program beasiswa kuliah bagi pengasuh dan santri. Ini menunjukkan cakupan tugas yang luas yang diharapkan dari organisasi tersebut.

Keterlibatan istri Wagub, Nawal Arafah Yasin, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, serta Ketua Dekranasda Jawa Tengah, juga diseret dalam “sinergi” ini. Hal ini mengindikasikan upaya sentralisasi program kewanitaan di bawah kendali pejabat dan keluarga inti mereka.

Ini bukan sekadar ajakan kolaborasi, melainkan penugasan tak langsung yang membebankan Fatayat NU dengan tugas-tugas yang sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tanpa rincian dukungan anggaran atau kapasitas yang jelas.

Respon Patuh Organisasi

Taj Yasin secara gamblang menyatakan, “Semoga Fatayat NU tambah sukses malih. Dan bisa tambah semangat mengurusi masyarakat,” sebuah pernyataan yang mengesankan harapan besar tanpa detail dukungan konkret dari pemerintah provinsi.

Ketua PW Fatayat NU Jateng, Tazkiyyatul Muthmainnah, yang juga menjabat Wakil Wali Kota Tegal, merespons dengan kepatuhan. “Kami menyampaikan terima kasih, karena selama ini Pemprov Jateng sudah memberikan perhatian yang cukup baik untuk Fatayat. Kami juga menyampaikan program-program kami ke depan, dengan harapan nanti bisa bersinergi,” ujarnya.

Muthmainnah menegaskan kesiapan Fatayat. “Program kami di antaranya pencegahan kekerasan. Kebetulan kami punya lembaga LK3A yang selama ini memang melakukan pendampingan kasus-kasus kekerasan, dan selama ini sudah berjalan,” tambahnya, menunjukkan bahwa Fatayat sudah memiliki program serupa yang kini diharapkan selaras dengan agenda pemerintah.

Pola Ketergantungan Berulang

Pola pemerintah daerah mengandalkan organisasi masyarakat dengan jaringan luas seperti Fatayat NU untuk menjalankan programnya bukan hal baru. Ini seringkali menjadi jalan pintas untuk mencapai target tanpa alokasi anggaran yang memadai untuk ormas.

Pertemuan ini menegaskan kembali strategi pemerintah provinsi yang cenderung membebankan tugas-tugas sosial dan pemberdayaan kepada organisasi keagamaan, alih-alih membangun infrastruktur dan kapasitas mandiri pemerintah untuk pelayanan publik.